DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatut tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030 yang mencakup target dan strategi, pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyakit Tuberkulosis masih merupakan ancaman serius terhadap status kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian serta berdampak pada produktivitas dan kesejahteraaan masyarakat Kabupaten Batanghari;
b.bahwa untuk percepatan pengendalian dan pemberarrtasan Tuberkulosis merruju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinarnbungan dari Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang RenCa:12.Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025- 2030;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teritang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 201] Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor ).43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); PERATURANBUPATIBATANGHARI NOMOR :3 TAHUN2025 TENTANG RENCANAAKSIDAERAHPENANGGULANGANTUBERKULOSIS TAHUN2025-2030 BUPATI BATANGHARI PROVINSI JA1vlBI _'f:.> ..
2.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tarig Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 41, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 105, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor6887);
5.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2024 Nomor 143, Tambaban Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6958);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rcncana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 285);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentulcan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubaban atas Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahuri 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 157); 8. 7. 5. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwaxiian Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari. TenagaKesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan din dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan zatau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 4. Daerah adalah Kabupaten Batanghari. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pernerintahan. ·.1..,....;:;...... !.·...-.~~.-· ................ _ .... "'-- .... ~ _. -.: .••. ~_.. ~ ......... ' ... • l. 2. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Pasa11 BAB 1 KETENTUANUMliM PERATLJRANBUPATI TENTANG RENCANAAKSI DAERAH PENANGGULANGANTUBERKULOSIS TAHUN 2025-2030. Menetapkan MEMUTUSKAN: l1.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Ta?un 2016 tent.ang Penanggulangan Tuberkulosis (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122); 12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Stand~u Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2024 Nomor 204). 9. Fasilitas Pelayarian Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasvan kes acialah ternpat yang digunakan un tu k menvelenggaraka n 11;1;' kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pernerintah Daerah, Swasta darr/atau masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasyankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat Jan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutarnakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit meriular langsung yang disebabkan oleh bakteri TBe (Mycobacterium tuberculos.i« yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
10.Pengendalian TBe adalah rangkaian kegiatan yang meliputi ma na rernrn pengamatan, deteksi din i, pencegahan. ta ta lak sa na k;i~)I:- pemutusan rantai penularan serta rehabilitasi penderita. . 24. 23. L-E:lllllaga. 0\\'aO(1);'1 i\lcl~~.I',.liti"(';l -,"I" ' jejaring PenangguIangan TBC berbasis pernb-rda. aan 1l2S\';d :,.. ODH~ adalah orang dengan HIV-AIDS (Human immunodefiCIency vtru Acquired Immune Deficiency Syndrome). District-Based Public-Private Mix selanjutnya disingkat DPPM adalah K~nsep Jejaring Layanan mc di Fasyankes, yang selanjutnya dapat dlkembangkan di tingkat Kecamatan. 22. , I ' " 20. Koalisi Organisasi Profesi Indonesia unruk Perianggulangan I D\._.. ) f.ll.O selanjutnya disingkat KOPT TB adalah gabungan dan beberapa orgariisas: profes~ y_ang mempunyai komitmen terlibat dalam upaya penanggul;:ln~' . TBC di bngkat nasional, provinsi dan di kobupaterr/kota .Jejaring kerja adalah kegia tan penanggu langan program TBC lin!' menuju akses universal yang melipu ti jeja rmg p= nemu an ka s u s. i 'i,)' mutu laboratorium. jejaring logistik. jej2 'ing pencat a tan ei;t l i)( dan jejaring pernbinaan 19. r . ( I ~ I I I rHIV adalah Prnva k it TIW \,;:lnr: lY:l!;1(" '. HTV. .:' .17. Hum an i."I/111 II {()(/I'/!('iP/d'!j \ ":i."· \ '.! " virile; V;:tI1.' ITIPTlU"'l'"llf: ,,;;--:1('1). ),;,·!·(·I);.,;,. AC(77lireri irr.murio I)('{;(' ("lrJI ......'lfI(I,·,,/,·f'
12.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanju tnva disebu i 1·-' Penanggulangan TEe adalah program a ksi Daerah beru pa 1;:"lIl~~i langkah konkrit dan terukur yang telah discpakati oleh pr1.!"? III !T.· kepentingan dalarn Penanggulangan TBe
13.Terapi Per.cegahan Tuberkuiosis yang sela nju r nx n dismak.u Ti -r pcngobatan yang ditawarkan kepada S('~:((JLtllg \;'lllg ['·i!.'··· kuman Mycobacterium tuberculosis ci21J licri siko sal.u "'I' karenanya ini juga disebut sebagai pengob.uan inl-rksi la trn 'll«
14.Directly Otiseroed Treatment Shot t-cour.s. .', lib :-,Cldllj,':':'" DOTS adala h perigobatan jangka peridek dell,!SCl.n pellga\\. d~, til ",., c, merupakan suatu strategi rekomendasi li'orlrl Health Oryolli?:c!:!, -i . dilaksanakan di pelayanan kesehatan da sa r eli d u nia unr ul. 1 "l~rl": dan menyembuhkan TBe.
15.Obat Anti Tu berkuIosis yang seIanj u tn, Cl.(I isi ngki-ll OAT arl? lah i:! l- paduan rejimen obat untuk merigobati pcnvak ii TIle.
16.Tuberkulosis Resisten Obat· vang Selc:1njlitlWrl (isingkAt Ti.l ;)( penyakit TBC yang disebabka n M.W;o/)(/('{, -rtu» lll})ef(",i'i ;. mengaJami kekebalan terharlap OAT.
11.Penanggulangan TBC yang selanjutnya disebut Penanggulangan Tf·;t· adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif cl;,!l preventif, tanpa merigabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif ,\(1IL ditujukan untuk melindurigi kesehatan masyarakat, menurunkan a.ncl..: kesakitan, kecacatan atau kematian, mernu tuskan penularan, mencez, : resistensi obat dan mengurangi darnpak negatif yang ditirnbulkar: a k ib " TBC.

Pasal 4

(1)Target Penanggulangan TBC terdiri dari indikator:
1. a.dampak; dan
2. b.luaran.
(2)Indikator dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ~dikator yang menggambarkan keseluruhan dampak ata~ manfaat kegiatan Penanggu.langan TBe, yang akan diukur dan dianalisis secar~ berkala yang terdiri atas penurunan angka:
1. a.kejadian TBC; dan
2. b.kematian akibat TBC.
(3)Indikator luaran seba.gaimana dirnaksud pacta ayat (1) h f b meru ak . dik' . . uru, . p an m ator yang digunakan urrtuk rnenilai pencapaian strategi nasional Penanggulangan TBe yang meliputi:
1. a.cakupan penemuan dan pengobatan TBC;
2. b.persentase angka keberhasilan pengobatan TBC;
3. a.mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh TBC melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan TBC di Daerah;
4. b.mengintegrasikan dan menyelaraskan Penanggulangan TBC di Daerah yang dilaksanakan lintas sektor oleh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggungjawab; dan
5. c.menyediakan acuan bagi para pemangku kepen tingan dalam merencanakan, menganggarkan. melaksanakan, memantau dan mengevaluasi Penanggulangan TBC di Daerah.

BAB II

ANALISIS SITUASI TBe DI KABUPATEN BATANGHARI A. Situasi di Kabupaten Batanghari

Pasal 2

Penangggulangan TBC dimaksudkan untuk pengendalian dan penanggulangan TBe secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan memberikan jaminan agar masyarakat tidak tertular.

25.Sistem Infonnasi Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat menjadi SIrB adalah aplikasi yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan program TBe, berbasis website dari Kementerian Kesehatan.
26.Sistern Informasi Treking Untuk Transportasi Specimen selanjutnya di singkat menjadi SITRUST adalah sistem informasi yang dikembangkan sebagai alat bantu dalam mendukung pelaksanaan pengiriman spesimen atau contoh uji TBe untuk pemeriksaan laboratorium yang berkualitas, yaitu di uji melalui Tes Cepat Molekuler (TCM).
27.Anamnesa adalah suatu proses wawancara antara pasien atau keluarga pasien dengan dokter atau perawat yang berwenang untuk mendapatkan keterangan tentang keluhan serta riwayat penyakit yang di derita pasien.

Pasal 8

Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah u n tu k mendukung percepatan eliminasi TBe tahun 203C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui kegiatan pokok:

a.penyusunan target eliminasi TBe Daerah dengan mengacu pada target eliminasi TBe nasional;
b.pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target eliminasi TBe; dan
c.penyelenggaraan Penanggulangan TBe berbasis kewilayahan:

Pasal 7

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan melalui kegiatan pokok yang dijabarkan dalam RAD Penanggulangan TBe.

Pasal 6

Untuk mencapai target sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5, strategi yang digunakan dalam RAD Penanggulangan TBe terdiri atas:

a.penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah untu k mendukung percepatan eliminasi TBC tahun 2030;
b.peningkatan akses layanan TBe bermutu dan berpihak pada pasien;
c.intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBe;
d.peningkatan penelitian, pengernbangan dan inovasi di bidang Penanggulangan TBe;
e.peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan , dan rnultisektor lainnya dalam Penanggulangan TBe; dan
f.penguatan manajemen program.
c.cakupan penernuan dan pengobatan TB RO;
d.persentase pasien TB RO yang memulai pengobatan;
e.persentase angka keberhasilan pengobatan TB RO;
f.cakupan penemuan TBC pada anak;
g.cakupan pemberian TPT; dan
h.persentase pasien TBC mengetahui status HIV.

Pasal 13

Penguatan manajemen program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f. dilakukan melalui kegiatan pokok: '

a.penguatan fungsi _perencanaan dan pemantauan program;
h.penguatan kapasrtas, sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC:
c.penguatan sistem pendanaan;
d.penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC' dan
e.penmgkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC.

Pasal 12

Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan dan Multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilakukan rnelalui kegiatan pokok:

a.pembentukan wadah kemitraan: dan
b.mendorong keterlibatan komunitas, Pemangku Kepentingan, dan rnultisektor lainnya dalarn Penanggulangan TBe mulai dan perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan.

Pasal 11

Peningkatan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang Penanggulangan TBe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan melalui kegiatan. pokok:

a.advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penanggulangan TBe; dan
b.fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung Penanggulangan TBe.

Pasal 10

Intensifikasi upaya kesehatan dalam rar.gka Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf C', dilakukan melalui kegiatan pokok:

a.promosi kesehatan;
b.pengendalian faktor risiko;
c.penemuan dan pengobatan;
d.pemberian kekebalan; dan
e.pernberian obat pencegahan.

Pasal 9

Peningkatan akses layanan TBe bermutu dan berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pokok:

a.penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBe pada Fasyankes;
b.optimalisasi jejaring Iayanan TBe di Fasyankes milik pemerin tah dan swasta;
c.pelaksanaan sistem rujukan pasien TBe mengikuti alur layanan TBe yang telah ditetapkan;
d.pernenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBe; dan
e.pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasyankes;

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…