DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 102 Tahun 2025

Nomor: 102
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penugasan Kepada Desa Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan Yang Meliputi a. penyelenggaraan penugasan kepada Desa; b. Kios Pelayanan Adminduk Daring; c. pendanaan; d. pelaporan; dan e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Desa untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA DESA UNTUK MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
7.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
9.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Daerah.
10.Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Kios Pelayanan Adminduk Daring adalah unit pelayanan mandiri untuk membantu masyarakat mengakses Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam jaringan.
11.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan sebagian urusan Administrasi Kependudukan oleh Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan menciptakan pelayanan Administrasi Kependudukan yang efektif, efisien, dan lebih terjangkau bagi warga Desa.

Pasal 4

Pelayanan Administrasi Kependudukan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat Desa;
b.memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
c.integrasi dan keterhubungan data pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepepndudukan dan Pencatatan Sipil dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
d.pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjwabkan;
e.dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
f.efisien dan efektif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penyelenggaraan penugasan kepada Desa;
b.Kios Pelayanan Adminduk Daring;
c.pendanaan;
d.pelaporan; dan
e.pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KEPADA DESA

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan Bupati.
(2)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 7

(1)Penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi pelayanan:
1. a.permohonan Administrasi Kependudukan yang meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
2. b.pencetakan dokumen Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2)Permohonan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.permohonan aktivasi identitas kependudukan digital;
2. b.permohonan kartu tanda Penduduk elektronik;
3. c.permohonan kartu identitas anak;
4. d.permohonan pindah Penduduk;
5. e.permohonan pindah datang Penduduk;
6. f.permohonan kartu keluarga;
7. g.permohonan akta kelahiran; dan
8. h.permohonan akta kematian bagi Penduduk yang datanya ada di dalam basis data atau pangkalan data kependudukan.
(3)Pencetakan dokumen Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pencetakan:
1. a.pindah Penduduk;
2. b.pindah datang Penduduk;
3. c.kartu keluarga;
4. d.akta kelahiran; dan
5. e.akta kematian bagi Penduduk yang datanya ada di dalam basis data atau pangkalan data kependudukan.
(4)Dokumen Administrasi Kependudukan berupa kartu tanda Penduduk elektronik dan kartu identitas anak dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Standar operasional prosedur pelayanan Administrasi Kependudukan berpedoman pada Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(6)Seluruh pelayanan permohonan Administrasi Kependudukan dan pencetakan dokumen Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dipungut biaya.

BAB V

KIOS PELAYANAN ADMINDUK DARING

Pasal 8

(1)Penduduk Desa dapat melaksanakan permohonan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui Kios Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
(2)Dalam hal Penduduk Desa tidak dapat menggunakan Kios Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk Desa menggunakan pelayanan luar jaringan dengan mendatangi:
1. a.kantor kecamatan; dan/ atau
2. b.kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(3)Pelayanan luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjuk Desa sebagai pelaksana Kios Pelayanan Adminduk Daring.
(2)Penunjukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(3)Desa yang berperan sebagai Kios Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
1. a.ruang pelayanan;
2. b.petugas Kios Pelayanan Adminduk Daring;
3. c.pemacu daya listrik;
4. d.perangkat komputer;
5. e.alat pencetak;
6. f.alat pemindai dokumen Administrasi Kependudukan;
7. g.koneksi jaringan komunikasi/internet; dan
8. h.sarana dan prasarana lain yang diperlukan yang menunjang pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan.
(4)Dalam hal telah tersedia sarana dan prasarana berupa koneksi jaringan komunikasi/internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk menyelenggarakan jaringan komunikasi/internet secara tertutup.
(5)Pembangunan Kios Pelayanan Adminduk Daring dapat menggerakkan partisipasi pemerintahan Desa.
(6)Spesifikasi teknis Kios Pelayanan Adminduk Daring dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kepala Desa mengusulkan calon petugas Kios Pelayanan Adminduk Daring kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Petugas Kios Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Petugas Kios Pelayanan Adminduk Daring dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(4)Petugas Kios Pelayanan Adminduk Daring harus mematuhi serta menjaga kerahasiaan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan pada Kios Pelayanan Adminduk Daring melalui aplikasi sistem informasi Administrasi Kependudukan dan/atau aplikasi pendukungnya.
(2)Petugas Kios Pelayanan Adminduk Daring melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. a.menerima permohonan Adminitrasi Kependudukan;
2. b.melaksanakan verifikasi permohonan Adminitrasi Kependudukan;
3. c.mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. d.mencetak dokumen Administrasi Kependudukan;
5. e.menyerahkan dokumen Administrasi Kependudukan;
6. f.mengarsipkan dokumen Administrasi Kependudukan; dan
7. g.melaporkan hasil pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan.
(3)Dokumen Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Dokumen Kependudukan elektronik dan/atau nonelektronik.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…