DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batanghari Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang meliputi Ketentuan Umum, Hari Kerja, Jam Kerja, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan kualitas produktifitas kerja, perlu dilakukan pengaturan hari kerja dan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari; bahwa Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang berlaku saat ini, sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 1. dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari; ’ Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambghan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 10. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); i . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897); . Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958); . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); . Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomuor 50);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupate Batanng Hari Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batanng Hari Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6);
15.Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2024 Nomor 5);
16.Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2024 Nomor 7); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I

HARI KERJA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.’ . Bupati adalah Bupati Batang Hari. . Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari. . Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara: . Jam Kerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari adalah rentang waktu operasional bagi Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk kepentingan pelayanan publik. . Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara. . Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. . Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh PPK dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Hari Kerja Pegawai ASN sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(2)Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

BAB III

JAM KERJA

Pasal 3

(1)Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
(2)Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
(3)Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pukul 07.30 WIB.
(4)Jam Kerja sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai pukul 08.00 WIB.
(5)Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
1. a.hari Jumat selama 120 (seratus dua puluh) menit; dan
2. b.selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit.
(6)Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
1. a.hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit; dan
2. b.selain hari Jumat selama 30 (tiga puluh) menit.
(7)Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.

Pasal 4

Rincian Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN serta jam istirahat Pegawai ASN diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Batang Hari.

Pasal 5

Jumlah hari kerja dan/atau jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat disesuaikan dengan kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dikecualikan bagi unit kerja pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan : a.” dukungan operasional Pemerintah Kabupaten Batang Hari; dan/atau
1. b.langsung kepada masyarakat.
(2)Hari kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

Pasal 7

(1)Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
(2)Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.
(3)Bupati selaku PPK menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN di lingkungan instansinya yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN secara fleksibel, termasuk Kkriteria jenis pekerjaan sesuai Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7, wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pegawai ASN yang melanggar ketentuan tugas kedinasan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7, dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin dan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai ketentuan yang berlaku. "

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

a.Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 2); Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 54); bl Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 17); dan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 41). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari. Ditetapkan di : Muara Bulian « Pada tanggal : (2 —)2-2025 [y BUPATI BATANG HARI MUHAMMAD FADHIL ARIEF Diundangkan di: Muara Bulian Pada tanggal : (g2-/,g- 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI ! BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2025 NOMOR: 3¢

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…