DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk Penyederhanaan Birokrasi; Perbup ini adalah dasar hukum penyederhanaan birokrasi di Pemkab Banyuasin; Fokus pada penataan kedudukan jabatan, mekanisme kerja, proses bisnis, dan pemanfaatan SPBE; Menjamin birokrasi yang lebih efisien, transparan, akuntabel, serta berbasis kinerja; Peraturan berlaku sejak diundangkan, menjadi pedoman resmi penyelenggaraan sistem kerja ASN di lingkungan Pemkab Banyuasin;

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja, maka dipandang perlu menyusun pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk penyederhanaan Birokrasi dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kabupaten untuk Penyederhanaan Birokrasi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun -2011 teJ?.tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Huk:um Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); '£ ' 3
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja untuk Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republil< Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republil< Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
14.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin. 2. 3. 4 . 5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Bupati adalah Bupati Banyuasin. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi perangkat daerah yang dapat dipimpin oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu. 11 . Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
12.Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
13.Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
14.Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/ atau keterampilan.
15.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16.Pejabat Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
17.Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan pengelolaan keuangan dan kinerja jabatan sebelumnya.
18.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah dengan jenjang terdiri dari JPT Utama, JPT Madya dan JPT Pratama.
19.Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunann yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.
20.Pejabat Administrasi adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah. 5 21 . Jabatan Administrator adalah pejabat administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22.Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator pada instansi pemerintah.
23.Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
24.Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pengawas pada instansi pemerintah.
25.Jabatan Pelaksana adalah Jabatan yang memiliki tanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
26.Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/ atau keterampilan.
27.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
28.Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.

Pasal 2

Penyederhaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptirnalkan pemanfaatan SPBE.

Pasal 3

Penyerdahanaan Birokrasi melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan telah dilakukan pemerintah kabupaten dalam bentuk penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah dan pengalihan dari jabatan pengawas ke jabatan fungsional.

Pasal 4

(1)Penyerdahanaan birokrasi melalui penyesuaian sistem kerja meliputi mekanisme kerja dan proses bisnis.
(2)Sistem kerja digunakan sebagai instrurnen bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada Perangkat Daerah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyataraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi. 6

BAB II

MEKANISME KERJA

Pasal 5

Mekanisme kerja dilaksanakan dengan prinsip;

a.orientasi pada hasil;
b.komptensi;
c.profesionalisme;
d.kolaboratif;
e.transparansi; dan
f.akuntabel.

Pasal 6

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a . kedudukan;

b.penugasan;
c.pelaksanaan tugas; d . pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
e.pengelolaan kinerja; dan
f.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

(1)Kedudukan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan penggarnbaran posisi kedudukan jabatan fungsional dengan jabatan struktural dan jabatan pelaksana dalam struktur organisasi serta hubungannya dengan Pejabat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung, yang tergambarkan dalam struktur organisasi dan tata kerja organisasi.
(2)Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan rentang kendali dan beban tugas organisasi dalam pengelolaan kinerjanya.
(3)Pola kedudukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Meliputi: a . Pejabat Fungsional Ahli Madya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada JPT Pratama yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja;
1. b.pejabat Fungsional Ahli Muda, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator; dan 7
2. c.Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan Pejabat Fungsional kategori jenjang keterampilan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas atau Jabatan satu tingkat diatasnya yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pola kedudukan Pejabat Pengawas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
(5)Pola kedudukan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
1. a.Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja; dan
2. b.Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja, dalam hal tidak terdapat Jabatan Pengawas yang melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi.
(6)Kedudukan Pejabat Fungsional dikecualikan dalam instansi/ organisasi/unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Ketentuan mengenai bagan sistem kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
(2)Bagan sistem kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kedudukan tertinggi adalah kepala Perangkat Daerah, dikecualikan untuk Sekretariat Daerah didelegasikan kepada Asisten.

Pasal 9

(1)Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pelaksana dilakukan secara individu dan/ atau dalam tim kerja yang mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan.
(2)Penugasan secara individu dan/ atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan internal perangkat daerah dan/atau lintas perangkat daerah.
(3)Dalam tim kerja yang berperan sebagai ketua tim diutamakan Pejabat struktural yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan atau Pejabat fungsional Tertentu yang memiliki kompetensi/keahlian khusus atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 8
(4)Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Perangkat Daerah, yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan dan dominan dengan mempertimbangkan jenjang jabatan.
(5)Selain ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tim kerja menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.penunjukan; dan/ atau b . pengajuan sukarela.
(2)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/ atau Pimpinan Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu sesuai tugas dan fungsi organisasi.
(3)Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana dalam Unit Organisasi.
(4)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat perintah tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

MEKANISME KERJA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

MEKANISME KERJA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022