DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 23, perubahan Pasal 25, perubahan Pasal 26, perubahan Pasal 27, perubahan Pasal 30.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan pergeseran anggaran;
c.bahwa ketentuan Belanja Tidak Terduga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);
6.Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 18); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.870.122.165.267,00 (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh miliar seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan transfer tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.704.494.459.000,00 (dua triliun tujuh ratus empat miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari:
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.529.640.094.000,00 (dua triliun lima ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah); dan
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp174.854.365.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.529.640.094.000,00 (dua triliun lima ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari:
1. a.Dana Desa Rp342.797.744.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
2. b.insentif fiskal Rp22.732.017.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah);
3. c.DBH Rp56.658.632.000,00 (lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
4. d.DAU Rp1.443.633.901.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
5. e.DAK Rp663.817.800.000,00 (enam ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
(2)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp342.797.744.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari Dana Desa.
(3)Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.732.017.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri dari insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya.
(4)DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.658.632.000,00 (lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari:
1. a.DBH Pajak Rp55.491.243.000,00,00 (lima puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah); dan
2. b.DBH sumber daya alam (sda) Rp1.167.389.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
(5)DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.443.633.901.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah), yang terdiri dari:
1. a.DAU yang tidak ditentukan penggunaannya Rp1.276.854.777.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
2. b.DAU yang ditentukan penggunaannya Rp166.779.124.000,00 (seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).
(6)DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp663.288.840.000,00 (enam ratus enam puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
1. a.DAK fisik Rp64.096.363.000,00 (enam puluh empat miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan
2. b.DAK non fisik Rp599.721.437.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
  1. 4.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.978.608.408.630,00 (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus delapan juta empat ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 5.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Anggaran Belanja Daerah yang bersumber dari belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp2.994.452.122.986,89 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial;
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.896.561.287.800,72 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus koma tujuh puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp967.774.664.417,17 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh belas koma tujuh belas rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.772.414.550,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp111.084.770.419,00 (seratus sebelas miliar delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.160.985.800,00 (empat belas miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

6.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.896.561.287.800,72 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus koma tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp1.109.412.959.446,68 (satu triliun seratus sembilan miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh enam koma enam puluh delapan rupiah);
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp553.025.741.430,04 (lima ratus lima puluh tiga miliar dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh koma nol empat rupiah);
3. c.belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp37.366.036.500,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
4. d.belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp1.777.566.480,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
5. e.belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp1.343.120.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
6. f.belanja pegawai BLUD sebesar Rp193.635.863.944,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.109.412.959.446,68 (satu triliun seratus sembilan miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh enam koma enam puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja gaji pokok ASN sebesar Rp857.945.026.459,39 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah);
2. b.belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp65.331.081.155,01 (enam puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh lima koma nol satu rupiah);
3. c.belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp7.613.629.328,01 (tujuh miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan koma nol satu rupiah);
4. d.belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp58.689.932.616,92 (lima puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam belas koma sembilan puluh dua rupiah);
5. e.belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp4.987.738.241,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
6. f.belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp40.529.714.661,90 (empat puluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh satu koma sembilan rupiah);
7. g.belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp16.342.937.791,07 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma nol tujuh rupiah);
8. h.belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp12.308.850,90 (dua belas juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh koma sembilan rupiah);
9. i.belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp50.983.344.760,24 (lima puluh miliar sembilan ratus delpaan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh koma dua puluh empat rupiah);
10. j.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp1.783.441.411,48 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus sebelas koma empat puluh delapan rupiah); dan
11. k.belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp5.193.804.170,76 (lima miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat ribu seratus tujuh puluh koma tujuh puluh enam rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp553.025.741.430,04 (lima ratus lima puluh tiga miliar dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh koma nol empat rupiah), yang terdiri dari:
1. a.tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan beban kerja sebesar Rp134.379.800.884,74 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu delapan ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh empat rupiah);
2. b.tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp16.166.011.056,00 (enam belas miliar seratus enam puluh enam juta sebelas ribu lima puluh enam rupiah);
3. c.tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebesar Rp126.260.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
4. d.tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan prestasi kerja sebesar Rp86.743.616.682,30 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh dua koma tiga rupiah); dan
5. e.tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebesar Rp315.617.052.807,00 (tiga ratus lima belas miliar enam ratus tujuh belas juta lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).
(4)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.366.036.500,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja uang representasi DPRD sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
2. b.belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
3. c.belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp150.000.004,00 (seratus lima puluh juta empat rupiah);
4. d.belanja uang paket DPRD sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
5. e.belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
6. f.belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp153.575.064,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh empat rupiah);
7. g.belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp8.834.700.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. h.belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
9. i.belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp21.767.996,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
10. j.belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp14.949.548.436,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
11. k.belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp7.974.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah); dan
12. l.belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.777.566.480,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja gaji pokok Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
2. b.belanja tunjangan keluarga Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
3. c.belanja tunjangan jabatan Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. d.belanja tunjangan beras Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp8.111.040,00 (delapan juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah);
5. e.belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp1.915.200,00 (satu juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
6. f.belanja pembulatan gaji Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
7. g.belanja iuran jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp6.434.960,00 (enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
8. h.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp155.120,00 (seratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);
9. i.belanja iuran jaminan kematian Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp423.360,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
10. j.belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan pajak Daerah sebesar Rp1.600.000.800,00 (satu miliar enam ratus juta delapan ratus rupiah); dan
11. k.belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan retribusi daerah bagi Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.343.120.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
2. b.belanja dana operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
(7)belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp193.635.863.944,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai BLUD.

7.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp967.774.664.417,17 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh belas koma tujuh belas rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja barang sebesar Rp98.850.605.393,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
2. b.belanja jasa sebesar Rp284.715.955.898,49 (dua ratus delapan empat miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh sembilan rupiah);
3. c.belanja pemeliharaan sebesar Rp36.451.574.238,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. d.belanja perjalanan dinas sebesar Rp51.222.126.459,68 (lima puluh satu miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan koma enam puluh delapan rupiah);
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp6.953.231.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
6. f.belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan (bosp) sebesar Rp129.790.150.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
7. g.belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan (bok) puskesmas sebesar Rp23.744.800.891,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
8. h.belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp336.046.220.537,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.850.605.393,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja barang pakai habis sebesar Rp98.422.955.393,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
2. b.belanja barang tak habis pakai sebesar Rp427.650.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp284.715.955.898,49 (dua ratus delapan puluh empat mliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja jasa kantor sebesar Rp203.363.430.093,03 (dua ratus tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan puluh tiga koma nol tiga rupiah);
2. b.belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp55.023.387.730,46 (lima puluh lima miliar dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh koma empat puluh enam rupiah);
3. c.belanja sewa tanah sebesar Rp416.100.000,00 (empat ratus enam belas juta seratus ribu rupiah);
4. d.belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp5.925.255.600,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
5. e.belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp664.800.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
6. f.belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
7. g.belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
8. h.belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp4.587.056.814,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah);
9. i.belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp5.205.409.500,00 (lima miliar dua ratus lima juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);
10. j.belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment) sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
11. k.belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp6.800.909.010,00 (enam miliar delapan ratus juta sembilan ratus sembilan ribu sepuluh rupiah);
12. l.belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak Daerah sebesar Rp1.895.250.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
13. m.belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah sebesar Rp747.357.151,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.451.574.238,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. b.belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp11.248.206.334,00 (sebelas miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
3. c.belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp13.071.730.404,00 (tiga belas miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus empat rupiah); dan
4. d.belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp11.944.137.500,00 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp51.222.126.459,68 (lima puluh satu miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan koma enam puluh delapan rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk belanja perjalanan dinas dalam negeri.
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.953.231.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
1. a.belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp6.789.931.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan
2. b.belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp163.300.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
(7)Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan (bosp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp129.790.150.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan (bosp) serta bantuan operasional sekolah (bos).
(8)Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan (bok) puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.744.800.891,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan (bok) puskesmas.
(9)Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp336.046.220.537,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk belanja barang dan jasa BLUD.

8.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Anggaran Belanja Daerah yang berasal dari belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp371.825.702.565,11 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua ribu lima ratus enam puluh lima koma sebelas rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.812.500.000,00 (empat miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.734.947.779,00 (seratus enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp135.730.344.666,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp89.691.403.370,11 (delapan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh koma sebelas rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.826.506.750,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

9.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp106.734.947.779,00 (seratus enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja modal alat besar sebesar Rp4.367.000.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
2. b.belanja modal alat angkutan sebesar Rp2.559.650.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. c.belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp214.643.500,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. d.belanja modal alat pertanian sebesar Rp827.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
5. e.belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp5.142.954.700,00 (lima miliar seratus empat puluh dua juta semblan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
6. f.belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp1.082.622.890,00 (satu miliar delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
7. g.belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp20.554.748.000,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
8. h.belanja modal alat laboratorium sebesar Rp478.987.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
9. i.belanja modal komputer sebesar Rp9.056.331.500,00 (sembilan miliar lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
10. j.belanja modal alat keselamatan Kerja sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
11. k.belanja modal rambu-rambu sebesar Rp1.592.761.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
12. l.belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp19.811.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);
13. m.belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan (bosp) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah); dan
14. n.belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp25.838.438.189,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
(2)Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.367.000.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja modal alat besar darat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
2. b.belanja modal alat bantu sebesar Rp2.867.000.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
(3)Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.559.650.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp2.481.650.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
2. b.belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
(4)Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp214.643.500,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp165.800.000,00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
2. b.belanja modal alat bengkel tak bermesin sebesar Rp47.643.500,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah); dan
3. c.belanja modal alat ukur sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
(5)Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp827.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk belanja modal alat pengolahan.
(6)Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.142.954.700,00 (lima miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja modal alat kantor sebesar Rp1.053.798.400,00 (satu miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
2. b.belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp3.981.656.300,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah); dan
3. c.belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebesar Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
(7)Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.082.622.890,00 (satu miliar delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja modal alat studio sebesar Rp917.137.890,00 (sembilan ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah); dan
2. b.belanja modal alat komunikasi sebesar Rp165.485.000,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
(8)Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g direncanakan sebesar Rp20.554.748.000,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja modal alat kedokteran sebesar Rp18.296.117.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah); dan
2. b.belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp2.258.631.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu rupiah).
(9)Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp478.987.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari :
1. a.belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp257.287.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
2. b.belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
3. c.belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(10)Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.056.331.500,00 (sembilan miliar lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja modal komputer unit sebesar Rp6.528.499.000,00 (enam miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
2. b.belanja modal peralatan komputer sebesar Rp2.527.832.500,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
(11)Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(12)Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.592.761.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
(13)Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp19.811.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk belanja modal peralatan olahraga.
(14)Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan (bosp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan (bosp)-bantuan operasional sekolah (bos).
(15)Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp25.838.438.189,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

10.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp135.730.344.666,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja modal bangunan gedung;
2. b.belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
3. c.belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
(2)Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.074.159.666,00 (seratus dua puluh lima miliar tujuh puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
(3)Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp902.185.000,00 (sembilan ratus dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk belanja modal tugu/tanda batas.
(4)Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.754.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) yang digunakan sepenuhnya untuk belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

11.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…