DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 99 Tahun 2025

Nomor: 99
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Yang Meliputi a. Objek Pajak dan subjek Pajak b. Masa Pajak dan Tahun Pajak; c. dasar pengenaan, tarif, dan tata cara penghitungan; d. pendaftaran, pendataan, dan penilaian; e. penetapan, penerbitan, dan penyampaian SPPT; f. tata cara pembayaran; g. tata cara mutasi objek dan/atau subjek PBB-P2; h. tata cara pembetulan atau pembatalan; i. tata cara penerbitan salinan SPPT dan STPD PBB-P2; j. tata cara keberatan atas ketetapan PBB-P2; k. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan; l. pengembalian kelebihan pembayaran; m. penghapusan piutang; n. pemeriksaan; o. penagihan; p. gugatan; dan q. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101); SALINAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12.Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dalam Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
14.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15.Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
18.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang.
20.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
21.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak, dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
24.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
25.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
27.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28.Surat Pemberitahuan Objek PBB-P2 yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek Pajak dan objek Pajak PBB-P2 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
30.Pembayaran PBB-P2 adalah proses pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui payment online system pada Bank tempat pembayaran PBB-P2 atau Tempat Pembayaran Elektronik yang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak.
31.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
32.Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
33.Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah keadaan yang ada di luar kekuasaan seseorang.
34.Penilaian Massal adalah penilaian terhadap objek Pajak bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
35.Penilaian Individual adalah penilaian terhadap Objek Pajak PBB-P2 dengan cara memperhitungkan semua karaktaristik dari setiap Objek Pajak PBB-P2, biasanya diterapkan untuk Objek Pajak PBB-P2 umum yang nilainya tinggi atau khusus.
36.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran- lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
37.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
38.Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
39.Jenis Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat JPB adalah pengelompokan Bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan/penggunaannya.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan dasar hukum tata cara pemungutan PBB-P2.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk optimalisasi tata kelola pemungutan PBB-P2 di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Objek Pajak dan subjek Pajak
b.Masa Pajak dan Tahun Pajak;
c.dasar pengenaan, tarif, dan tata cara penghitungan;
d.pendaftaran, pendataan, dan penilaian;
e.penetapan, penerbitan, dan penyampaian SPPT;
f.tata cara pembayaran;
g.tata cara mutasi objek dan/atau subjek PBB-P2;
h.tata cara pembetulan atau pembatalan;
i.tata cara penerbitan salinan SPPT dan STPD PBB-P2;
j.tata cara keberatan atas ketetapan PBB-P2;
k.pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
l.pengembalian kelebihan pembayaran;
m.penghapusan piutang;
n.pemeriksaan;
o.penagihan;
p.gugatan; dan
q.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 4

(1)Objek PBB-P2 meliputi Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3)Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
1. a.Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
4. d.Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. e.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
6. f.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
7. g.Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
8. h.Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
9. i.Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

(1)Subjek Pajak PBB-P2 meliputi orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak dan secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2)Wajib Pajak PBB-P2 meliputi orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.objek Pajak umum; dan
2. b.objek Pajak khusus.
(2)Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan objek Pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.objek Pajak standar; dan
2. b.objek Pajak nonstandar.
(4)Objek Pajak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.tanah dengan luas paling banyak 10.000 m2;
2. b.bangunan dengan jumlah paling banyak 4 lantai; dan
3. c.luas bangunan paling banyak 1.000 m2.
(5)Objek Pajak nonstandar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.tanah dengan luas lebih dari 10.000 m2;
2. b.bangunan dengan jumlah lebih dari 4 lantai; atau
3. c.luas bangunan lebih dari 1.000 m2.

Pasal 7

(1)Objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, meliputi:
1. a.jalan tol;
2. b.bandar udara;
3. c.stasiun;
4. d.bendungan;
5. e.pelabuhan, dermaga, galangan kapal;
6. f.lapangan golf;
7. g.stadion;
8. h.sirkuit balap;
9. i.pabrik semen/pupuk;
10. j.tempat rekreasi;
11. k.tempat penampungan/kilang minyak, air, atau gas;
12. l.pipa minyak, air, atau gas;
13. m.stasiun pengisian bahan bakar;
14. n.menara; dan
15. o.bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Termasuk objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yakni Bangunan yang berada di bawah permukaan Bumi, baik yang menjadi bagian dari Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maupun yang berdiri sendiri.

Pasal 8

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses Penilaian PBB-P2.
(3)NJOP hasil proses Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
1. a.NJOP Bumi; dan/atau
2. b.NJOP Bangunan.
(4)NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.NJOP Bangunan objek Pajak umum; dan
2. b.NJOP Bangunan objek Pajak khusus.

Pasal 9

(1)NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek Pajak dengan NJOP Bumi per meter persegi.
(2)NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek Pajak berupa tanah merupakan hasil konversi NIR per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian tanah ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
(3)NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek Pajak berupa areal perairan pedalaman untuk:
1. a.usaha bidang perikanan berupa areal pembudidayaan ikan sebesar nilai jual pengganti; dan
2. b.kepentingan industri, lapangan golf serta tempat rekreasi sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus ke samping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah di sekitarnya.
(4)Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3)huruf b merupakan hasil perkalian antara total luas Bangunan dan NJOP Bangunan per meter persegi.
(2)NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai Bangunan per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian Bangunan ke dalam klasifikasi NJOP Bangunan.
(3)Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan NJOP Bangunan objek Pajak umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dihitung melalui Penilaian Massal.
(2)Dalam hal Penilaian Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat, penghitungan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan objek Pajak umum dilakukan melalui Penilaian Individual.
(3)NJOP Bumi atas objek Pajak berupa areal perairan pedalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan NJOP Bangunan objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dihitung melalui Penilaian Individual.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…