DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 67 Tahun 2025

Nomor: 67
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Arah Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri; Pelaksanaan; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kebijakan penghapusan perangkat medis yang mengandung merkuri pada fasilitas pelayanan kesehatan diperlukan Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri di daerah;
c.bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penghapusan merkuri diperlukan pengaturan mengenai penghapusan merkuri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri Periode 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73); PA GE 71 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN MERKURI PERIODE 2025 - 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
2.Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
3.Rencana Aksi Daerah penghapusan Merkuri Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RAD-PM adalah dokumen perencanaan yang memuat aksi daerah untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
4.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5.Instansi/Lembaga Lainnya adalah Instansi dan/atau lembaga pemerintahan di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dalam pelaksanaan kegiatan RAD-PM.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Penghapusan Merkuri di Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, dan menjamin akuntabilitas dalam Penghapusan Merkuri.

BAB II

ARAH RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN MERKURI

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyusun RAD-PM.
(2)Penyusunan RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 4

(1)RAD-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:
1. a.target;
2. b.strategi, dan
3. c.kegiatan.
(2)RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang kesehatan. PA GE 71 4

Pasal 5

(1)Target penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah alat kesehatan yang mengandung Merkuri.
(2)Target penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Strategi penghapusan Merkuri pada bidang prioritas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a.penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait;
b.penguatan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
c.pembentukan sistem informasi;
d.penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
e.penggantian alat kesehatan mengandung Merkuri; dan
f.penguatan penegakan hukum.

Pasal 7

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
(2)Pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PM.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 10

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian penghapusan Merkuri pada bidang prioritas kesehatan di Daerah.
(2)Capaian Penghapusan Merkuri pada bidang prioritas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang mengandung Merkuri pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…