DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 100 Tahun 2025

Nomor: 100
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Serta Bentuk Sinergi Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaran Bermotor, Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Meliputi Dasar Pengenaan Opsen PKB Dan Opsen BBNKB, Penetapan, Pembayaran, Dan Penyetoran Opsen PKB Dan Opsen BBNKB, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB Dan Opsen BBNKB, Sinergi Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Dan Opsen BBNKB, Rekonsiliasi Opsen PKB Dan Opsen BBNKB, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Serta Bentuk Sinergi Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaran Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, SERTA BENTUK SINERGI IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAN BERMOTOR, DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Bupati adalah Bupati Banyumas.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
9.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
10.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaran Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
12.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Pajak dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
16.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formular atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
18.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak, dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II

DASAR PENGENAAN OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan PKB dan BBNKB terutang.
(2)Saat terutangnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB dan BBNKB.
(3)Wilayah Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
(4)Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan PKB dan BBNKB terutang.

BAB III

PENETAPAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB

Pasal 3

(1)Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Daerah dan dicantumkan di dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Kendaraan Bermotor.
(4)Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas daerah Provinsi.
(5)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan Penagihan.
(6)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
(7)Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB

Pasal 4

(1)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
(2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan SKPDLB BBNKB.
(3)Salinan SKPDLB PKB dan SKPDLB BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB PKB dan SKPDLB BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
(4)Pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SINERGI PEMUNGUTAN PKB, OPSEN PKB, BBNKB, DAN OPSEN BBNKB

Pasal 5

(1)Dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, atau bentuk sinergi lainnya.
(3)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
4. d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
5. e.peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan; dan
6. f.kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
(5)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

REKONSILIASI OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB

Pasal 6

(1)Bupati dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB setiap triwulan.
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
1. a.SKPD atau SPTPD;
2. b.SSPD;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran PKB dan BBNKB serta pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB.
(3)Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perjanjian kerja sama yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini dapat disebut dengan Peraturan Bupati tentang PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 22 Desember 2025 BUPATI BANYUMAS, ttd SADEWO TRI LASTIONO Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 22 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd AGUS NUR HADIE BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR 101 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS, ARIF ROHMAN, S.H., M.H. Pembina NIP. 197505312009031002

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…