DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 73 Tahun 2025

Nomor: 73
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026 Yang Meliputi Maksud Dan Tujuan, Komponen Analisis Standar Belanja, Jenis Analisis Standar Belanja, Pengendalian Dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar dapat terlaksana secara tertib dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah secara luas, diperlukan adanya Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026 yang merupakan penilaian kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan yang kemudian digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan belanja bagi pemerintah Daerah, maka perlu adanya pengaturan mengenai Analisis Standar Belanja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Bupati adalah Bupati Banyumas.
3.Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
10.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

ASB bertujuan untuk:

a.menentukan kewajaran belanja suatu sub Kegiatan/aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b.memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas; dan
c.meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.

BAB III

KOMPONEN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

a.deskripsi;
b.pengendali belanja;
c.satuan pengendali belanja tetap;
d.satuan pengendali belanja variabel;
e.rumus penghitungan belanja total; dan
f.batasan alokasi objek belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail dari aktivitas masing-masing ASB.

Pasal 6

Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari sub Kegiatan/aktivitas.

Pasal 7

(1)Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja sub Kegiatan/aktivitas berubah- ubah.
(2)Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja sub Kegiatan/aktivitas.
(3)Besarnya satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas paling banyak untuk setiap sub Kegiatan/aktivitas.

Pasal 8

Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing sub Kegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume sub Kegiatan/aktivitas.

Pasal 9

Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari sub Kegiatan/aktivitas.

Pasal 10

(1)Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari sub Kegiatan/aktivitas.
(2)Proporsi objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
1. a.rata-rata; dan
2. b.batas atas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…