DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 64 Tahun 2025

Nomor: 64
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pola Parkir Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan; Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administratif; Tata Cara Penambahan Pembantu Juru Parkir; Tata Cara Permohonan Izin Pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dan di Luar Ruang Milik Jalan; Tata Cara Tindakan Penertiban dan Pengenaan Denda Administratif; Besaran Bagi Hasil Pendapatan Parkir; Pemanfaatan Retribusi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perparkiran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 171); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
2.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
3.Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
4.Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir di dalam Ruang Milik Jalan yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
5.Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
6.Parkir Insidental adalah parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
7.Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8.Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dan Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir atau penyediaan tempat parkir yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Petugas adalah personel dan/atau tim yang terdiri dari beberapa personel yang ditunjuk dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
10.Pengelola Fasilitas Parkir adalah Setiap Orang yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
11.Pelanggar adalah orang dan atau pengelola yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan aturan.
12.Juru Parkir adalah orang yang diberi izin untuk melaksanakan tugas parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dan/atau Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
13.Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum.
14.Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
15.Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
16.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
17.Hari adalah hari kerja.
18.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19.Bupati adalah Bupati Bantul.
20.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
21.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

POLA PARKIR FASILITAS PARKIR DI DALAM RUANG MILIK JALAN

Pasal 2

(1)Pola Parkir fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan disesuaikan dengan ketersediaan lebar jalan dan kondisi arus lalu lintas di jalan.
(2)Pola Parkir fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pola berupa:
1. a.sejajar menurut arah Lalu lintas; atau
2. b.membentuk sudut menurut arah Lalu lintas.
(3)Pola Parkir sejajar menurut arah Lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan pada kondisi jalan yang:
1. a.mendatar;
2. b.menanjak; dan
3. c.menurun.
(4)Parkir membentuk sudut menurut arah Lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki ketentuan sebagai berikut:
1. a.lebar ruang Parkir, ruang Parkir efektif, dan ruang manuver berlaku untuk jalan kolektor dan lokal; dan
2. b.lebar ruang Parkir, ruang Parkir efektif, dan ruang manuver berbeda berdasarkan besar sudut.
(5)Ketentuan Parkir sejajar menurut arah Lalu lintas dan Parkir membentuk sudut menurut arah Lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam ketentuan parkir pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

(1)Setiap Juru Parkir wajib:
1. a.menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
2. b.menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
3. c.menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan Parkir;
4. d.menyerahkan Karcis Parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir dan memungut Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. e.menggunakan Karcis Parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
6. f.menyetorkan hasil Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
7. g.menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris; dan
8. h.melakukan pembinaan terhadap pembantu juru Parkir.
(2)Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 4

(1)Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
1. a.kepala Dinas menerbitkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pelanggar dengan ketentuan: 1) apabila dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis pertama, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, dilakukan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 2 (dua) Hari; dan 2) apabila dalam waktu 2 (dua) Hari sejak dilakukannya peringatan tertulis kedua, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, dilakukan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 1 (satu) Hari dan dapat disertai dengan pemanggilan.
2. b.dalam hal setelah peringatan tertulis ketiga Pelanggar tidak memenuhi kewajiban, Pelanggar dikenai sanksi pencabutan izin.
3. c.setelah pencabutan izin diterbitkan, Kepala Dinas melakukan pemberitahuan kepada Pelanggar bahwa izin telah dicabut sehingga Pelanggar harus menghentikan kegiatan secara permanen; dan
4. d.dalam hal Pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan secara permanen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas bekerja sama dengan tim pembinaan, pengawasan, dan pengendalian untuk menghentikan kegiatan secara paksa.
(2)Format surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Setiap Orang yang mengelola Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan wajib:
1. a.menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
2. b.menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya;
3. c.menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan Parkir;
4. d.menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris; dan
5. e.mematuhi ketentuan tarif Retribusi.
(2)Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.penghentian kegiatan; dan
4. d.pencabutan izin.

Pasal 6

(1)Petugas melakukan teguran lisan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, kepada Setiap Orang yang mengelola Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Dalam Hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, Kepala Dinas memberikan sanksi administratif berupa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
(3)Sanksi administratif berupa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
1. a.Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis kepada Pelanggar untuk menghentikan kegiatannya;
2. b.apabila dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis pertama, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, dilakukan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 2 (dua) Hari; dan
3. c.apabila dalam waktu 2 (dua) Hari sejak dilakukannya peringatan tertulis kedua, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, dilakukan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 1 (satu) Hari dan dapat disertai dengan pemanggilan.
(4)Dalam hal setelah peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Pelanggar tidak memenuhi kewajiban, Pelanggar dikenai sanksi penghentian kegiatan.
(5)Pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan:
1. a.Kepala Dinas menerbitkan surat perintah penghentian kegiatan sementara yang ditujukan kepada Pelanggar yang tidak memenuhi kewajiban;
2. b.dalam hal Pelanggar mengabaikan surat perintah penghentian kegiatan, Kepala Dinas bekerja sama dengan tim pembinaan, pengawasan, dan pengendalian melakukan penertiban berupa penghentian kegiatan secara paksa; dan
3. c.Kepala Dinas melakukan pengawasan sampai terpenuhinya kewajiban Pelanggar.
(6)Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui tahapan:
1. a.kepala Dinas menerbitkan surat pemberitahuan Pelanggaran yang ditujukan kepada Pelanggar yang tidak memenuhi kewajiban;
2. b.apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan Pelanggaran, Kepala Dinas melakukan pencabutan izin;
3. c.Kepala Dinas melakukan pemberitahuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pelanggar; dan
4. d.dalam hal Pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, Kepala Dinas melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Format peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Setiap Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan wajib memungut jasa parkir sesuai dengan ketentuan tarif di Daerah.
(2)Setiap Pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran;
2. b.peringatan tertulis; dan
3. c.pencabutan izin.

Pasal 8

(1)Petugas melakukan teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, kepada Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, maka Kepala Dinas memberikan sanksi administratif berupa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
(3)Sanksi administratif berupa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
1. a.kepala Dinas memberikan peringatan tertulis kepada Pelanggar untuk menghentikan kegiatannya;
2. b.apabila dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis pertama, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, dilakukan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 2 (dua) Hari; dan
3. c.apabila dalam waktu 2 (dua) Hari sejak dilakukaknnya peringatan tertulis kedua, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 1 (satu) Hari dan dapat disertai dengan pemanggilan.
(4)Dalam hal sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Pelanggar tidak memenuhi kewajiban, dapat dilakukan pengenaan sanksi pencabutan izin.
(5)Format peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Setiap orang yang akan mengelola fasilitas Parkir Insidental wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.
(3)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 10

(1)Setiap orang yang memiliki izin mengelola fasilitas Parkir Insidental wajib:
1. a.menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya;
2. b.menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan Parkir;
3. c.menyerahkan Karcis Parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir dan memungut Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. d.menggunakan Karcis Parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
5. e.menyetorkan hasil Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris; dan
7. g.melakukan pembinaan terhadap pembantu Juru Parkir.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.penghentian kegiatan; dan
2. b.denda administratif.

Pasal 11

(1)Pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan:
1. a.Petugas melakukan teguran kepada Pelanggar untuk menghentikan kegiatan;
2. b.dalam hal Pelanggar mengabaikan teguran tersebut, Kepala Dinas menerbitkan surat perintah penghentian kegiatan; dan
3. c.Kepala Dinas melakukan pengawasan sampai terpenuhinya kewajiban Pelanggar.
(2)Dalam hal Pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan, dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…