DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 70 Tahun 2025

Nomor: 70
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kerja Sama; Tahapan Kerja Sama; Berakhirnya Kerja Sama; Tim Koordinasi Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
2.Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah pimpinan unit pelayanan teknis BLUD yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
3.Pihak Lain adalah para pihak yang melaksanakan kerja sama dengan BLUD.
4.Tim Koordinasi Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat TKKS BLUD adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin untuk membantu menyiapkan kerja sama BLUD.
5.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6.Bupati adalah Bupati Bantul.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerja sama bagi BLUD.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kerja sama pada BLUD.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan prinsip:
1. a.efisiensi;
2. b.efektivitas;
3. c.ekonomis;
4. d.saling menguntungkan;
5. e.transparan;
6. f.bersaing;
7. g.adil; dan
8. h.akuntabel.
(2)Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan BLUD untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.
(3)Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
(4)Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan prinsip yang berorientasi pada penggunaan biaya yang rendah untuk mendapatkan manfaat. 3
(5)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip pelaksanaan kerja sama yang memberikan keuntungan finansial dan/atau nonfinansial bagi para pihak.
(6)Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan memastikan keterbukaan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi terhadap proses pemilihan Pihak Lain.
(7)Prinsip bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan memastikan Pihak Lain memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat.
(8)Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan pemberian perlakuan yang sama terhadap semua Pihak Lain.
(9)Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam pemilihan Pihak Lain dilaksanakan dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan kerja sama sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

KERJA SAMA

Pasal 4

(1)Pemimpin melakukan kerja sama dengan Pihak Lain dalam rangka:
1. a.meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat;
2. b.mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset BLUD; dan
3. c.meningkatkan pendapatan BLUD yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD sesuai rencana bisnis anggaran.
(2)Bentuk kerja sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kerja sama operasional; dan
2. b.kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.

Pasal 5

Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a.perseorangan;
b.badan usaha yang berbadan hukum; atau
c.organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Pihak Lain dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.

Pasal 7

(1)Pelayanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenakan tarif layanan.
(2)Ketentuan mengenai tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4

Pasal 8

Kerja sama operasional sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 dapat berbentuk pendayagunaan:

a.aset berupa tanah dan/atau bangunan milik Pihak Lain;
b.aset selain tanah dan bangunan milik Pihak Lain;
c.kemampuan sumber daya manusia milik Pihak Lain; dan/atau
d.kemampuan sumber daya manusia milik BLUD.

Pasal 9

(1)Pendayagunaan aset berupa tanah dan/atau bangunan milik Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa:
1. a.sewa; dan/atau
2. b.kerja sama pemanfaatan.
(2)Dalam menentukan besaran harga sewa dan/atau kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, BLUD mempertimbangkan nilai wajar aset.
(3)Biaya yang diperlukan untuk mendapatkan nilai wajar aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran belanja BLUD.

Pasal 10

Pendayagunaan aset selain tanah dan bangunan milik Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit berupa:

a.pendayagunaan mesin dan/atau peralatan milik Pihak Lain untuk menyelenggarakan pelayanan umum;
b.penempatan atau pemasangan aset;
c.penggunaan perangkat lunak komputer;
d.waralaba;
e.pemanfaatan kekayaan intelektual; dan/atau
f.pemanfaatan hasil kajian/penelitian.

Pasal 11

Pendayagunaan kemampuan sumber daya manusia milik Pihak Lain dan/atau milik BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d dapat dilakukan dengan cara:

a.mendayagunakan kemampuan Pihak Lain dalam mengoperasikan mesin dan/atau peralatan milik Pihak Lain dan/atau BLUD;
b.mendayagunakan kemampuan manajerial Pihak Lain dengan menggunakan sumber daya manusia yang dimiliki Pihak Lain dan/atau BLUD;
c.mendayagunakan kemampuan Pihak Lain untuk memasarkan produk atau layanan BLUD; dan/atau
d.mendayagunakan keahlian Pihak Lain untuk melaksanakan pelayanan BLUD.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…