DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batanghari Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 yang mencakup dasar perhitugan dan penjelasan teknis dan pelaksanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026; PERATURANBUPATI BATANGHARI : NOMOR t"L- TAHUN 2025 I '. TENTANG I . STANDARHARGA SATUANTAHUNANGGARAN2026 I DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA '" ~ ...... ~~~¥ BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI " \ Mengingat Menimbang

5.Undang-Undang Nonhor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provirlsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20P4 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958);
6.Peraturan Pemerintlh Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerint~h Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Ifdonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7.Peraturan Pemerintfh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2q19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indd nesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia rahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengcyn Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2' 18 tentang Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9.Peraturan Presiden lomor 33 Tahuri 2020 ten tang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10.Peraturan Menteri ~alam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang pembentuk~n Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016), sebagaimana telah I diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo~ 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembehtukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Ind?nesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri IDalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pehgelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik I donesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom9r 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedornan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); I
12.Peraturan Menteri 9alam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Repl blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); Dalam Peraturan Bupatj ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kab±aten Batang Hari.
2.Pemerintah Daera adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pe erintahan daerah yang memimpin pelaksanaan uruJan pemerintahan yang menjadi kewenangal/ daerah lotonom.
3.Bupati adalah """ Batang Hari.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari. I
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Daerah ! ang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN:

13.Peraturan Menteri balam Negeri Nornor 90 Tahun 2019 tentang KlasifikaJi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembabgunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indpnesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri balam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 I tentang Pedoman 1eknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara .. Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Pera turan LembagaJ Kebijakan Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah Nomor11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengadaan untuk erja Sarna Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Pen ediaan Infrastruktur (Berita Negara I Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 51); .
16.Peraturan Daerah K~bupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2021 ten tang Pengblolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 6);
17.Peraturan Daerah IKabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2017 tenta1g Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nornor 12); Putusan Mahkamah fonstitusi Nomor 31/PUU-XXIII/2025 tanggal 27 Mei 2025 Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 20~4 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi terhal ap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Memperhatikan :
6.Perangkat Daerah adalah un sur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan PemerintahJn yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakar tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
8.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pe~angkat daerah.
9.Tim Anggaran Pefuerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adal~h tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijikan Bupati Batang Hari dalam rangka I • penyusunan APBD Mabupaten Batang Han.
10.Rencana Kerja dan iAnggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokurnen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
11.Standar adalah pelbakuan harga, ukuran, mutu, dan sebagainya dengan J,edoman yang ditetapkan.
12.Standar Harga adaiah penetapan besaran harga barang I sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. I
13.Harga Satuan adal~ nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang per satuan jenis barang. I
14.Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahap. baku, barang setengah jadi, barang jadij peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barangjjara.
15.Jasa adalah kegiat~n berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, dan manfaat lainnya.
16.Upah adalah suktu penerimaan sebagai imbalan (remunerasi) dan pefnberian biaya kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. I \
17.Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki keahlianj spesialisas] dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan sFesifikasi tenaga ahli.
18.Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dipasaran akibat penurunan pilai mata nang atau bertambahnya jumlah mata uang yang beredar. I .
19.Pajak Pertambahan filai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam negeri seperti barang- barang hasil ind'ustri. barang impor dan jasa dan merupakan baran yang dihasilkan melalui proses pengolahan.
23.Katalog Elektronik ]Yang selanjutnya disebut E-Katalog adalah sistem inforrnasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi tekJnis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia BJrangl Jasa Pemerintah.
24.E-Purchasing adalah ~ata cara pembelian barang darr/ atau jasa melalui sistem k talog elektronik.
25.Harga Pasar adalahj harga barang darr/ atau jasa yang berlaku di pasaran s~dah termasuk pajak.
26.Harga Perkiraan se~diri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barangyjasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah me~perhitungkan biaya tidak langsung (overhead cost) keuritungan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). I
27.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku di daerah.
28.Standar Biaya Umurn yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya perupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
29.Standar Biaya adalah biaya tertinggi untuk satuan pekerj aan I perigadaan barang/ jasa yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. I
30.Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya dioebut ASB Fisik adalah Penilaian kewajaran biaya terhadap suatu kegiatan konsfu.uksi atau pembangunan fisik.
31.Analisis Standar B~lanja Non Fisik yang selanjutnya disebut ASB non fi ik adalah penilaian kewajaran biaya dan kinerja terhadJ kegiatan non konstruksi atau non fisik.
32.Harga Satuan Poke Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harg~ komponen kegiatan fisik/ non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga sebagai elemerl penyusun.
20.Keuntungan maksiIIljal adalah keuntungan penyedia jasa yang diperbolehkanl secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21.Barang Milik DaerJh yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli at au diperoleh atas beban APBD atau be1asal dari perolehan lainnya yang sah.
22.Survey adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui gambaran umum su~tu kondisi dengan cara mencatat dan merekam data-data ang dibutuhkan secara teratur dan terencana. Pasa13

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS Tahun Anggaran 2026.
(2)SHS sebagaimana y g dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.SHS;
2. b.SBU;
3. c.ASB Fisik; dan
4. d.ASB Non Fisik.
(3)Komponen SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam LaF,piran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perfturan Bupati ini dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan SHS Tahu Anggaran 2026 dimaksudkan sebagai pedoman untuk menilai kewajaran bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA IAPBD Tahun Anggaran 2026 serta untuk penyeragaman harga barang dan jasa sesuai kualitas I jenis barang/jasa bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Pasa12

33.Standar Pemberian Bahan Bakar Minyak adalah pemberian bahan ~akar minyak berdasarkan kapasitas silinder yang dipe~gunakan untuk kepentingan dinas berdasarkan jumlahl hari kerja termasuk hari libur yang digunakan untuk upacara, apel atau kegiatan tertentu lainnya. I
34.Program adalah pe~abaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu/ atau lebih kegiatan dengan menggunakah sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. I
35.Kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakanl oleh perangkat daerah un tuk menghasilkan keluatan (output) dalam rangka mencapak hasil (outcome) suatu program ..
36.Pekerjaan KonstrukL adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang melrPuti pemb,:mgunan, pengoperasian, pemeliharaan, pemb ngkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
37.Sistem Informasi P1emerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerin t! han Daerah lainnya yang saling terhubung untuk 1imanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

(7)Dalam hal tidak ter I apat pengaturan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perhitungan ASB fisik ditetapkan berdasarkan rincian anggaran biaya yang dihitung sesuai dengan tingkat kekhpsusan, spesifikasi teknis, kebutuhan nyata, dan standar harga yang berlaku. BABII DASARPERH~TD1GANDANPENJELASANTEKNIS Pasa14
(1)Perhitungan SHS b~rang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat P) huruf a, diperoleh dari data terpilih sebagai satuan ha~ga tertinggi sudah termasuk indeks penyesuaian harga perkiraan inflasi, pajak dan keuntungan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatu an dan kewajaran sesuai dengan keten tuan Peratura1 Perundang -undangan.
(2)Perhitungan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dJngan ketentuan peraturan Perundang- undangan. I
(3)SBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, yang berpedomah pada stan dar harga satuan regional meliputi: I
1. a.satuan biaya honorarium dan satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
2. b.satuan biaya ra~at/ perterriuan di dalam dan di luar kantor; I
3. c.satuan biaya pe1gadaan kendaraan dinas; dan
4. d.satuan biaya pemeliharaan.
(4)Selain SBD sebagaJnana dimaksud pada ayat (3), dapat ditetapkan denganj memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta telah mernerruhi kualifikasi tertentu ~ntuk menunjang tugas pemerintahan dan mendapat persetujuan TAPD.
(5)Sekretaris Daerah s!elaku Ketua TAPD dapat membentuk tim untuk rnelakukian verifikasi secara teknis terhadap usulan SBD dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), den~an memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuttan, dan kewajaran serta dapat memenuhi kualifikjsi tertentu untuk menunjang tugas pemerintahan.
(6)ASB fisik sebagaim na dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat meng~cu pada peraturan teknis kementerian yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum daln perumahan rakyat serta peraturan teknis lainnya ses lai ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam pelaksanaan ggaran, harga barang dan jasa sebagaimana tercantum Idalam Lampiran Peraturan Bupati ini bukan merupakan Pfdoman penyusunan HPS dalam pelaksanaan pengadaa 1 barang/jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB I

KE1I'ENTUANUMUM PERATURAN BUPATI ENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUNANGGARAN202 .

Pasal 7

Harga barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam I Lampiran Peraturan : upati m: menjadi acuan dalam penyusunan RKA APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 6

(1)Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai :
1. a.batas tertinggi y~ng besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerarl;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan perhitungan pagu indikatif rancangan anggaran I pendapatan dan belanja daerah.
(2)Dalam pelaksanaan lnggaran, SHS berfungsi sebagai :
1. a.batas tertinggi y Ing besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat di'ampaui karena kondisi tertentu, termasuk karenal adanya kenaikan harga pasar.
(3)Ketentuan sebagaimfna dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan I ari Peraturan Bupati ini dengan berpedornan pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 5

I I BABIII RELAKSANAAN

(8)ASB non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf d, disusu9 berdasarkan kewajaran belanja dan rincian belanja minimal pada sub kegiatan yang digunakan oleh perangkat daerab dengan menggunakan standar biaya dan SHS harga yang berlaku sebagai komponen penyusunnya.
(5)Perubahan darr/ ata)l penambahan komponen barang dan jasa yang perlu dilalkukan penyesuaian SHS sebagaimana dimaksud pada ay It (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Surat Pernyataan anggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada art (2), berbentuk surat pernyataan tanggung jawab atas dokumen pendukung yang diterbitkan atau dib at oleh Kepala Perangkat Daerah atas usulan kornponcn barang dan jasa.
(2)Usulan komponen barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempddornani prinsip urgensi, efisien, efektif dan akuntabel dengan melampirkan dokumen pendukung secara tertulis yan~ dapat dipertanggungjawabkan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
(3)Dokumen pendukuJg sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), meliputi rekom ~'ndasi Ketua TAPD serta data dukung usulan berupa hasil surveil standar E-Katalog Nasional dan/ atau standar yang dikeluarkan oleh Instansi dan ' atau Lembaga Pemerin~ah dan Lembaga lainnya yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I Pasa18
(1)Dalam hal setelah ~ilakukan penetapan SHS komponen barang dan jasa yalfg akan dilaksanakan oleh perangkat daerah belum tercantum dan tidak sesuai dengan Lampiran peraturanl Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan perubahan danl atau penambahan komponen barang dJn jasa kepada TAPD. BERITA DAERAH KABUPATENBATANG ARI TAHUN 2025 NOMOR l L RAH KABUPATENBAT!ANGHARI Diundangkan di Muara Bulian Pad a tanggal "\ - c.. - z.e a ~ MU Ditetapkan di Muara Bulian Pada tanggal 4 - C - .2.&2-S ~UPATI BATA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur~n Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Ka upaten Batang Hari. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa19 BABIV KETENTUAN PENUTUP Honorarium penanggung j avvab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung j avvab pengelola keuangan urrtu kise ti ap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kepada penanggung j avvab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari dan 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium yang dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing- masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
  1. 1.Satuan Biaya Honorarium Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: 1.1: Honorarium Penanggung j avvab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada: 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD); 1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan 1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu. Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:
  2. 1.Batas tertinggi perencanaan anggaran maupun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun standar harga satuan yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar satuan harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan standar harga satuan dalam Peraturan Bupati in i digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2026. LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR {L TAHUN 2025 TANGGAL : -\ - ~ - 2025 MU (BUPATI BATANGHARI
  3. 2.Pemberian Bahan Bakar Minyak untuk Perahu Karet, Genset dan Dumptruck Skylift yang sifatnya Insidentil boleh diberikan sesuai dengan kebutuhan Pemakaian Riil. ....,,"'''' NO KELOMPOK URAIAN BARANG SPESIFlKASI SATUAN HARGA SATUAN n '" ,~,,.. 1 2 3 4 5 6 1 1.1.12.01.01.0001 Besi Polos U24 06, P = 12 m Batang 52.613,00 2 1.1.12.01.01.0001 Besi Polos U24 08, P = 12 m Batang 81.123,00 3 1.1.12.01.010001 Besi Palos U24 010, P = 12 m Bacang 98.100,00 4 1.1.12.01.01.0001 Besi Palos U24 o 12 , P = 12 m Batang 187.906,00 5 1.1.12.01.01.0001 Besi Palos U24 014, P = 12 m Batang 231.449,00 6 1.1. 12.01. 01. 0001 Besi Palos U24 016, P = 12 m Batang 319.441,00 7 l.1.12.0 l.0 l.000 I Besi Palos U24 022, P = 12 rn Batang 524.325,00 8 1.1.12.01.01.0001 Besi Palos U24 025, P = 12 m Satang 652.101,00 9 1.1.12.0l.0l.0001 Besi Palos U24 032,P=12m Batang 1.129.385,00 10 1.1.12.01.01.0001 Besi Ulir U 39 010 , P = 12 m Batang 127.776,00 11 1. l. 12.01. 0 l. 000 I Besi Ulir U 39 013 ,P= 12 m Batang 177.410,00 12 1.l.12.0l.0 l.000 J Besi Ulir U 39 014 , P = 12 m Batang 23 J .449,00 13 l. l. 12.0 l. 0 l. 000 1 Besi Ulir U 39 016 ,P= 12 m Batang 244.279,00 14 1.1 12 01.01.000 I Besi Ulir U 39 022 ,P = 12 m Batang 526.139,00 15 1. I .12.01.01.0001 Besi uu- U 39 025 , P = 12 m Batang 657.674,00 16 1. 1.12.0 l. 01. 000 1 Besi Ulir U 39 032 ,P = 12 m Batang 1.129.385,00 17 1.1.12.01.01.0001 Dolken Diameter 8 sId 10 em p. 4m Batang 36.933,00 18 l.1.12.0l.0l.0001 Kayu Papan Uk. 25 em X 2 em Panjang 4 Batang 84.234,00 Meter 19 1.1.12.01.01.0001 Bata beton ringan uk.9x19x3gem Buah 14.490,00 20 1.1.12.01.01.0001 Bata Merah uk. 5 xlix 22 em Buah 1.295,00 ·21 1. l. 12.01.01.0001 Kayu Cerueuk (Kayu 08 - 10 mm Buah 36.933,00 Gelam) 22 1.1.12.0 l.0 1.000 1 Door closer Max 45 kg Buah 530.145,00 23 1.1.12.01.0l.0001 Door Stoper Stainless Steel Buah 74.220,00 24 1.1.12.01.01.0001 Engsel 3" Buah 29.452,00 25 l.1.12.0 l. 0 l.000 I Grendel Stainless 2" Buah 9.424,00 26 l.1.12.01.01.0001 Handle pintu type HRE 75.01 Buah 212.058,00 27 1.1. 12.0l.01.0001 KaitAngin Stainless 8" Buah 17.907,00 28 1.1.12.0l.0l.0001 Selinder type 08510 Buah 53.014,00 29 1. l. 12.01. 0 l. 000 1 Slot Tanam Besi, uk panjang 25 cm dan Buah 11.781,00 lebar 3 em 30 1.1.12.01.01.0001 Plint Kerarnik 10/30 ern Buah 11.781,00 31 1.1.12.01.01.0001 Plint Granitetile 10/40 em Buah 23.562,00 32 1.1.12.01.01.0001 Genteng Kerarnik 25 bh/m2 Buah 3.534,00 33 1. 1. 12.0 l. 01. 000 1 Genteng Kerarnik Glazur 15 bh/rn2 Buah 6.479,00 34 1.1 12.0 l.01.000 I Nok Genteng Keramik 4 bh/m Buah 10.308,00 35 1.1.12.0 l.0 1.000 1 Nok Genteng Keramik 4 bh/m Buah 11.191,00 Glasur 36 1.1.12.0 l.0 l.000 1 Paku Skrup Skrup Buah 388,00 37 1. 1.12.01. 0 l. 0001 Kuas cat 4" Buah 22.548,00 38 l.1.12.01.01.000 I Seal tape P.I0m Buah 5.890,00 39 l.l.12.0l.0l.0001 Bak air fibreglass uk. 55x55x60 ern Buah 235.620,00 40 l.1.12.0l.0l.0001 Floordrain TX IB Buah 20.027,00 41 1.1.12.01.01.0001 Ternpat Sabun S II N Buah 51.836,00 42 1.l.12.01.01.0001 Kran zink T 30 AR13NV7N Buah 353.430,00 43 1.1.12.01.01.0001 Kran dinding type T 23 B13V7N Buah 29.452,00 44 1.1.12.01.01.0001 Klep Diameterrneter 3/4" Buah 4l.233,OO 45 1. 1.12.01. 0 l. 000 I Roof Drain Metal Metal Buah 41.233,00 46 1.1.12.01.01.0001 Box panel PVC isi 4 MCB Buah 189.674,00 As Double pakai gigi, Uk. 1,5 M 47 1.1.12.01.01.0001 Pintu Air Type A2 x 1.5 M x 4,5 M Tebal Plat = 10 Buah 82.993.958,00 mm 48 1.1. 12.01. 0 l. 000 I Pintu Air Type Al As double pakai gigi, uk. 1,5 m x Buah 147.522.553,00 2 m x 4,5 rn Tebal Piat = 10 mrn 49 1.1.12.01.0 l.0001 Pintu Air Type A2 As double pakai gigi, uk. 1,5 m x Buah 149.494.215,00 2 m x 5 m Tebal Plat = 10 mm 50 1.1.12.01.01.0001 Pintu Air Type A3 As double pakai gigi, uk. 1,5 m x Buah 193.856.616,00 2 m x 8 rn Tebal Plat = 10 rnm STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2026 LAMPlRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR t'L TAHUN 2025 TANGGAL: "t - G - 2025 • .0.'-' ......... NO KELOMPOK URAIAN BARANG SPESIFIKASI SATUAN HARGA SATUAN .. , .. ,,,,.. 1 2 3 4 5 6 Buku Seni dan Perkotaan dan Pertamanan, Arsitektur, Teori Buku Arsitektur, Kesenian, Kesenian, Seni Pateng dan Seni 4388 1.3.05.01.01.0008 dan Olahraga Plastik, Menggambar dan Seni Paket 5.000.000,00 Dekorasi, Seni Lukis dan Lukisan, Seni Grafika, Fotografi dan Foto, Seni Musik Mencakup teori ilmu sejarah, geografi dan perjalanan, biografi dan silsilah, sejarah dunia 4389 1.3.05.01.01.0009 Geografi, Biografi, dan kuno, sejarah urnum eropa, Paket 5.000.000,00 Sejarah sejarah umurn asia, sejarah umurn afrika, sejarah umum amerika, dan sejarah urnurn bagian dunia lainnya Biografi dan Silsilah, Sejarah Dunia Kuno, Sejarah Umum Eropa, Sejarah Umum Asia, 4390 1.3.05.01.01.0009 Buku Sejarah dan Geografi Sejarah Umurn Afrika, Sejarah Paket 5.000.000,00 Umum Amerika Utara, Sejarah Umum Amerika Selatan, Sejarah Umum Bagian Dunia Lainnya 4391 1.3.05.01.01.0010 Buku Serial Kertas Cetak Separasi, 30- Paket 5.000.000,00 50hm,wama full color 4392 1.3.05.01.01.0011 Buku Laporan Wama full color, hard cover, Buku 3.810.000,00 30x21cm 4393 1.3.05.01.03.0003 Lukisan Bingkai dan kanvas Paket 5.000.000,00 4394 1.3.05.01.03.0003 Ukiran Kayu Set 5.000.000,00 4395 1.3.05.02.01.0001 Alat Musik Tradisional Kulit, Kayu Paket 5.000.000,00 4396 1.3.05.02.01.0003 Alat Kesenian Kayu Set 5.000.000,00 NO KODE KELOMPOK URAIAN BARANG SPESIFIK~SI SATUAN HARGA SATUAN BARANG 1 2 3 4 5 6 Honorarium Penanggung Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara 1 8.1.01.03.07.0001 Jawab Pengelola Keuangan Penerimaan PembantuNilai Orang / Bulan 260.000,00 (perpres 33 Tahun 2020) Pagu Dana s.d. Rpl00 Juta Bendahara Pengeluaran Honorarium Penanggung Pembantu atau Bendahara 2 8.1.01.03.07.0001 Jawab Pengelola Keuangan Penerimaan PembantuNilai Orang / Bulan 310.000,00 \Perpres 33 Tahun 2020} Pagu Dana di atas Rpl00 juta s.d Rp2S0 juta Honorarium Penanggung Bendahara Pengeluaran atau Bendahara 3 8.1.01.03.07.000 I Jawab Pengelola Keuangan PenerimaanNilai Pagu Orang / Bulan 340.000,00 [Perpres 33 Tahun 2020) Dana s.d. RplOO Juta Bendahara Pengeluaran Honorarium Penanggung Pembantu atau Bendahara 4 8.1.01.03.07.000 I Jawab Pengelola Keuangan Penerirnaan PembantuNilai Orang / Bulan 370.000,00 {Perpres 33 Tahun 2020) Pagu Dana di atas Rp2S0 juta s.d RpSOOjuta Pejabat Penatausahaan Honorarium Penanggung Keuangan Satuan Kerja 5 8.l.0 l.03.07.000 1 Jawab Pengelo1a Keuangan Perangkat Daerah (pPK Orang / Bulan 400.000,00 (perpres 33 Tahun 2020} SKPD)Nilai Pagu Dana s.d. Rpl00 Juta Bendahara Pengeluaran Honorarium Penanggung atau Bendahara 6 8.1.01.03.07.0001 Jawab Pengelola Keuangan PenerimaanNilai Pagu Orang / Bulan 420.000,00 (perpres 33 Tahun 2020) Dana di atas RplOO juta s.d Rp250 juta Bendahara Pengeluaran Honorarium Penanggung Pembantu atau Bendahara 7 8.l.0 1.03.07.0001 Jawab Pengelola Keuangan Penerimaan PembantuNilai Orang / Bulan 430.000,00 (perpres 33 Tahun 2020) Pagu Dana di atas Rp500 juta s.d Rpl miliar Pejabat Penatausahaan Honorarium Penanggung Keuangan Satuan KeIja 8 8.1.01.03.07.0001 Jawab Pengelola Keuangan Perangkat Daerah (PPK Orang / Bulan 480.000,00 (perpres 33 Tahun 2020) SKPD) ilai Pagu Dana di atas Rpl00 jura s.d Rp250 juta Bendahara Pengeluaran Honorarium Penanggung atau Bendahara 9 8.1.01.03.07.0001 Jawab Pengelola Keuangan PenerimaanNilai Pagu Orang / Bulan 500.000,00 (perpres 33 Tahuri 2020) Dana di atas Rp2S0 juta s.d Rp500 juta Bendahara Pengeluaran Honorarium Penanggung Pembantu atau Bendahara 10 8.1.01.03.07.0001 Jawab Pengelola Keuangan Penerimaan PembantuNilai Orang / Bulan SOO.OOO,OO (perpres 33 Tahun 2020) Pagu Dana di atas Rpl miliar s.d Rp2,S miliar Pejabat Penatausahaan Honorarium Penanggung Keuangan Satuan Kerja II 8.1.01.03.07.0001 Jawab Pengelola Keuangan Perangkat Daerah (PPK Orang / Bulan 570.000,00 (perpres 33 Tahun 2020) SKPD)Nilai Pagu Dana di atas Rp250 juta s.d RpSOO juta STAN DAR BIAYA UMUM TAHUN 2026 LAMPIRAN III : PERA.TURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR rz, TAHUN 2025 TANGGAL "'l - , - 2025 .MU ~ BUPATI BATANG HARI NO KODE KELOMPOK URAIAN BARANG BARANG SPESIFlKASI SATUAN HARGASATUAN 1 2 3 4 5 6 Bantuan Pendidikan untuk 2051 8.1.02.05.01.0004 Bantuan Sosial Uang yang tidak rnampu yang Orang 2.000.000,00 terdata ke dalarn DTKS Bantuan Rawat Inap untuk Masyarakat yang tdk 2052 8.1.02.05.01.0004 Bantuan Sosial Uang memiliki Jarninan Orang / Tahun 674.150.000,00 Kesehatan atau tidak aktif bagi Masyaral<at tidak marnpu Bantuan Korban Musibah 2053 8.1.02.05.01.0004 Bantuan Sosial Uang Bencana Alarn dan Orang / Tahun 1.500.000,00 Bencana Sosial 15 Panti Asuhan dengan 2054 8.1.02.05.01.0004 Bantuan Sosial Uang total anak 370 anak Orang / Hari 20.000,00 selarna 360 hari PPDI (Persatuan 2055 8.1.02.05.01.0004 Bantuan Sosial Uang Penyandang Disabilitas Kelompok 30.000.000,00 Indonesia) Wilayah Kabupaten Batang Hari NO KODE KELOMPOK URAIAN BARANG SPESIFlKASI SATUAN HARGA SATUAN BARANG 1 2 3 4 5 6 Jasa Konsultansi Klasifikasi Bangunan I 1.3,03,01.01.000 I Perencanaan Konstruksi Gedung Tidak Sederhana Paket 42,075,000,00 (85% dari Total Biaya Biaya Konstruksi Fisik Perencanaan) Rp250,000,000,00 Jasa Konsultansi K1asifikasi Bangunan 2 1.3,03,01.01000 I Pengawasan Berkala (15% Gedung Tidak Sederhana Paket 7.425,000,00 dari Total Biaya Biaya Konstruksi Fisik Perencanaan) Rp250,000,000,00 Klasifikasi Bangunan 3 1.3,03,01.01.0001 Jasa Konsultansi Gedung Tidak Sederhana Paket 49,500,000,00 Perencanaan Konstruksi Biaya Konstruksi Fisik Rp250,000,000,00 Jasa Korisultansi Klasifikasi Bangunan 4 1.3,03,01.01.0001 OED/ Perencanaan (10% Gedung Tidak Sederhana Paket 4,950,000,00 dari Total Biaya Biaya Konstruksi Fisik Perencanaan) Rp250,000,000,00 Klasifikasi Bangunan 5 1.3,03,01.01.0001 Jasa Konsultansi Biaya Gedung Tidak Sederhana Paket 45,875,000,00 Manajemen Konstruksi Biaya Konstruksi Fisik Rp250,000,000,00 c Klasifikasi Bangunan 6 1,3,03,01,01,0001 Jasa Konsultansi Biaya Gedung Tidak Sederhana Paket 35,500,000,00 Pengawasan Konstruksi Biaya Konstruksi Fisik Rp250,000,000,00 Jasa Konsultansi Klasifikasi Bangunan 7 1.3,03,01.01.000 I Perencanaan Konstruksi Gedung Tidak Sederhana Paket 48,756,000,00 (85% dari Total Biaya Biaya Konstruksi Fisik Perencanaan) Rp300,000,000,00 Jasa Konsultansi Klasifikasi Bangunan 8 1,3,03,01.01,0001 Pengawasan Berkala (15% Gedung Tidak Sederhana Paket 8,604,000,00 dari Total Biaya Biaya Konstruksi Fisik Perencanaan) Rp300,000,000,00 Klasifikasi Bangunan 9 1.3,03,01.01.0001 Jasa Konsultansi Gedung Tidak Sederhana Paket 57,360,000,00 Perencanaan Konstruksi Biaya Konstruksi Fisik Rp300,000,000,00 Jasa Konsultansi Klasifikasi Bangunan 1O 1.3,03,01.01.0001 OEOjPerencanaan (10% Gedung Tidak Sederhana Paket 5,736,000,00 dari Total Biaya Biaya Konstruksi Fisik Perencanaan) Rp300,000,000,00 Klasifikasi Bangunan II 1,3,03,0 I ,0 I ,000 I Jasa Konsultansi Biaya Gedung Tidak Sederhana Paket 53,154,000,00 Manajemen Konstruksi Biaya Konstruksi Fisik Rp300,000_000,00 Klasifikasi Bangunan 12 13_03,01.0 l.000 I Jasa Konsultansi Biaya Gedung Tidak Sederhana Paket 4l.130000,OO Peng.,\\.\san Konstruksi Biaya Konsrruksi Fisik Rp300_000,000,OO ANALISIS STANDAR BIAYA TAHUN 2026 LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR { L TAHUN 2025 TANG GAL 1. - " 2025 MU r("BUPATI BATANG HARI NO KODE KELOMPOK URAIAN BARANG BARANG SPESIFlKASI SATUAN HARGA SATUAN 1 2 3 4 5 6 Pembersihan dan Stripping/Kosrekan, Gahan Tanah (Excavator Type Standar), Pengadaan Kayu 10383 1.3 04.02.04.0005 Pekerjaan Konstruksi Cerucuk, Pemancangan M 9.245.351,00 Pasangan Batu/Bronjong Cerucuk, Beton K-175, Pembesian Bronjong Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m 0 2,7 mm + PVC Coated, Timbunan Tanah dipadatkan Pek. Pembersihan, Pek. CabutTunggul Pohon Pekerjaan Normalisasi Diameter. > 15cm, Pek. 10384 1.3.04.02.04.0005 Galian Tanah (Excavator M 364.159,00 Sungai Besar Type Long Arm), Pek. Galian Lumpur (Excavator Type Long Arm) Pek. Pembersihan, Pek. CabutTunggulPohon Pekerjaan Normalisasi Diameter. > 15cm, Pek. 10385 1.3.04.02.04.0005 Galian Tanah (Excavator M 218.096,00 Sungai Sedang Type Standar), Pek. Galian Lumpur (Excavator Type Long Arm) Pek. Pembersihan, Pek. Tebas Tebang Tanaman, 10386 1.3.04.02.04.0005 Pekerjaan Normalisasi Pek. Galian Tanah M 160.898,00 Sungai Kecil (Excavator Type Standar), Pek. Galian Lumpur (Excavator Type Standar) Objek Batas Rata- Batas Belanja Bawah rata Atas Belanja Honorarium Penanggungjawaban 0.00% 0.59% 2.41% Pengelola Keuangan (PPTK) Belanja Honorarium Moderator, Pembawa 0.00% 2.79% 20.10% Acara, dan Panitia Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 0.00% 2.93% 8.91% Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas dan : Jumlah Peserta dan Jumlah Hari : Rp81.758.769,54 : Rp212.223,84 : Rp81.758.769,54 + Rp212.223,84 Perorang Perhari Cost Driver Biaya Tetap Biaya Variabel Satuan Pengendali Belanj a
2. b.Dilaksanakan di Hotel Dalam Daerah Objek Batas Rata- Batas Belanja Bawah Rata Atas Belanja Honorarium 0.00% 0.66% 2.64% Penanggungj awaban Pengelola Keuangan (PPTK) Belanja Honorarium Moderator, 0.00% 3.08% 22.01% Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 0.00% 3.24% 9.76% Kantor-Alat TuEs Kantor dan Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 0.00% 4.82% 10.36% Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 0.00% 7.88% 18.74% Kantor- Bahan Cetak Belanja Makanan dan Minuman 0.00% 41.40% 100.00% Belanj a Perjalanan Dinas Paket Meeting 0.00% 3l.52% 80.16% Dalam Kota Belanja Honorarium Narasumber atau 0.00% 7.41% 26.50% Pembahas : Jumlah Peserta dan Jumlah Hari : Rp60.628.692,77 : Rp236.989,80 : Rp60.628.692,77 + Rp236.989,80 Perorang Perhari Cost Driver Biaya Tetap Biaya Variabel Satuan Pengendali Belanja
3. a.Dilaksanakan di Kantor Sendiri ASB 1 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ANALISA STAN DAR BELANJA NON FISIK ['L TAHUN 2025 1._ - ~ - 2025 NOMOR TANGGAL : 1 LAMPlRAN V: PERATURAN BUPATI BATANG HARI ~Ul."A.rl Bl\TAtfQ HA.RI . . '. . . ~ '... ~ '.' Objek Belanja Batas I Rata- Batas Bawah Rata Atas Belanja Honorarium 0,58% 9,45% 18,33% Penanggungj awaban Pengelola Keuangan (PPTK) Belanja Alat/Bahan untuk 2,49% 5,29% 8,09% Kegiatan Kantor-Alat T'u.lis Karitor dan Kertas dan Cover Belanja Alat z Bab.an 'untuk 0,6l% 8,89% 17,16% Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Makanan dan 'Mirrurrrari 1,73% 5,21% 8,70% Belanj a Perj alarian Dirias 33,02% 69,77% 100,00% Bel anja Honorarium Nar as'urrrber 0,00% 1,38% 2,96% at a.u Pern b a.h a.s 9

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…