DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 73 Tahun 2025

Nomor: 73
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Basah; Tata Cara Pemberian Pembebasan; Kewajiban Wajib Pajak Penerima Pembebasan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian insentif kepada pemilik lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian basah dilakukan dalam bentuk pembebasan atas pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk objek pajak lahan produksi pangan dan ternak berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian basah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberian pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas objek pajak lahan produksi pangan dan ternak berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian basah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Objek Pajak Lahan Produksi Pangan dan Ternak Berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Basah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
3.Undang-Undang Nomor 122 tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 175); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS OBJEK PAJAK LAHAN PRODUKSI PANGAN DAN TERNAK BERUPA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN PERTANIAN BASAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
2.Lahan Pertanian Basah adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
3.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
4.Tanah Kalurahan adalah Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang asal usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas kalurahan, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum.
5.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
6.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu. 3
8.Nomor Identifikasi Bidang Tanah yang selanjutnya disebut NIB merupakan nomor referensi yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah.
9.Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
12.Bupati adalah Bupati Bantul.

BAB II

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

(1)Bupati memberikan pembebasan PBB-P2 secara jabatan kepada Wajib Pajak atas objek pajak lahan produksi pangan dan ternak berupa :
1. a.LP2B; dan
2. b.Lahan Pertanian Basah.
(2)Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang keuangan.
(3)Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketetapan PBB-P2 sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Dikecualikan dari ketentuan pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanah kalurahan.

BAB III

KRITERIA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN PERTANIAN BASAH

Pasal 3

Kriteria objek pajak lahan produksi pangan dan ternak berupa LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi :

a.masuk dalam zonasi LP2B dalam rencana detail tata ruang;
b.1 (satu) NOPD seluruhnya merupakan LP2B;
c.dimanfaatkan seluruhnya sebagai lahan pertanian pangan; dan
d.dalam 1 (satu) NOPD tidak ada bagian lahan yang dialihfungsikan menjadi lahan bukan pertanian.

Pasal 4

Kriteria objek pajak lahan produksi pangan dan ternak berupa Lahan Pertanian Basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :

a.kondisi nyata merupakan Lahan Pertanian Basah;
b.1 (satu) NOPD seluruhnya merupakan Lahan Pertanian Basah;
c.dimanfaatkan seluruhnya sebagai lahan pertanian pangan; dan
d.dalam 1 (satu) NOPD tidak ada bagian lahan yang dialihfungsikan menjadi lahan bukan pertanian. 4

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN

Pasal 5

(1)Tata cara pemberian Pembebasan PBB-P2 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.inventarisasi;
2. b.identifikasi;
3. c.verifikasi lapangan; dan
4. d.penetapan.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pengumpulan data NOPD dan NIB.
(3)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penelitian dan penelaahan data NOPD, NIB, dan citra satelit.
(4)Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pencermatan data dan pemeriksaan lapangan NOPD dan NIB terhadap kondisi nyata lahan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1).

Pasal 6

(1)Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh tim.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang keuangan.

Pasal 7

(1)Hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar pelaksanaan verifikasi lapangan.
(2)Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.
(3)Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Lurah.
(4)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Lurah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 8

Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan menerbitkan SPPT dengan ketetapan Rp0 (nol rupiah).

BAB V

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK PENERIMA PEMBEBASAN

Pasal 9

(1)Wajib Pajak Penerima pembebasan PBB-P2 atas objek pajak lahan produksi pangan dan ternak wajib:
1. a.memanfaatkan lahan sesuai peruntukan sebagai lahan pertanian pangan;
2. b.memelihara kelestarian lingkungan;
3. c.tidak mengalihfungsikan lahan menjadi bukan lahan pertanian; dan 5
4. d.melaporkan alihfungsi lahan menjadi bukan lahan pertanian kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan melalui Lurah.
(2)Wajib Pajak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian pembebasan PBB-P2 pada tahun pajak berikutnya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian pembebasan PBB-P2.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
(3)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan lapangan pada LP2B dan Lahan Pertanian Basah yang diberikan pembebasan PBB-P2.
(4)Jika hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa objek pajak lahan produksi pangan dan ternak berupa LP2B dan Lahan Pertanian Basah tidak lagi memenuhi ketentuan pemberian pembebasan PBB-P2, maka tidak diberikan pembebasan PBB-P2.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…