DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 103 Tahun 2025

Nomor: 103
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Teknis Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Di Desa Yang Meliputi Jenis Dan Materi Muatan Peraturan Di Desa, Peraturan Desa, Evaluasi Dan Klarifikasi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Pembatalan Peraturan Di Desa, Penetapan Keputusan Kepala Desa, Teknis Penyusunan, Penyebarluasan Peraturan Di Desa, Pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Banyumas.
2.Camat adalah pimpinan perangkat daerah di kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Banyumas.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan pengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Deesa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Dearah.
8.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkaan secara demokratis.
9.Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
10.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12.Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15.Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
16.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.
17.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19.Keputusan BPD adalah Keputusan Pimpinan BPD secara kolektif yang bersifat konkrit dan final untuk memutuskan atau menentukan sikap dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.
20.Buku Register adalah Catatan-catatan Dokumen Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa.

BAB II

(isi) ............. (Judul BAB} Bagian Kesatu (apabila diperlukan) ............ (Judul sub bab) Paragraf 1 (apabila diperlukan) ............ (judul sub-sub bab) Pasal ....

Pasal 2

Jenis Peraturan di desa meliputi:

a.Peraturan Desa;
b.Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
c.Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

(1)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.
(2)Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
(3)Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksana Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PERATURAN DESA

Pasal 5

(1)Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
(2)Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lernbaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD dalam rangka penyusunan Rancangan Peratutan Desa.

Pasal 6

(1)Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
(2)Penanggung jawab dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
(3)Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan masukan.
(4)Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(5)Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
(6)Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Paragral 2 Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

(1)BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
(2)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk :
1. a.rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
2. b.rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
3. c.rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
4. d.rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertangguogjawaban Realisasi Pelaksariaan APB Desa.
(3)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan inisiatif BPD.
(4)Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
(5)Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(6)Masukan dari masyarakat atau kelompok masyarakat dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa usulan inisiatif BPD.
(7)Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 8

(1)BPD wajib melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari Kepala Desa diterima.
(2)BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
(3)Kepala Desa menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau diajukan oleh Pemerintah Desa dalam musyawarah BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
(4)Dalam hal Rancangan Peraturan Desa diajukan atas usulan inisiatif BPD, maka BPD menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau diajukan dalam musyawarah BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas usulan inisiatif BPD.
(5)Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan inisiatif BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

(1)Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD.
(2)Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.
(3)Pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
(4)Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
(5)Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.
(6)Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa oleh BPD diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 10

(1)Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
(2)Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 11

(1)Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama.
(2)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD, kecuali Rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…