DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Prinsip, Tata Cara Penghitungan Standar Harga Satuan, Mekanisme Penyusunan SHS, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyusunan pedoman standar harga satuan harus mengakomodasi variasi harga yang memperhitungkan kondisi pasar, inflasi, serta faktor ekonomi lainnya;
c.bahwa untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyusunan standar harga satuan, diperlukan penetapan pedoman penyusunan dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Bupati adalah Bupati Banyumas.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional, yang terdiri dari standar satuan harga, standar biaya umum, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja.
9.Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di suatu daerah.
10.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan jasa seperti honorarium, biaya rapat/pertemuan, perjalanan dinas dan sejenisnya yang berlaku di suatu daerah.
11.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan menggunakan SSH dan SBU sebagai elemen penyusunannya.
12.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
13.Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
14.Pajak Pertambahan Nilai selanjutnya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang di dalam negeri, maka Barang yang diekspor atau dikonsumsi diluar negeri tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyusunan SHS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar penyusunan SHS dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Penetapan SHS memperhatikan prinsip sebagai berikut:
1. a.efisiensi;
2. b.efektivitas;
3. c.kepatutan; dan
4. d.kewajaran.
(2)Efisiensi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
(3)Efektivitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
(4)Kepatutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
(5)Kewajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, yaitu penggunaan sumber daya keuangan yang proporsional, masuk akal, dan tidak berlebihan.

Pasal 4

(1)Dalam perencanaan APBD, SHS berfungsi sebagai :
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan Penghitungan pagu indikatif APBD.
(2)Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai :
1. a.batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran; dan
2. b.estimasi merupakan prakiraan biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
(3)Pelampauan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 5

(1)Perhitungan SSH mendasarkan pada harga satuan barang/jasa, PPN, atau komponen lainnya.
(2)Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil survey yang dilakukan pada 3 (tiga) toko/pedagang daring maupun luring dan diambil nilai rata- ratanya dengan pembulatan ke atas.
(3)Komponen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi, biaya asuransi, dan Inflasi.

Pasal 6

Penghitungan SBU dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penghitungan HSPK dilakukan oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pekerjaan fisik atau dengan bantuan tenaga profesional dari eksternal Pemerintah Daerah.
(2)Penghitungan HSPK menggunakan dasar SSH dan SBU.

Pasal 8

(1)Penghitungan ASB baik fisik maupun non fisik dilakukan oleh PPKD.
(2)Penghitungan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau kontraktual.
(3)Penghitungan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan SKPD yang membidangi.
(4)Penghitungan ASB menggunakan dasar HSPK, SSH, atau SBU.

BAB IV

MEKANISME PENYUSUNAN SHS

Pasal 9

(1)Dalam proses penyusunan SHS, Bupati dibantu oleh tim yang dipimpin oleh PPKD.
(2)Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Tata cara penyusunan SHS :
1. a.tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyusun surat edaran Bupati tentang penyusunan SHS;
2. b.berdasarkan surat edaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, SKPD mengusulkan SHS kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan Daerah selaku PPKD;
3. c.format usulan SHS sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. d.SKPD yang mengusulkan HSPK atau ASB, SKPD yang bersangkutan harus melampirkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi;
5. e.usulan HSPK atau ASB yang bersifat kerumahtanggaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
6. f.tim penyusun melakukan penelaahan atas usulan SHS yang disampaikan oleh SKPD dan apabila diperlukan, tim penyusun dapat meminta keterangan kepada SKPD pengusul.
(2)Hasil penelaahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menjadi bahan pertimbangan menetapkan SHS.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai SHS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…