DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 74 Tahun 2025

Nomor: 74
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantul

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penganggaran; Penggunaan; Pencairan; Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah diperlukan biaya penunjang operasional;
c.bahwa untuk memberikan pedoman, arah dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penggunaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
2.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pada unit satuan kerja perangkat daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bantul.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantul.
6.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

(1)BPO dianggarkan dalam dokumen pelaksana anggaran Sekretariat Daerah pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai.
(2)Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) dari realisasi pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

Pasal 3

Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan untuk:

a.Bupati sebesar 60% (enam puluh persen); dan
b.Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 4

Dikecualikan dari alokasi penganggaran BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:

a.dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalani masa tahanan dan/atau diberhentikan sementara, maka tidak diberikan BPO;
b.dalam hal Bupati berhalangan tetap atau diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen);
c.dalam hal Wakil Bupati berhalangan tetap atau diberhentikan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan, Bupati melaksanakan tugas Wakil Bupati, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen);
d.dalam hal Bupati diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen); atau
e.dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen). 3

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 5

(1)BPO digunakan untuk:
1. a.koordinasi;
2. b.penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
3. c.pengamanan; dan/atau
4. d.kegiatan khusus lainnya.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi dalam rangka membangun keharmonisan hubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, pemerintah kalurahan, organisasi, swasta, lembaga lainnya, masyarakat, kelompok Masyarakat, dan/atau perorangan.
(3)Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, konflik sosial, bencana alam, dan bencana nonalam.
(4)Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat.
(5)Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk membiayai:
1. a.kegiatan kenegaraan;
2. b.promosi;
3. c.protokoler.
4. d.pemberian untuk masyarakat yang berprestasi;
5. e.kegiatan olahraga;
6. f.sosial;
7. g.seni;
8. h.budaya;
9. i.keagamaan;
10. j.penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan; dan/atau
11. k.pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB IV

PENCAIRAN

Pasal 6

(1)Bupati dan Wakil Bupati menandatangani pakta integritas sebelum pencairan BPO
(2)Pakta integritas sebagaimana pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati 1 (satu) tahun sekali dimulai pada awal tahun anggaran.
(3)Format pakta integritas sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pencairan BPO menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
(2)Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.
(3)Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rincian rencana penggunaan dana;
2. b.surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
3. c.dokumen pendukung sesuai peruntukan; 4
4. d.bukti pengeluaran kas; dan
5. e.pakta integritas untuk pengajuan pencairan pertama dalam tahun anggaran berkenaan.
(4)BPO dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening BPP unit sekretariat daerah yang menangani urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)BPP menyalurkan BPO sesuai penggunaannya disertai dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lain yang sah.
(2)BPP mendokumentasikan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan penyaluran BPO dalam laporan pertanggungjawaban fungsional dan laporan pertanggungjawaban administratif.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 24 Desember 2025 BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH Diundangkan di Bantul pada tanggal 24 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ttd AGUS BUDIRAHARJA BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 77 5 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI Format Pakta Integritas PAKTA INTEGRITAS Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta untuk menjamin penggunaan Dana Biaya Penunjang Operasional (BPO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Bupati Bantul/Wakil Bupati Bantul * Dengan ini menyatakan akan:

1.Menggunakan Dana BPO Bupati dan Wakil Bupati secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
2.Tidak menggunakan Dana BPO Wakil dan Wakil Bupati untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau kepentingan lain di luar ketentuan yang telah ditetapkan;
3.Menolak segala bentuk gratifikasi, suap, atau konflik kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana BPO Bupati dan Wakil Bupati;
4.Bertanggung jawab penuh atas kebenaran, keabsahan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana BPO Bupati dan Wakil Bupati:
5.Bersedia diaudit oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal pemerintah atas seluruh penggunaan Dana BPO Bupati dan Wakil Bupati;
6.Bersedia menerima sanksi administratif maupun hukum apabila di kemudian hari terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Dana BPO Bupati dan Wakil Bupati atau isi Pakta Integritas ini. 6 Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di : Bantul Pada tanggal : Materai (tanda tangan dan nama jelas) BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…