DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 87 Tahun 2025

Nomor: 87
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Bupati Yang Meliputi Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Staf Ahli Bupati, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta berdasarkan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas, perlu meningkatkan kinerja pelayanan agar tercipta efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sehingga selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun SALINAN 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6.Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Banyumas.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas.
10.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Banyumas.
11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terdiri atas:
  1. 1.bagian tata pemerintahan dan kerja sama;
  2. 2.bagian kesejahteraan rakyat; dan
  3. 3.bagian hukum.
3. c.asisten perekonomian dan pembangunan, terdiri atas:
  1. 1.bagian perekonomian dan sumber daya alam;
  2. 2.bagian administrasi pembangunan; dan
  3. 3.bagian pengadaan barang dan jasa yang terdiri atas: a) subbagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa; b) subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan c) subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
4. d.asisten administrasi umum yang terdiri atas:
  1. 1.bagian umum, protokol dan komunikasi pimpinan yang terdiri atas: a) subbagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian; b) subbagian rumah tangga dan perlengkapan; dan c) subbagian protokol dan komunikasi pimpinan.
  2. 2.bagian organisasi; dan
  3. 3.bagian perencanaan dan keuangan yang terdiri atas subbagian keuangan dan pelaporan; dan
5. e.Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

(1)Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(2)Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dipimpin oleh asisten.

Pasal 8

Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, kerjasama, dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, kerja sama, kesejahteraan rakyat, dan hukum.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
b.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, kerja sama, kesejahteraan rakyat, dan hukum;
d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, kerja sama, kesejahteraan rakyat, dan hukum;
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, kerja sama, kesejahteraan rakyat, dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat melaksanakan pengoordinasian:

a.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesatuan bangsa dan politik, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan;
b.Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD; dan
c.kecamatan.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021