DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuasin Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum, Besarnya Subsidi dan Biaya Operasional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dilakukan audit Laporan Keuangan Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik Achmad Rifai dan Bunyamin Nomor 00058/2.0470/ AU .2/04/0679-7 /I/IV /2025 tanggal 24 April 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Subsidi Biaya Operasional Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181); 3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada perusahaan Daerah Air Minum;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subdisi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyedia Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 ten tang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG SUBSIDI BIAYA OPERASIONAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BETUAH TAHUN ANGGARAN 2025. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2.Bupati adalah Bupati Banyuasin. 3 . Perusahaan Umum Daerah air Minum Tirta Betuah selanjutnya disebut PDAM Tirta Betuah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin. 4 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin. 5 . Direktur adalah Direktur Perusahan Daerah Air Minum Tirta Betuah. 6 . Subsidi adalah pemberian bantuan tanpa kewajiban atau tanggungjawab untuk mengembalikan bantuan tersebut.

BAB II

BESARNYA SUBSIDI

Pasal 3

(1)Besarnya subsidi yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Betuah pada Anggaran 2025 sebesar biaya yang tertinggi terhadap belanja pemakaian biaya listrik dan biaya bahan kimia.
(2)Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutupi kekurangan biaya Operasional Perusahaan yang sifatnya menjadi biaya tetap.
(3)Subsidi yang diberikan kepada Perusahan Daerah Air Minum Tirta Betuah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB ILL

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 4

Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi Biaya Sumber Air:

a.biaya sumber air; dan
b.biaya pengolahan air. 5 BABV

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Banyuasin. Diundangkan di Pangkalan B pada tanggal I~ 3~,, 2 SEKRETARIS DAERAH I KABUPATEN BANYUASIN, ERWIN IBRAHIM Ditetapkan di Pang~alan Balai tanggal Id' 1u,, 2025 AT BANYUA§IN SERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…