DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kepegawaian, Kelompok JF, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Banyumas sudah tidak sesuai lagi;
c.bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 49) sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
8.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
9.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10.Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan Daerah.
11.Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disingkat UOBF adalah unit organisasi pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara profesional.
12.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15.Kelompok JF adalah kumpulan JF yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang JF yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
16.Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas sebagai UOBF sebagai berikut:

a.Puskesmas Ajibarang I;
b.Puskesmas Ajibarang II;
c.Puskesmas Banyumas;
d.Puskesmas Baturraden I;
e.Puskesmas Baturraden II;
f.Puskesmas Cilongok I;
g.Puskesmas Cilongok II;
h.Puskesmas Gumelar;
i.Puskesmas Jatilawang;
j.Puskesmas Kalibagor;
k.Puskesmas Karanglewas;
l.Puskesmas Kebasen;
m.Puskesmas Kedungbanteng;
n.Puskesmas Kembaran I;
o.Puskesmas Kembaran II;
p.Puskesmas Kemranjen I;
q.Puskesmas Kemranjen II;
r.Puskesmas Lumbir;
s.Puskesmas Patikraja;
t.Puskesmas Pekuncen I;
u.Puskesmas Pekuncen II;
v.Puskesmas Purwojati;
w.Puskesmas Purwokerto Barat;
x.Puskesmas Purwokerto Timur I;
y.Puskesmas Purwokerto Timur II;
z.Puskesmas Purwokerto Selatan; aa. Puskesmas Purwokerto Utara I; bb. Puskesmas Purwokerto Utara II; cc. Puskesmas Rawalo; dd. Puskesmas Sokaraja I; ee. Puskesmas Sokaraja II; ff. Puskesmas Somagede; gg. Puskesmas Sumbang I; hh. Puskesmas Sumbang II; ii. Puskesmas Sumpiuh I; jj. Puskesmas Sumpiuh II; kk. Puskesmas Tambak I; ll. Puskesmas Tambak II; mm. Puskesmas Wangon I; nn. Puskesmas Wangon II.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tempat kedudukan dan wilayah kerja Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
1. a.kepala; dan
2. b.klaster.
(2)Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
(2)Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
(3)Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terintegrasi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai integrasi pelayanan kesehatan primer.

Pasal 7

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pengelolaan klaster;
c.koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
d.pengelolaan data dan sistem informasi;
e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
f.pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.

Pasal 9

(1)Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.klaster manajemen;
2. b.klaster kesehatan ibu dan anak;
3. c.klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
4. d.klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
5. e.lintas klaster.
(2)Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh penanggung jawab klaster.

Pasal 10

(1)Penanggung jawab klaster memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.
(2)Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing klaster ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dengan berpedoman pada keputusan Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…