DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuasin Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan; Perbup ini bikin aturan teknis pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD & Puskesmas, lengkap dari pendaftaran, penetapan, pembayaran, angsuran, penagihan, keberatan, pelaporan, hingga kerjasama dengan pihak ketiga.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repub1ik Indonesia Tahun 1945; _,,
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undan\r (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Notb.or 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 · Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
13.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 Nomor 1); • 3 MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2.Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonom.i dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom.i seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuasin.
5.Bupati adalah Bupati Banyuasin.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin.
7.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/ atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
10.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
11.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Umum Daerah Se-Kabupaten Banyuasin.
12.Direksi adalah Direktur, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi.
13.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Se- Kabupaten Banyuasin. • • 4
14.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional di wilayah kerjanya.
15.Kepala Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Puskesmas.
16.Wilayah kerja Puskesmas ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dengan Surat Keputusan.
17.Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, prefentif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
18.Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat Kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
19.Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap, bahan medis habis pakai (BMHP) tertentu serta makan padat lunak.
20.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan ni1ai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
22.Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, RSUD dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah.
23.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24.Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarannya retribusi terhutang.
25.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan di fasilitas Kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalisme tenaga dalam proses pelayanan.
26.Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/ informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyarnpaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar. • • 5
27.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atas penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan.
28.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menetukan besamya jumlah pokok retribusi terutang.
29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Ku.rang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.
30.Surat ketetapan Retribusi Daerah Ku.rang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besamya dengan jumlah kredit atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
31.Surat Keterangan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlahnya lebih besar dari pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
32.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung retribusi melunasi utang retribusi dan biaya penagihan retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksankan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
33.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau/ denda.
34.Surat Pendaftaran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan untuk pendaftaran atau registrasi terkait pembayaran retribusi daerah.
35.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
36.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPRD, SKRD, SKRDN, SKKDKB, SKRDKBT atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
37.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara pemberitahuan dengan SSRD. • • 6
38.Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi _atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Ta~1h~ Retribusi Daerah, yang belum kadaluarsa dan retnbus1 lainnya yang masih terutang.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Objek Retribusi merupakan pelayanan Kesehatan pada : a . RSUD; dan b . Puskesmas.
(2)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan menggunakan/memanfaatkan fasiltas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pendaftaran Retribusi merupakan kegiatan pencatatan pertama kali bagi perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya dan/ atau didaftarkan guna menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan.
(2)Tahapan atau prosedur pendaftaran objek Retribusi dilakukan sendiri oleh Wajib Retribusi atau dilakukan oleh petugas sebagaimana alur prosedur pendaftaran di masing- masing fasilitas Kesehatan.

Pasal 4

(1)Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan:
1. a.SKRD; atau b . Dokumen yang dipersamakan
(2)Apabila terjadi kelalaian dan/ atau keterlambatan penyampaian kembali STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Retribusi, maka Fasilitas . Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan menerbitkan SKRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
(3)Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) tiap bulan dengan menerbitkan STRD

Pasal 5

(1)Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, antara lain meliputi:
1. a.karcis / benda berharga;
2. b.kupon; C. kartu berlangganan;
3. d.perjanjian;
4. e.kuitansi; dan f . surat pemyataan.
(2)Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai pemungutan retribusi.
(3)Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a . logo Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
1. b.cap/stemple Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan;
2. c.nomor register dan seri; d . identitas pasien;
3. e.jenis pemeriksaan;
4. f.tarif/ nilai nominal;
5. g.nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi; dan
6. h.kode/porporasi sebagai alat pengaman.
(4)Setiap Fasilitas Kesehatan harus mengajukan pennohonan pengesahan sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, paling sedikit memuat: a . jenis dan jurnlah sarana pemungutan yang diperlukan;
1. b.nilai nominal;
2. c.nomor dan seri; dan d . keterangan lain bila dianggap perlu.
(5)Fasilitas Kesehatan yang belum BLUD, menyerahkan kuitansi ke Badan Keuangan Daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Kesehatan untuk selanjutnya diterbitkan berita acara penerimaan. 1f • • 8

Pasal 6

(1)Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.
(2)Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Kepala Fasilitas Kesehatan dan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengam melampirkan SKRD asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
(3)Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimasud pada ayat (2), Kepala Fasilitas Kesehatan melakukan koordinasi dengan lnspektorat, Bagian Hukum dan Badan Keuangan Daerah serta dimungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek retribusi yang dimohonkan pembatalnnya.
(4)Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara diterima, Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan harus menerbitkan surat pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi pemohon pembatalan SKRD dan tembusan kepada Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 7

(1)Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.sistem pembayaran berbasis elektronik; atau
2. b.tunai.
(2)Bukti atas pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa: a . bukti fisik; dan
1. b.bukti elektronik.

Pasal 8

(1)Pernbayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD/e- SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD / e-SSRD dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.petugas pemungut menerbitkan SSRD / e-SSRD sesuai dengan SKRD / e-SKRD yang telah diterbitkan oleh kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan; dan
2. b.SSRD / e-SSRD terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian distribusi: lembar ke- 1 disarnpaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi, lernbar ke-2 untuk Badan Pendapatan Daerah dan lernbar ke-3 tertinggal pada Fasilitas Kesehatan ternpat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan sebagai alat kendali pembayaran. 9
(2)Dengan menggunakan SSRD / e-SSRD sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) huruf a, Wajib Retribusi lang~un~ menyetor ke Bank Penerima atau tempat pelayanan retnbus1 yang ditunjuk.
(3)Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas
(4)Hasil retribusi dari fasilitas pelayanan Kesehatan dilakukan penyetoran ke bank penerima dalam waktu lx24 jam setelah retribusi diterima.
(5)Apabila jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pad.a ayat (4) pada hari libur, penyetoran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(6)Bank Penerima menerima penyetoran retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima pada SSPD dengan distribusi lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran, lembar ke-2 untuk Bank/penerima pembayaran dan lembar ke-3 untuk Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan.
(7)Penyetoran retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dengan tahapan:
1. a.wajib retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Bendahara Penerimaan fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan;
2. b.bendahara penerimaan fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi;
3. c.fasilitas kesehatan tempat wajib retribusi melakukari pelayanan Kesehatan menyetorkan hasil retribusi secara bruto kepada Bank Penerima; dan
4. d.penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Fasilitas Kesehatan Pemungut paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan retribusi.

Pasal 9

(1)Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi yang ditetapkan dalam SKRD / e-SKRD secara sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran dan/atau jika Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD/e-SKRD, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan. • 10
(2)Permohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD / e-SKRD dengan disertai alas an-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran dan/ atau penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan menyampaikan usul kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.
(4)Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak Bupati, Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan menerbitkan keputusan penolakan pembayaran angsuran dan/ atau penundaan pembayaran.
(5)Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati, Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan menerbitkan keputusan persetujuan pembayaran angsuran dan/ atau penundaan pembayaran.
(6)Keputusan persetujuan angsuran dan/ atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan:
1. a.pembayaran angsuran diberikan atas ketetapan retribusi senilai di atas Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
2. b.penundaan pembayaran retribusi diberikan atas ketetapan retribusi senilai di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah;
3. c.paling banyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai ditetapkannya SPARD / e-SPARD; dan
4. d.pemberian izin penundaan pembayaran hanya diberikan selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan SKRD / e-SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(7)Atas dasar keputusan angsuran dan/ atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pemyataan kesanggupan pembayaran angsuran dan/ a tau penundaan pembayaran.
(8)Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan berdasarkan surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan SPARD / e- SPARD dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian lembar ke- 1 dan lembar ke-2 disampaikan ke Wajib Pungut sebagai alat untuk: membayar retribusi dan lembar ke-3 pertinggal pada Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan sebagai alat kendali pembayaran, dan lembar ke-4 diberikan kepada Sadan Pendapatan Daerah. • • 11

Pasal 10

(1)Dalam rangka penagihan retribusi terutang, Fasilitas Kesehatan wajib:
1. a.menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD/e-SKRD; b . menyampaikan Surat Teguran apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi terutang.
(2)Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b .
(3)Penerbitan Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi, lembar ke-2 untuk Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan dan lembar ke-3 untuk Sadan Pendapatan Daerah melalui Bidang Penerimaan dan Penagihan.
(4)Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan menerbitkan STRD / e-STRD dan apabila retribusi terutang atau kurang bayar sampai pada tanggaljatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD/e-SKRD.
(5)STRD/e-STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bu.Ian.
(6)Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…