DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 68 Tahun 2025

Nomor: 68
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 17, penyisipan Pasal 20A, perubahan Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan penyelenggaraan perizinan yang lebih responsif sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas perlu pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
c.bahwa penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, namun peraturan dimaksud perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5.Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 13), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a kepada Kepala DPMPTSP meliputi sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.kehutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.perindustrian;
6. f.perdagangan dan metrologi legal;
7. g.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
8. h.transportasi;
9. i.kesehatan, obat, dan makanan;
10. j.pendidikan dan kebudayaan;
11. k.pariwisata; dan
12. l.keagamaan
(2)Selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha meliputi pula sektor:
1. a.ekonomi kreatif;
2. b.informasi geospasial;
3. c.ketenagakerjaan;
4. d.perkoperasian;
5. e.penanaman modal;
6. f.penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
7. g.lingkungan hidup
(3)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing- masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) meliputi pengaturan:
1. a.kode KBLI, judul KBLI, ruang lingkup, skala usaha, tingkat risiko, perizinan berusaha, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, parameter, dan kewenangan;
2. b.nomenklatur Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha setiap sektor;
3. c.metode analisis risiko; dan
4. d.standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa.
(4)Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, parameter, dan kewenangan bagi Perizinan Berusaha setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Ketentuan mengenai pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pemberian Mandat penandatangan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di Daerah oleh Bupati yang diberikan kepada Kepala DPMPTSP adalah sebagai berikut:
1. a.dokumen perizinan yang tidak dikeluarkan oleh Lembaga OSS namun diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. b.dokumen perizinan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha namun tidak terdapat dalam aplikasi OSS dan dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis dan/atau berita acara tim teknis;dan
3. c.dokumen penolakan permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis dan/atau berita acara tim teknis dalam hal Lembaga OSS tidak mengeluarkan dokumen penolakan.
(2)Pemberian Mandat penandatanganan pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha di Daerah yang diberikan kepada Kepala DPMPTSP adalah:
1. a.persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan, meliputi: 1) surat keputusan kelayakan lingkungan hidup; 2) persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. 3) persetujuan dokumen evaluasi lingkungan hidup;dan 4) persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
3. c.persetujuan bangunan gedung, meliputi : 1) dokumen penagihan retribusi persetujuan bangunan gedung;dan 2) persetujuan bangunan gedung.
  1. 3.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Selain penyelenggaraan perizinan berbasis risiko dan pelayanan dasar perizinan, Kepala DPMPTSP mendapatkan delegasi untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha lainnya non OSS dan/atau Perizinan nonberusaha yang meliputi :
1. a.urusan perumahan, kawasan permukiman dan penataan, terdiri atas: 1) persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk nonberusaha; 2) surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 3) persetujuan atas pengesahan dokumen rencana teknis (Site Plan) pembangunan perumahan komersial dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan/atau 4) Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
2. b.urusan lingkungan hidup dan kehutanan, terdiri atas : 1) Surat Kelayakan Operasional (SLO) kegiatan nonberusaha dan/atau kegiatan Pemerintah; dan/atau 2) persetujuan lingkungan meliputi : a) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) untuk kegiatan nonberusaha dan/atau kegiatan pemerintah; b) Persetujuan Pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan PKPLH) untuk kegiatan nonberusaha dan/atau kegiatan pemerintah; c) Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (Persetujuan DELH) untuk kegiatan nonberusaha dan/atau kegiatan pemerintah; dan/atau d) Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan DPLH) untuk kegiatan nonberusaha dan/atau kegiatan pemerintah.
3. c.urusan pekerjaan umum, meliputi : 1) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); 2) Izin pemanfaatan tanah pemerintah Daerah untuk penggunaan ruas bagian- bagian jalan dan saluran atau sungai yang menjadi milik pemerintah Daerah;dan 3) Izin perpotongan atau perlintasan jalan.
4. d.urusan perhubungan, terdiri atas persetujuan: 1) penyelenggaraan parkir; 2) angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di wilayah kabupaten; dan/atau 3) persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
5. e.urusan keuangan, yaitu Izin penyelenggaraan reklame;
6. f.urusan penelitian dan pengembangan, yaitu surat keterangan penelitian;
7. g.urusan pertanian, terdiri atas : 1) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator); 2) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb); 3) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan teknik reproduksi (SIPP ATR); 4) izin mendirikan rumah potong hewan; dan/atau 5) izin usaha penanganan daging.
8. h.urusan pendidikan dan kebudayaan, terdiri atas: 1) Izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan pendidikan non OSS; 2) Izin pendirian satuan pendidikan formal (taman kanak-kanak) yang diselenggarakan oleh pemerintah desa atau penyelenggaraan pendidikan non OSS; dan/atau 3) Izin perpanjangan operasional penyelenggaraan satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
9. i.urusan kesehatan, terdiri atas : 1) Izin operasional rumah sakit yang dibangun oleh pemerintah daerah; 2) Izin operasional layanan pendukung kegiatan rumah sakit pemerintah, meliputi:
10. a.unit layanan laboratorium rumah sakit; dan
11. b.izin pelayanan hemodialisa; 3) Izin operasional puskesmas; 4) Izin operasional klinik pratama milik pemerintah yang berada di wilayah kabupaten banyumas; 5) Izin operasional klinik utama milik pemerintah yang berada di wilayah kabupaten banyumas; 6) Izin laboratorium milik pemerintah; 7) Izin praktik dokter; 8) terdaftar penyehat tradisional; 9) Izin praktik tenaga teknologi laboratorium medik; 10) Izin praktik akupuntur; 11) Izin praktik apoteker; 12) Izin praktik audiologis; 13) Izin praktik bidan; 14) Izin praktik elektromedis; 15) Izin praktik entomolog kesehatan; 16) Izin praktik epidemiolog kesehatan; 17) Izin praktik fisikawan medik; 18) Izin praktik fisioterapis; 19) Izin praktik mikrobiolog kesehatan; 20) Izin praktik nutrisionis/gizi; 21) Izin praktik tenaga okupasional; 22) Izin praktik ortotik prostetik; 23) Izin praktik pembimbing kesehatan kerja; 24) Izin praktik penata anestesi; 25) Izin praktik penyuluh kesehatan masyarakat; 26) Izin praktik perawat/ners; 27) Izin praktik perekam medis dan informasi kesehatan; 28) Izin praktik psikologi klinis; 29) Izin praktik radiografer; 30) Izin praktik radioterapis; 31) Izin praktik refraksionis optisien/ optometris; 32) Izin praktik tenaga kardiovaskuler; 33) Izin praktik teknisi gigi; 34) Izin praktik teknisi pelayanan darah; 35) Izin praktik tenaga administratif dan kebijakan kesehatan; 36) Izin praktik tenaga biostatik dan kependudukan; 37) Izin praktik tenaga kesehatan tradisional keterampilan; 38) Izin praktik tenaga kesehatan tradisional ramuan/jamu; 39) Izin praktik tenaga reproduksi dan keluarga; 40) Izin praktik tenaga sanitasi lingkungan; 41) Izin praktik tenaga vokasi farmasi; 42) Izin praktik terapis gigi dan mulut; 43) Izin praktik terapis wicara; 44) Izin praktik tukang gigi; 45) Izin praktik tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku; 46) Izin praktik tenaga kesehatan masyarakat; 47) Izin dietisien; 48) Izin tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional; dan/atau 49) Izin praktik tenaga kesehatan tradisional interkontinental;
12. j.urusan perdagangan, yaitu izin tempat penjualan minuman beralkohol.
(2)Bupati memberikan mandat kepada Kepala DPMPTSP untuk menandatangani dokumen Perizinan Berusaha lainnya non OSS dan/atau perizinan nonberusaha berdasarkan rekomendasi teknis dan/atau berita acara tim teknis yang meliputi :
1. a.urusan perumahan, kawasan permukiman dan penataan, terdiri atas : 1) persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk nonberusaha; 2) surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 3) persetujuan atas pengesahan dokumen rencana teknis (Site Plan) pembangunan perumahan komersial dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan/atau 4) izin perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah.
2. b.Urusan lingkungan hidup dan kehutanan, terdiri atas: 1) Surat Kelayakan Operasional (SLO) kegiatan nonberusaha dan/atau kegiatan Pemerintah; dan/atau 2) persetujuan lingkungan meliputi : a) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) untuk kegiatan nonberusaha dan/atau kegiatan pemerintah; b) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan PKPLH) untuk kegiatan nonberusaha dan/atau kegiatan pemerintah; c) Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (Persetujuan DELH) untuk kegiatan nonberusaha dan/atau kegiatan pemerintah; d) Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan DPLH) untuk kegiatan nonberusaha dan/atau kegiatan pemerintah.
3. c.Urusan pekerjaan umum, terdiri atas : 1) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); 2) Izin pemanfaatan tanah pemerintah daerah untuk penggunaan ruas bagian-bagian jalan dan saluran sungai yang menjadi milik pemerintah daerah; dan 3) Izin perpotongan atau perlintasan jalan;
4. d.urusan perhubungan, terdiri atas persetujuan: 1) penyelenggaraan parkir; 2) angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di wilayah Kabupaten; dan/atau 3) Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
5. e.urusan keuangan, yaitu Izin penyelenggaraan reklame.
6. f.urusan penelitian dan pengembangan, yaitu surat keterangan penelitian.
7. g.urusan pertanian, terdiri atas : 1) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator); 2) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb); 3) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan teknik reproduksi (SIPP ATR); 4) Izin mendirikan rumah potong hewan; dan/atau 5) Izin usaha penanganan daging.
8. h.urusan pendidikan dan kebudayaan, terdiri atas : 1) Izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah desa atau penyelenggaraan pendidikan non OSS; 2) Izin pendirian satuan pendidikan formal (taman kanak-kanak) yang diselenggarakan oleh pemerintah desa atau penyelenggara pendidikan non OSS; dan/atau 3) Izin perpanjangan operasional penyelenggaraan satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
9. i.urusan kesehatan, terdiri atas : 1) Izin operasional rumah sakit yang dibangun oleh pemerintah daerah; 2) Izin operasional layanan pendukung kegiatan rumah sakit pemerintah, meliputi: a) layanan laboratorium rumah sakit; dan b) Izin pelayanan hemodialisa. 3) Izin operasional puskesmas; 4) Izin operasional klinik pratama milik pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas; 5) Izin operasional klinik utama milik pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas; 6) Izin laboratorium milik pemerintah; 7) Izin praktek dokter. 8) terdaftar penyehat tradisional; 9) Izin praktik tenaga teknologi laboratorium medik; 10) Izin praktik akupuntur; 11) Izin praktik apoteker; 12) Izin praktik audiologis; 13) Izin praktik bidan; 14) Izin praktik elektromedis; 15) Izin praktik entomolog kesehatan; 16) Izin praktik epidemiolog kesehatan; 17) Izin praktik fisikawan medik; 18) Izin praktik fisioterapis; 19) Izin praktik mikrobiolog kesehatan; 20) Izin praktik nutrisionis/gizi; 21) Izin praktik tenaga okupasional; 22) Izin praktik ortotik prostetik; 23) Izin praktik pembimbing kesehatan kerja; 24) Izin praktik penata anestesi; 25) Izin praktik penyuluh kesehatan masyarakat; 26) Izin praktik perawat/ners; 27) Izin praktik perekam medis dan informasi kesehatan; 28) Izin praktik psikologi klinis; 29) Izin praktik radiografer; 30) Izin praktik radioterapis; 31) Izin praktik refraksionis optisien/optometris; 32) Izin praktik tenaga kardiovaskuler; 33) Izin praktik teknisi gigi; 34) Izin praktik teknisi pelayanan darah; 35) Izin praktik tenaga administratif dan kebijakan kesehatan; 36) Izin praktik tenaga biostatistik dan kependudukan; 37) Izin praktik tenaga kesehatan tradisional keterampilan; 38) Izin praktik tenaga kesehatan tradisional ramuan/jamu; 39) Izin praktik tenaga reproduksi dan keluarga; 40) Izin praktik tenaga sanitasi lingkungan; 41) Izin praktik tenaga teknis kefarmasian; 42) Izin praktik terapis gigi dan mulut; 43) Izin praktik terapis wicara; 44) Izin praktik tukang gigi; 45) Izin praktik tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku; 46) Izin praktik tenaga kesehatan masyarakat 47) Izin dietisien; 48) Izin tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional; dan/atau 49) Izin praktik tenaga kesehatan tradisional interkontinental.
10. j.urusan perdagangan, yaitu Izin tempat penjualan minuman beralkohol.
(3)Bupati memberikan mandat penandatanganan perpanjangan, perubahan, perbaikan, dan pencabutan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta mandat penandatanganan dokumen penolakan permohonan perizinan lainnya non OSS dan/atau perizinan nonberusaha yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis dan/atau berita acara tim teknis kepada Kepala DPMPTSP.

4.Diantara ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1)Persyaratan dasar, Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang dalam proses permohonan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap diproses berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
(2)Kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi yang telah memperoleh:
1. a.Sertifikat standar namun belum terverifikasi; dan/atau
2. b.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha namun belum berlaku efektif; sampai Peraturan Bupati ini ditetapkan, sertifikat standar dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha tersebut tetap diproses berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
(3)Kegiatan usaha dengan Risiko tinggi yang telah memperoleh:
1. a.izin dalam rangka percepatan namun belum memenuhi persyaratan; dan/atau
2. b.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha namun belum berlaku efektif, sampai dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap diproses berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
(4)Permohonan Perizinan Berusaha lainnya non OSS dan/atau perizinan nonberusaha yang masih dalam proses sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap diproses berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
(5)Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua ketentuan Keputusan Bupati yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan perizinan berusaha tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan;

5.Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 28 Oktober 2025 BUPATI BANYUMAS, ttd SADEWO TRI LASTIONO Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 28 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd AGUS NUR HADIE BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR 69 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS, ARIF ROHMAN, S.H., M.H. Pembina NIP. 197505312009031002

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…