DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kepesertaan, Mekanisme Pendaftaran Kepesertaan, Mekanisme Pembayaran Iuran Kepesertaan, Pendanaan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa konstitusi telah menjamin bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, tak terkecuali pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melalui pengikutsertaan pekerja rentan untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sehingga diperlukan ketentuan mengenai operasionalisasi penganggaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
d.bahwa untuk memberikan arah dan landasan dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diperlukan pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja dan meninggal dunia.
6.Peserta adalah pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan yang didaftarkan kepesertaannya pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan telah dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah.
7.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
11.Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah data yang diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang digunakan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem dan memiliki status kesejahteraan atau desil.
12.Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
13.Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko tinggi, dan berpenghasilan sangat minim.
14.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PBPU kategori Pekerja Rentan dari risiko Kecelakaan Kerja dan risiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memastikan pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PBPU kategori Pekerja Rentan berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, tepat guna, dan berhasil guna.

BAB III

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

(1)Jenis Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan meliputi:
1. a.JKK; dan
2. b.JKM.
(2)JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
(3)JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

Pasal 5

(1)Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak mendapat manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; dan/atau
2. b.santunan berupa uang.
(3)Manfaat JKK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan program JKK.
(4)Hak untuk menuntut manfaat JKK menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.
(5)Tata cara pelaporan Kecelakaan Kerja, tata cara penetapan JKK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan program JKK.

Pasal 6

(1)Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKM.
(2)Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada ahli waris Peserta apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif.
(3)Manfaat JKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan program JKM.
(4)Tata cara pelaporan, penetapan JKM, dan pembayaran manfaat JKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaran program JKM.

BAB IV

KEPESERTAAN

Pasal 7

(1)Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Bupati ini merupakan PBPU kategori Pekerja Rentan.
(2)Jenis Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penderes;
2. b.buruh tani;
3. c.pekerja penyandang disabilitas;
4. d.relawan sosial;
5. e.pekerja pada sektor pengelolaan sampah yang tidak dibiayai oleh APBD;
6. f.peternak;
7. g.sopir;
8. h.pedagang;
9. i.tukang kayu;
10. j.tukang becak/andong (kusir); atau
11. k.Pekerja Rentan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Jenis Pekerja Rentan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k sebagai berikut:
1. a.aktif bekerja secara mandiri berstatus di luar hubungan kerja; dan
2. b.berpenghasilan di bawah upah minimum Daerah yang berlaku.
(4)Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.penduduk Daerah yang secara administratif dibuktikan dengan kartu identitas penduduk atau dokumen pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.PBPU jenis Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
3. c.berusia antara 18 tahun sampai dengan sebelum usia 65 tahun untuk pendaftaran pertama sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
4. d.masuk data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dan/atau
5. e.belum pernah menerima program bantuan Iuran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Data Pekerja Rentan yang diusulkan sebagai calon Peserta Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berisikan informasi mengenai:
1. a.nomor induk kependudukan;
2. b.nama lengkap;
3. c.tempat dan tanggal lahir;
4. d.alamat lengkap;
5. e.nara hubung atau nomor yang dapat dihubungi, keluarga atau Pemerintah Desa/kelurahan; dan
6. f.jenis Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan melakukan pendataan penderes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan pendataan buruh tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
(4)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pendataan pekerja penyandang disabilitas dan relawan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan huruf d sesuai periode penugasan.
(5)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan pendataan pekerja pada sektor pengelolaan sampah yang tidak dibiayai oleh APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e;
(6)Bagian yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan rakyat pada sekretariat Daerah mengkoordinasi pendataan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f sampai huruf k.
(7)Hasil pendataan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk diverifikasi dan diselaraskan dengan data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai ketentuan.
(8)Data hasil verifikasi dan penyelarasan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digunakan sebagai dasar penetapan Keputusan Bupati tentang calon Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(9)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), data calon untuk relawan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e ditetapkan berdasarkan surat perintah tugas terhadap penugasan yang bersifat insidental.
(10)Pengalokasian Pekerja Rentan sebagai calon Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

(1)Pemutakhiran data dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Dalam hal pemutakhiran data terdapat perbedaan data lama dengan data baru, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan perubahan kepesertaan.
(3)Perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PENDAFTARAN KEPESERTAAN

Pasal 10

(1)BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran Peserta berdasarkan data calon peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8).
(2)Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibuktikan dengan penerbitan kartu Peserta yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…