DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Operasi Pasar, Tim Pelaksana Operasi Pasar, Subsidi dalam Penyelenggaraan Operasi Pasar, Jenis dan Penyediaan Komoditas dalam Operasi Pasar, Pendanaan Operasi Pasar, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Banyumas, terjaganya keterjangkauan harga, peningkatan daya beli masyarakat yang rentan terdampak inflasi, kelancaran distribusi dan transportasi serta kestabilan harga pangan dan ketersediaan bahan pangan, perlu menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok untuk menghindari terjadinya lonjakan harga bahan kebutuhan pokok yang mengakibatkan keresahan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, diperlukan landasan hukum bagi penyelenggaraan operasi pasar di Kabupaten Banyumas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir SALINAN dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang disisihkan, yang bertujuan untuk melayani dan mencukupi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan kemakmuran dan menambah kas negara untuk membiayai pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, baik yang didirikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
8.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan operasi pasar.

Pasal 3

(1)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga suatu komoditas di Daerah melalui mekanisme belanja subsidi kepada penerima subsidi.
(2)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penyelenggaraan operasi pasar;
b.tim pelaksana operasi pasar;
c.subsidi dalam penyelenggaraan operasi pasar;
d.jenis dan penyediaan komoditas dalam operasi pasar;
e.pendanaan operasi pasar;
f.penatausahaan;
g.pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
h.monitoring dan evaluasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR

Pasal 5

(1)Dalam hal terjadi lonjakan harga, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan stabilisasi harga guna mengatasi lonjakan harga di Daerah melalui operasi pasar.
(2)Operasi pasar dilaksanakan oleh tim pelaksana operasi pasar yang bekerja sama dengan penerima subsidi.

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan operasi pasar yaitu masyarakat di Daerah.

Pasal 7

(1)Operasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan di pasar rakyat di Daerah atas persetujuan Bupati melalui nota dinas.
(2)Waktu penyelenggaraan operasi pasar yaitu pada saat terjadi lonjakan harga yang melebihi harga acuan atau harga eceran tertinggi dan atas persetujuan Bupati melalui nota dinas.
(3)Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah.
(4)Format nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

TIM PELAKSANA OPERASI PASAR

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan operasi pasar yaitu:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan; dan/atau
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan peternakan.
(2)Penyelenggaraan operasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pelaksana operasi pasar.
(3)Tim pelaksana operasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan operasi pasar.
(4)Tim pelaksana operasi pasar memiliki fungsi merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan operasi pasar.
(5)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tim pelaksana operasi pasar mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan telaah atas kondisi harga yang terjadi;
2. b.mengusulkan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait:
  1. 1.waktu penyelenggaraan operasi pasar;
  2. 2.lokasi penyelenggaraan operasi pasar;
  3. 3.besaran belanja subsidi yang diberikan kepada penerima subsidi;
  4. 4.penerima subsidi; dan
  5. 5.jenis dan jumlah komoditas yang diperjualbelikan dalam penyelenggaraan operasi pasar.
3. c.menganalisis perkiraan jumlah komoditas yang diperjualbelikan dalam penyelenggaraan operasi pasar;
4. d.melakukan pemilihan calon penerima subsidi untuk penyelenggaraan operasi pasar;
5. e.melakukan sosialisasi penyelenggaraan operasi pasar;
6. f.melakukan pemantauan dan pengawasan perkembangan harga komoditas operasi pasar;
7. g.melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan operasi pasar;
8. h.melakukan pemberitahuan/penyampaian kebutuhan barang komoditas untuk penyelenggaraan operasi pasar kepada penerima subsidi paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan;
9. i.melakukan pendokumentasian dan mengarsip dokumen pelaksanaan kegiatan operasi pasar; dan
10. j.membuat standar operasional prosedur penyelenggaraan operasi pasar.

BAB V

SUBSIDI DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR

Pasal 9

(1)Calon penerima subsidi yaitu setiap BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha milik swasta yang memenuhi persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai penerima subsidi.
(2)Persyaratan calon penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memiliki nomor induk berusaha;
2. b.memiliki nomor pokok wajib pajak;
3. c.memiliki nomor referensi bank;
4. d.memiliki laporan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.mampu menyediakan komoditas dengan jumlah yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan operasi pasar.
(3)Calon penerima subsidi diusulkan oleh tim pelaksana operasi pasar kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan operasi pasar.
(4)Berdasarkan usulan calon penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menetapkan penerima subsidi.

Pasal 10

(1)Penerima subsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menyediakan dan menyiapkan komoditas bahan kebutuhan pokok untuk penyelenggaraan operasi pasar.
(2)Penerima subsidi mempunyai tugas:
1. a.melakukan pembuatan surat jalan dan berita acara serah terima komoditas untuk penyelenggaraan operasi pasar;
2. b.melakukan penggantian barang-barang dalam operasi pasar yang tidak sesuai kualitas dan kuantitas yang ditentukan;
3. c.melakukan pengantaran barang dalam kegiatan operasi pasar; dan
4. d.melakukan penagihan pembayaran kepada Perangkat Daerah penyelenggara operasi pasar berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…