DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kawasan Tanpa Rokok, Tempat Khusus untuk Merokok, Tanda/PetunjukPeringatan Larangan Merokok dan Tata Cara Pemasangannya, Satuan Tugas Penegakan KTR, Pemberian Sanksi Administratif, Sinergitas Lintas Sektor dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang SALINAN Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 19 Seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewajiban Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusanan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
7.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
8.Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
9.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
10.Satuan Tugas Penegakan Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegakkan KTR adalah Tim yang terdiri dari pejabat aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditetapkan oleh Bupati.
11.Rokok adalah salah satu produk atau olahan tembakau yang dimaksud untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk Rokok kretek, Rokok putih, cerutu, Rokok elektronik (electronic nicotine-delivery system) atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan /atau mempromosi produk tembakau.
13.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
14.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan /atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, seperti pasar, hotel, restoran, bioskop, terminal, tempat wisata, gedung pertemuan, stasiun, fasilitas olahraga, tempat hiburan, restoran dan pasar swalayan.
15.Tempat Lain adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
16.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
18.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabiltatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
19.Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak–anak.
20.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen.
21.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang berupa kendaraan darat dan air yang penggunaannya dengan kompensasi.
22.Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
23.Pimpinan atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

Pasal 2

Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah :

a.Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, Fasyankes, Tempat Umum, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Kerja, Tempat Ibadah, dan masyarakat dalam penetapan, dan penerapan KTR di lingkungan masing-masing; dan
b.Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, Penanggung Jawab KTR, Satuan Tugas Pengawas KTR, dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas Pengawasan KTR dan Pengendalian Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship Produk Tembakau di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak Rokok yang dapat membahayakan kesehatan manusia, memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih, sehat bagi masyarakat, mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat Rokok dan paparan asapnya serta mencegah dan menekan angka perokok pemula di Daerah.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1)KTR Meliputi:
1. a.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. b.Tempat Proses Belajar Mengajar dan kawasan belajar mengajar
3. c.Tempat Anak Bermain;
4. d.Tempat Ibadah;
5. e.Angkutan Umum;
6. f.Tempat Kerja;
7. g.Tempat Umum; dan
8. h.Tempat Lain yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak termasuk tempat khusus karaoke berbayar dan diskotik/klub malam/bar.

Pasal 5

(1)Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f meliputi seluruh kawasan sampai batas terluar dalam bentuk pagar atau bentuk lainnya.
(2)Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai batas kucuran air dari atap paling luar di tempat dan/atau gedung tertutup.
(3)Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pimpinan atau penangggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat anak bermain, Tempat Ibadah, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Tempat Lain menerapkan KTR di tempat yang menjadi tanggung jawabnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. a.membuat rencana penerapan KTR;
2. b.melakukan sosialisasi penerapan KTR di lingkungannya;
3. c.memasang Tanda KTR;
4. d.memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok; dan
5. e.melakukan pengawasan terhadap penerapan KTR yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penanggungjawab Tempat Kerja dan Tempat Umum wajib menyediakan Tempat Khusus untuk Merokok.

BAB III

TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 7

Tempat khusus untuk merokok di Tempat Kerja, Tempat Umum dan Tempat Lain harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 8

(1)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :
1. a.berada di ruang terbuka;
2. b.ukuran maksimal 3 m x 3 m;
3. c.wajib memiliki rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
4. d.jarak dari pintu utama bangunan untuk kegiatan berlalu lalang dan jendela terbuka paling rendah 10 m (sepuluh meter);
5. e.terdapat peringatan bahaya merokok;
6. f.tidak terdapat iklan/promosi Rokok;
7. g.tidak terdapat meubelair meliputi kursi, meja, dan sejenisnya; dan
8. h.harus terdapat tempat mematikan Rokok.
(2)Dalam hal tidak terdapat tempat yang cukup untuk membangun tempat khusus untuk merokok, maka penanggung jawab Tempat Kerja, Tempat Umum, dan/atau Tempat Lain dapat membangun tempat khusus untuk merokok secara komunal berdasarkan kesepakatan para penanggung jawab terkait dengan luas disesuaikan dengan kebutuhan secara wajar.

BAB IV

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK DAN TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 9

(1)Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.ukuran: lebih dari atau sama dengan 30 x 30 cm;
2. b.warna: mencolok, sehingga mudah dilihat; dan
3. c.materi:
  1. 1.terdapat tulisan ”DILARANG MEROKOK” dan ”NO SMOKING”;
  2. 2.terdapat gambar/simbol Rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah; dan
  3. 3.mencantumkan sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya.
(2)Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada pintu masuk pada lokasi yang berpencahayaan cukup agar mudah terlihat dan terbaca.
(3)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan lokasi yang strategis dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
(4)Contoh tanda / petunjuk / peringatan larangan merokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SATUAN TUGAS PENEGAKAN KTR

Pasal 10

(1)Satgas Penegakkan KTR dalam melaksanakan tugas penegakan di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan tindakan sebagai berikut :
1. a.memastikan pimpinan/penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda KTR pada halaman depan dan/atau tanda dilarang merokok di pintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
2. b.mengingatkan semua orang tidak merokok pada KTR;
3. c.melarang adanya tempat merokok kecuali di tempat khusus untuk merokok yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
4. d.melarang penyediaan Rokok dan/atau larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
5. e.melakukan langkah-langkah pengawasan nonjusticia; dan/atau
6. f.mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan penegakkan KTR kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dengan format laporan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Satuan Tugas Penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Satuan Polisi Pamong Praja;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Pendidikan;
4. d.Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu;
5. e.Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
6. f.Dinas Lingkungan Hidup;
7. g.Dinas Perhubungan; dan/atau
8. h.Perangkat Daerah terkait.
(3)Satgas Penegakkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

Satgas Penegakkan KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan di KTR berkoordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…