DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 92 Tahun 2025

Nomor: 92
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Meliputi Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pelaksana, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta berdasarkan evaluasi terhadap Peraturan Bupati 89 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas, perlu meningkatkan kinerja pelayanan agar tercipta efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sehingga selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- SALINAN Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
7.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD merupakan aplikasi nasional dari Kementerian Dalam Negeri yang dipakai oleh pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota untuk mengelola perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, dan keuangan daerah secara terintegrasi.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
12.Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA merupakan dokumen kebijakan yang berisi arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk satu tahun anggaran.
13.Kebijakan Umum Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut KUPA merupakan dokumen kebijakan yang memuat perubahan pada kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada saat APBD diubah pada tahun berjalan.
14.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS merupakan dokumen yang memuat program prioritas daerah dan batas maksimal anggaran untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD merupakan unit organisasi di pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten atau kota yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan mengelola anggaran berdasarkan APBD.
16.Rencana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai dasar penetapan DPA dan penyusunan APBD.
17.Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan yang selanjutnya disebut RKAP merupakan dokumen yang memuat perubahan perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh setiap perangkat daerah pada saat APBD diubah pada tahun berjalan.
18.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA SKPD merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar hukum bagi perangkat daerah untuk melaksanakan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD.
19.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA SKPD merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar hukum bagi perangkat daerah untuk melaksanakan anggaran pada saat APBD diubah pada tahun berjalan.
20.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D merupakan surat yang diterbitkan oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan dana atas beban APBD.
21.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK–SKPD sesuai pelaksanaan kegiatan.
22.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM merupakan surat yang diterbitkan oleh PPKSKPD untuk melakukan pembayaran atas beban APBD sebagai dasar penerbitan SP2D oleh PPK.
23.Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disebut PPK merupakan pejabat yang bertanggung jawab melakukan verifikasi, pengujian, dan pengesahan dokumen keuangan sebelum diterbitkan SPM dan dilanjutkan ke BUD untuk penerbitan SP2D.
24.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD merupakan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang bertindak sebagai BUD dan mengelola seluruh keuangan daerah.
25.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan umum pada pemerintah daerah.
26.Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disebut SKPP merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi tempat aparatur sipil negara terakhir bekerja untuk menghentikan pembayaran gaji.
27.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
(2)Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Badan melaksanakan kewenangan pejabat pengelola keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Badan terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.subbagian perencanaan dan keuangan; dan
  2. 2.subbagian umum dan kepegawaian;
3. c.bidang anggaran, terdiri atas:
  1. 1.subbidang penyusunan dan pelaksanaan anggaran; dan
  2. 2.subbidang pengendaliaan penganggaran dana transfer.
4. d.bidang akuntansi dan perbendaharaan, terdiri atas:
  1. 1.subbidang akuntansi dan pelaporan; dan
  2. 2.subbidang perbendaharaan.
5. e.bidang aset Daerah, terdiri atas:
  1. 1.subbidang perencanaan, perolehan dan penatausahaan aset Daerah; dan
  2. 2.subbidang perubahan status hukum, pengamanan dan pemanfaatan aset Daerah.
6. f.Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
b.pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
d.pelaksanaan kesekretariatan Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
b.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
c.penyiapan bahan pembinaan dan monitoring serta pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
d.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan
e.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025