DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 78 Tahun 2025

Nomor: 78
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Yang Meliputi Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Rumah Sakit Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat, Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pelaksana, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SALINAN Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Daerah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Daerah.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan Daerah.
8.Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9.Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.
10.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
11.Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.subbagian keuangan; dan
  2. 2.subbagian umum dan kepegawaian;
3. c.bidang pelayanan kesehatan;
4. d.bidang sumber daya kesehatan;
5. e.bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
6. f.bidang kesehatan masyarakat;
7. g.bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. h.UPTD;
9. i.RSD;
10. j.Puskesmas; dan
11. k.Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b.pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d.pelaksanaan kesekretariatan Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
b.pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
c.pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
d.fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
e.penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
f.koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
g.penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
h.pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
i.pengelolaan hubungan masyarakat;
j.pengelolaan data dan sistem informasi;
k.koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
l.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
m.pelaksanaan urusan administrasi Dinas; dan
n.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 11

Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…