DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; Perbup ini menjadi dasar hukum resmi Kode Etik UKPBJ di Banyuasin; Mengatur nilai, prinsip, kewajiban, dan larangan bagi pengelola pengadaan & Pokja; Dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik untuk mengawasi dan memberi sanksi jika ada pelanggaran; erdapat mekanisme pemeriksaan (pengaduan & temuan) dengan sanksi administratif yang tegas, termasuk pemberhentian jabatan; Semua pengelola UKPBJ wajib mematuhi kode etik ini, dengan dukungan anggaran dari APBD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung terciptanya peg&wai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang bersih, Lerwibawa dan bertanggung jawab serta merniliki integritas dalam melaksanakan tugas dan reformasi birokra~i, perlu adanya Kade Etik Unit Kerja Pengadaa..'1 Barang/Jasa;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk kode etik untuk melaksanakan tugas Penyelenggara Pengadaan Barang/ J asa;
d.bahwe>. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Pcraturan Bupati tentang Kade Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa;

1.Pasal 18 ayat 16) Undang-Undar!g Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia T&hun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4181);
3.Undang-Undang Nomor 12 Ta..hun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarar. Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebaeaimana telah be\:lerapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201~ tent~g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta K,~rja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20: 6 Nornor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
6.Peraturan Presid~n Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presidcn Nomor 12 Tahun 2021 t.entang Perubahan atas Peraturan Presiden N0mor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemP,rintah (Lembaran Negara Republik Indor.esia Tahun 2021 Nomor 63); 7 . Peraturan MentP-ri Dalan: Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah deugan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12C Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Huk11m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/,Jasa Pcmerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK UNIT KERJA PEN.3ADAAN BARANG/JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin. 3
2.Penierintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3.Bupati adalal: Bupati Banyuasin.
4.Sekretaris Daerar. adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin.
5.lnspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banyuasin.
6.Badan Kepe 6 awaian dan Pengembangan Sum~er Daya Manusia Daerah adalah Badan Kepegawaian dan P\!ngembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banyuasin.
7.Perangkat Daerah adalab. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Ka·oupaten Banyuasin.
8.Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya dh,ingkat UKPBJ adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
9.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat yang melakukan pengawasan melaiui audit, reviu, pemantauai.1 evaluasi, dan kegiatal pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
10.Pengelola Pengadaan Barang/ jasa adalah seluruh Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ J asa.
11.Kelompok Kerja Pemilihan penga.daan barang/jasa yang selanjutr.ya disebut Pokja Pemilihan adal~ sumber daya manusia yang <litetapkan oleh kepala Bagian yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa.
12.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa bl:!rdasarkan kontrak.
13.Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang di.tetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat 0 engadaan/ Ag.en Pengadaan yang memuat infor.nasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para jJihak dalarn pemilihan penyedia. 14 . Kontrak pengadaan barar!g/jasa. yang selanjutnya disebut Kontre.l< adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Penggu!'la Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
15.Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan, tulisan dan/ atau tindakan yang dilakukan oleh pengelola pengadaen barang/ jasa yang bertentangan dengan Kode Etik. 4
16.Terlapor adalah pengelola pengadaan barang/jasa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. ·
17.Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahuka{1 kepada yang berwenang ten tang telah atau sedang acianya peristiwa pelanggaran Kode Etii<:.
18.Kode Etik Unit Kerja Pengadaan barang/ja&a Pemerintah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Norma perilaku pejabat struktural, pejabat fungsional dan pe:.sonil lainnya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten.
19.Majelis Pertir,1bangan Kode Etik actalah Majelis Pertimbangan yang dibentuk dengan Kepu:usan Bupati mdalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas mengawasi terhadap norma perilaku pengelola dan personil lainnya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten.
20.f'ersonal adalah perseo:-angan yang bertindak untuk diri sendiri yang berkaitan dengan pembuktian kompetensi.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Kode Etik UKPBJ adalah sebagai pedoman perilaku bagi pengelola dan personil UKPBJ lainnya dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan Pengelola pengadaan barang/jasa dalam mengevaluasi perilaku Pengelola pengadaan barang/jasa.
(2)Kode Etik '.Jertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra dan krcdibilitas Pengelola pengadaan barang/jasa dengan bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jav·ab sesuai denga':l ketentuan Peraturan Perundang-und:mgan.

BAB II

NILAI DASAR

Pasal 3

(1)Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh personal meliputi: a . integritas; <lan
1. b.profesionalitas.
(2)Makna Nilai dasar sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) , adalah: a . integritas adalah kemampuan seseorang untuk bi rtindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi; dan b . profesionalitas adalah nilai dasar yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode ctik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5 BABlll PRINSIP DAN KODE ETIK PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 4

(1)Pengadaan bara.,g/jasa ".Ilenerapkan prinsip
1. a.efisien;
2. b.efektif;
3. c.tr~nsparan;
4. d.terbuka;
5. e.bersaing;
6. f.adil/ tidak diskriminatif; dan
7. g.akuntabel.
(2)Makna prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.e!i.sien mempunyai m3.kna bahwa Pengadaan Barang/Jasc1 harus diusahakan dengan menggunakan dana dar. daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam ·waktu yang d.itetapkan atau meng_,tTUnakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
2. b.efektif mempunyai malma bahwa Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang scbesar-be~arnya;
3. c.transparan mempur..yai makna bahwa semua ketentuan dan infopnasi Pengadaan Barang/Jasa bersifatjelas dan dapat diketahui oleh Pcnyedia yang berminat serta oleh masyaralcat pada umumnya; d . terbuka mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenun1 persyaratan atau kriteria tertentu be~·dasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
4. e.bersaing mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/ .J2sa harus dilakukan melalui persaingan yang 3ehat d: antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh Barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang menggangeu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
5. f.adil/tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa dalam prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan 6
6. g.akuntaoel mempunyai makna bahwa dalam prosedu~ ~elaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus sesuru Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan .

Pasal 5

(1).Koae Etik mengikat bagi Pengelola pengadaan barang/jasa dan atau Pokja Pemilihan yang bertugas dalam· pengadaan barang / jasa.
(2)Kode etik bagi Pengelola pengadaan barang/jasa dan atau Pokja Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujwm pengadaan barang/jasa;
2. b.bekerja secara profesional dan mandiri. .serta menjaga kerahasiaan d0kumen Pemilihan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengarlaan barang/jasa;
3. c.tidak saling mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
4. d.menerima dan bcrtang,,,<>ung jawab atas sega!a keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pi!-iak;
5. e.menghindari dan me:ncegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan tarang/j asa;
6. f.menghindar: dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocora.--i keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
7. g.menghindar1 dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; h . tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepad2. siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; dan
  1. 1.tidak membocorkan informe.si atau dokumen yang wajib dirahasiaken sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. - 7
(3)Pengelola pengadaan barang/jasa dan atau Pokja Pemilihan dilarang:
1. a.mengharnpkan, meminta dan/atau menenma imbalan dalam bentuk apapun dari Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia;
2. b.memberikan fa!{ta, data dan informasi yang tidak benar dan/ atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
3. c.menggunakan fasilitis/sarana kantor untuk kepentingan pri1Jadi, kelornpok dan/ atau pihak lain;
4. d.melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pernbicaraan dengan Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung rnaupun tidak langsung atau perusahaan yang rnernpunyai afilias{ dengan Penyedia di luar kantor baik e. f. g. ~- i. dalam jam kerja ~aupun di luar jam kerja; melaksana1':an proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dis!criminatif/ pilih kasih; melakukan pertemuan dengan Penyedia yang sedang mengikuti Proses lelang,; melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisrne; rnenyarnpaikan data yang sifatr,ya rahasia kepada pihak yang tir:iak berkepentingan; dan mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat rnelecehkan kepada Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang rnernpunyai afiliasi d-engan Penyedia atau rnasyarakat.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK Bagian Kes3.tu Kedudukan

Pasal 6

(1)Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam PasaJ. 5, dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik yang bersifat adhoc yang berkedudukan d1 lnspektorat.
(2)Majelis Pertirr..bangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) bcrtan~ngiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bag1an Kedua Togas

Pasal 7

Mejelis Pertimbangan Kode Etik bertugas melak~anakan pengawasan atas perilaku Pengelola pengadaan barang/Jasa dan atau Pokja Pemilih:m berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaks"..ld dalam Pasal 5.

Pasal 8

( 1) Dal:un melaksanakan tugas sebagaimana <limaksud daJam Pasal 7, Majelis Pertimbangan Kode Etik berw-enang:

a.melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pejabat pengelola pengadaan barang/jasa;
b.menerima pengaduan/keluhan dari Penyedia, UKPBJ dan jajaranya, Perangkat Daerah dan/atau masyarakat; c mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima; d . mengolah dan/atau m~nganalisa pengaduan/keluhan yang diterima,
e.melaksanakan pemanggilan terhadap Pengelola pengadaan barang/jasa dan Pihak terkait;
f.melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang c!iterirna;
g.menilai ada/tidaknya pelanggaran kode etik oleh Pengelola pengadaan barang/jasa, baik dilaporkan oleh penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung ataa perusahaan perusahaan yang me'T'punyai afiliasi (terhubung) dengan penyedia atau masyarakat dan atau yang dipertanyakan oleh pejabat terkait;
h.memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik ya:ig dilakukan oleh Pengelola pengadaan barang/j~sa untuk ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi pengelola yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
1. 1.melaporkan hasil tugas, kewenangan dan ta,1ggungjav1abnya kepada B"..lpati me.idui Sekretaris Daerah; dan .I· membuat rekomendasi dan rnelaporkan ke;,ada APJP apabila terdapat laporan pelanggaran kode etik diduga rnengandung kerugian Negara.

(2)Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepacla Bupati dan APJP sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf j bersifat rahasia. 9 Bagia n Keempat Tanggung Jawab Pasal q Dalam melaksa11akan tugas dan kewenangan sebagaimana rtimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Majelis Pertimbangan Kade Etik bertanggungjawab:
1. a.melaksanakan pengawasan perilaku pengelala dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berda::;arkan prmsip dan Kade etik sebagaim·ana dimaksud dalarn Pasal 4 dan Pasa l 5; b . :rnewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pengelala pengadaan Barang/ Jasa Per.i.erintah; dan
2. c.melaksanakan penerapan kade ~tik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pade. setiap pelaksanaaI1 tugas pengaciaan barang/jasa Pemerintah. Bagia.., Kelima Susunan Pa5al 10
(1)Keanggotaan pada Majelis Pertimbangan Kode Etik berjumlah gasal dengan susunan sebagai berikut:
1. a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat aleh Unsur lnspektorat;
2. b.1 (sat u.) orang Sekrd aris merangkap anggota dijabat aleh unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
3. c.3 (tiga) 0rang Anggota.
(2)Ke:::mggotaan Majelis Perlimbangan Kade Etik terdiri dari unsur Pera'1gkat Daerah, yaitu :
1. a.unsur lnspektorat; b . unsur membidangi Kepegawaian, dan
2. c.unsur membidangi Hukum .

Pasal 11

Masa tugaf- anggota Majelis Pertirnbangan Kode Etik selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 12

(ll Peng&.ngkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik dilakukan olen Bupati.

(2)Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Perti~bangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1tetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengangkatan Majelis Pertimbangan Kode Etik untuk pertama kalinya ditunjuk langsung oleh Bupati dan ditetapl:an dengen Keput.usan Bupati.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…