DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Kedudukan, RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang, RSK Mata Purwokerto, Unit Organisasi Pendukung, Otonomi Rumah Sakit Daerah, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi Daerah serta kewajiban penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang kesehatan, diperlukan pengaturan organisasi dan tata laksana Rumah Sakit yang sesuai dengan tata kerja Rumah Sakit dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa sebagai landasan hukum, pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan telah ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, namun Peraturan Bupati dimaksud perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
6.Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
7.Direktur adalah Direktur pada rumah sakit Daerah.
8.Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, baik yang diberikan kepada perseorangan maupun masyarakat secara umum melalui fasilitas pelayanan kesehatan.
10.Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.
11.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
12.Rumah Sakit Khusus yang selanjutnya disingkat RSK adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
13.Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang selanjutnya disingkat RSUD Banyumas adalah Rumah Sakit sebagai UOBK yang memberikan Pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
14.Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang selanjutnya disingkat RSUD Ajibarang adalah Rumah Sakit sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan Pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
15.Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto yang selanjutnya disingkat RSK Mata Purwokerto adalah Rumah Sakit sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan kesehatan kekhususan penyakit mata dan kekhususan lainnya secara profesional.
16.Unit Organisasi Pendukung Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Unit Organisasi Pendukung adalah bagian dari Rumah Sakit yang bersifat nonstruktural, tetapi berperan penting dalam mendukung operasional dan kualitas pelayanan Rumah Sakit secara keseluruhan.
17.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk 3 (tiga) Rumah Sakit Daerah yang terdiri atas:
1. a.RSUD Banyumas;
2. b.RSUD Ajibarang; dan
3. c.RSK Mata Purwokerto.
(2)Klasifikasi RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah kelas B.
(3)Klasifikasi RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah kelas C.
(4)Klasifikasi RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah kelas C.

Pasal 3

(1)RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang dan RSK Mata Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UOBK yang memiliki otonomi dalam:
1. a.pengelolaan keuangan;
2. b.pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3. c.bidang kepegawaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang dan RSK Mata Purwokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing- masing dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan:
1. a.pengelolaan keuangan;
2. b.pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3. c.bidang kepegawaian.

BAB III

RSUD BANYUMAS

Pasal 4

(1)Susunan organisasi RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Direktur;
2. b.wakil direktur umum;
  1. 1.bagian administrasi terdiri atas subbagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.bagian pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama, terdiri atas subbagian peningkatan mutu dan kerja sama; dan
  3. 3.bagian keuangan;
3. c.wakil direktur pelayanan dan penunjang medis;
  1. 1.bidang pelayanan medis;
  2. 2.bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
  3. 3.bidang penunjang medis;
4. d.wakil direktur layanan operasional;
  1. 1.bidang penunjang nonmedis;
  2. 2.bidang informasi dan promosi kesehatan Rumah Sakit; dan
  3. 3.bidang sarana dan prasarana alat;
5. e.Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
6. f.Unit Organisasi Pendukung.
(2)Bagan susunan organisasi RSUD Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RSUD Banyumas mempunyai tugas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, RSUD Banyumas mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan hospital disaster plan (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit);
b.pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Kesehatan paripurna;
c.Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk pelayanan dasar, rujukan, spesialistik dan atau subspesialistik;
d.penyelenggaraan pelayanan medis, asuhan keperawatan dan kebidanan serta pelayanan penunjang medis;
e.penyelenggaraan pelayanan penunjang nonmedis;
f.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
g.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
h.pelaksanaan peningkatan mutu dan kerja sama Rumah Sakit;
i.pengelolaan urusan umum dan keuangan;
j.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pelayanan Kesehatan paripurna;
k.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan perseorangan paripurna;
l.pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit; dan
m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

(1)Wakil direktur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wakil direktur umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh wakil direktur.

Pasal 9

Wakil direktur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi umum, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan peningkatan mutu dan kerja sama dan keuangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, wakil direktur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan hospital disaster plan (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit) lingkup umum;
b.penyusunan program kerja dan rencana operasional bagian administrasi, bagian pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama, dan bagian keuangan;
c.perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman pelaksanaan tugas bagian administrasi, bagian pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama, dan bagian keuangan;
d.pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bagian administrasi, bagian pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama, dan bagian keuangan;
e.pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan bagian administrasi, bagian pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama, dan bagian keuangan;
f.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bagian administrasi, bagian pendidikan, pelatihan, penelitan, dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama, dan bagian keuangan; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…