DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 yang terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Ringkasan laporan realisasi anggaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73); SALINAN
7.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 102); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.pendapatan asli Daerah Rp 903.571.683.035,00
b.pendapatan transfer Rp2.876.611.922.393,00
c.lain-lain pendapatan yang sah Rp 13.486.471.156,00 ------------------------------- jumlah pendapatan Rp3.793.670.076.584,00

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga;
d.transfer.

Pasal 5

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.belanja pegawai : Rp1.667.238.715.369,00
b.Belanja barang dan jasa : Rp 993.023.708.364,00
c.belanja bunga : Rp 8.679.104.156,00
d.Belanja subsidi : Rp 0,00
e.Belanja hibah : Rp 187.837.855.193,00
f.Belanja bantuan sosial : Rp 25.786.006.500,00 jumlah belanja operasi : Rp2.882.565.389.582,00

Pasal 6

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.belanja tanah : Rp 6.966.278.344,00
b.belanja peralatan dan mesin : Rp 145.091.425.612,00
c.belanja gedung dan bangunan : Rp 161.221.013.495,00
g.belanja jalan, irigasi dan jaringan : Rp 105.612.432.334,00
h.belanja aset tetap lainnya : Rp 18.029.467.731,00
i.belanja modal aset lainnya : Rp 14.700.000,00 jumlah belanja modal : Rp 436.935.317.516,00

Pasal 7

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar Rp456.199.095,00.

Pasal 8

Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

a.Transfer Bagi Hasil Pendapatan : Rp 33.770.547.807,00
b.Transfer Bantuan Keuangan : Rp 551.517.780.876,00
c.Jumlah Transfer : Rp 585.288.328.683,00
d.Jumlah Belanja dan Transfer : Rp3.905.245.234.876,00
e.Surplus/ (Defisit) : (Rp 111.575.158.292,00)

Pasal 9

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a.Penerimaan : Rp 275.887.301.164,00
b.Pengeluaran : Rp 61.790.015.820,00 Jumlah pembiayaan netto : Rp 214.097.285.344,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2024 : Rp 102.522.127.052,00

Pasal 10

(1)Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
(3)Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 31 Juli 2025 BUPATI BANYUMAS, ttd SADEWO TRI LASTIONO Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 31 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd AGUS NUR HADIE BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR 28 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS, ARIF ROHMAN, S.H., M.H. Pembina NIP. 197505312009031002

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…