DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula beberapa perubahan pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik khususnya pada Urusan Kesehatan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kcrja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Kan tor Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 3), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2.Bupati adalah Bupati Bekasi.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat. 3 lO.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) hingga 6 (enam) tahun. ll.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya. 12.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

UPTD pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi meliputi :

a.UPTD pada Dinas Kesehatan, terdiri dari: a) UPTD Farmasi berkedudukan di Jalan Stasiun Nomor 1 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan dengan wilayah keija meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A; b) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah berkedudukan di Jl. Raya Industri Nomor 114 Pasir Gombong Kecamatan Cikarang Utara dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A; c) UPTD Kesehatan Kerja berkedudukan di Jl. Raya Industri Nomor 114 Pasir Gombong Kecamatan Cikarang Utara dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A; d) UPTD Poliklinik Pelayanan Kesehatan Karyawan berkedudukan di Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A. e) UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu berkedudukan di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat dengan wilayah keija meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A.
b.UPTD pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari: a) UPTD Peralatan Berat dan Perbengkelan berkedudukan di Jalan Setia Darma II Nomor 110 Desa Setia Darma Kecamatan Tambun Selatan dengan wilayah keija meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A; b) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi berkedudukan di Jalan Setia Darma II Nomor 110 Desa Setia Darma Kecamatan Tambun Selatan dengan wilayah keija meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A; c) UPTD Pemcliharaan Rutin Jalan, Jembatan, terdiri dari: 1) UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan wilayah I Cikarang Kota berkedudukan di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara dengan wilayah kerja meliputi 4 Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Cikarang Timur, merupakan UPTD kelas A; 2) UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan wilayah II Bojongmangu berkedudukan di Desa Bojongmangu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Setu, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Cibarusah dan Kecamatan Bojongmangu, merupakan UPTD kelas A; 3) UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan wilayah III Lenggah Jaya berkedudukan di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabangbungin dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sukatani, Kecamatan Karang Bahagia, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Cabangbungin, merupakan UPTD kelas A; 4) UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan wilayah IV Babelan berkedudukan di Jalan Raya Babelan Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan dengan wilayah keija meliputi Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Sukawangi dan Kecamatan Tambelang, merupakan UPTD kelas A;
c.UPTD pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari : a) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik berkedudukan di Jalan Raya Muktiwari Nomor 1 Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A; b) UPTD Pengelola Tata Bangunan terdiri dari: 1) UPTD Pengelola Tata Bangunan wilayah I Cikarang Kota berkedudukan di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Cikarang Timur, merupakan UPTD kelas A; 2) UPTD Pengelola Tata Bangunan wilayah II Bojongmangu berkedudukan di Desa Bojongmangu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Setu, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Cibarusah, dan Kecamatan Bojongmangu, merupakan UPTD kelas A; 3) UPTD Pengelola Tata Bangunan wilayah III Lenggah Jaya berkedudukan di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabangbungin dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sukatani, Kecamatan Karang Bahagia, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Cabangbungin, merupakan UPTD kelas A; 4) UPTD Pengelola Tata Bangunan wilayah IV Babelan berkedudukan di Jl. Babelan Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tambun Utara, 5 Kecamatan Sukawangi dan Kecamatan Tambelang, merupakan UPTD kelas A;
d.UPTD pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari : a) UPTD Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum wilayah I Tambun Selatan berkedudukan di Tambun Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tambelang, Kecamatan Cabangbungin dan Kecamatan Cibitung, merupakan UPTD kelas A; b) UPTD Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum wilayah II Cikarang Barat berkedudukan di Cikarang Barat dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Setu, Kecamatan Kedung Waringin, Kecamatan Karang Bahagia dan Kecamatan Bojongmangu, merupakan UPTD kelas A;
e.UPTD pada Dinas Pertanian, terdiri dari: a) UPTD Rumah Potong Hewan berkedudukan di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A; b) UPTD Balai Benih berkedudukan di Kampung Elo Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A; c) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner berkedudukan di Jl. Raya Burangkeng Desa Burangkeng Kecamatan Setu dengan wilayah kerja meliputi seluruh merupakan kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A; d) UPTD Pengelolaan Pertanian dan Peternakan berkedudukan di Desa Jatibaru Kompleks Perkantoran Kecamatan Cikarang Timur dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, UPTD kelas A;
f.UPTD pada Dinas Perikanan, terdiri dari : a) UPTD Tempat Pelelangan Ikan berkedudukan di Kecamatan Tarumajaya dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A; b) UPTD Perbenihan Ikan berkedudukan di Buniberang Desa Cipayung RT. 004 RW. 001 Kecamatan Cikarang Timur dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
g.UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari : a) UPTD Pengelolaan Sampah Akhir berkedudukan di Desa Burangkeng Kecamatan Setu dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A; 6 b) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A; c) UPTD Pengelolaan Persampahan, terdiri dari: 1) UPTD Pengelolaan Persampahan wilayah I Babelan Oetama Sejahtera berkedudukan di Perumahan Babelan Oetama Sejahtera (BOS) RT. 05/23 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Babelan, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Cabangbungin dan Kecamatan Muaragembong, merupakan UPTD kelas A; 2) UPTD Pengelolaan Persampahan wilayah II Pekopen Tambun berkedudukan di Kp. Pekopen RT.01/RW.06 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Tambelang dan Kecamatan Sukawangi, merupakan UPTD kelas A; 3) UPTD Pengelolaan Persampahan wilayah III Cikarang Barat berkedudukan di Jl. Pendidikan Nomor 13 Komplek SMKN 1 Cikarang Barat, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Setu, merupakan UPTD kelas A; 4) UPTD Pengelolaan Persampahan wilayah IV Tanjung Sari Cikarang Utara berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7 RT 5 RW 2 Kaliulu Desa Tanjung Sari Kecamatan Cikarang Utara, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Karangbahagia, Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Sukakarya, merupakan UPTD kelas A; 5) UPTD Pengelolaan Persampahan wilayah V berkedudukan di Kampung Bugelsalam RT.002 RW.01 No 85 Kelurahan Serta Jay a Kecamatan Cikarang Timur dengan wilayah keija meliputi Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Kedungwaringin dan Kecamatan Pebayuran, merupakan UPTD kelas A; 6) UPTD Pengelolaan Persampahan wilayah VI berkedudukan di Jl. Gema Lapik Raya komplek Megah Cikarang Center no. 12 A RT. 18/06 Desa Pasir Sari Cikarang Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Cibarusah dan Kecamatan Bojongmangu, merupakan UPTD kelas A.
h.UPTD pada Dinas Perdagangan, terdiri dari: a) UPTD Metrologi Legal berkedudukan di Perkantoran Kecamatan Cikarang Utara dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A; b) UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar, terdiri dari: 1) UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah I dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Utara dan Kecamatan Tambelang, merupakan UPTD kelas A; 7 2) UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah II dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cibitung, Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Sukakarya, merupakan UPTD kelas A; 3) UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah III dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Setu dan Kecamatan Cikarang Barat, merupakan UPTD kelas A; 4) UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah IV dengan wilayah keija meliputi Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Utara dan Kecamatan Karangbahagia, merupakan UPTD kelas A; 5) UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah V dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Kedungwaringin dan Kecamatan Pebayuran, merupakan UPTD kelas A; 6) UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah VI dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Babelan, Kecamatan Sukawangi dan Kecamatan Cabangbungin, merupakan UPTD kelas A; 7) UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah VII dengan wilayah keija meliputi Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Muaragembong, merupakan UPTD kelas A; 8) UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah VIII dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Serang Baru dan Kecamatan Cikarang Selatan, merupakan UPTD kelas A; 9) UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah IX dengan wilayah keija meliputi Kecamatan Cibarusah dan Kecamatan Bojongmangu, merupakan UPTD kelas A.
i.UPTD pada Dinas Sosial, yaitu UPTD Rumah Singgah berkedudukan di Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas B;
j.UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan, yaitu UPTD Balai Latihan Kerja berkedudukan di Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
k.UPTD pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, yaitu UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga berkedudukan di Kelurahan Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
1. 1.UPTD pada Badan Pendapatan Daerah, yaitu UPTD Pajak Daerah, terdiri dari : a) UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Wilayah I Tambun Selatan berkedudukan di Tambun Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Cikarang Barat, merupakan UPTD kelas A; b) UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Wilayah II Cikarang Utara berkedudukan di Cikarang Utara dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Karang 8 Bahagia dan Kecamatan Cikarang Timur, merupakan UPTD kelas A; c) UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Wilayah III Cikarang Selatan berkedudukan di Cikarang Selatan dengan wilayah keija meliputi Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Setu dan Kecamatan Cikarang Pusat, merupakan UPTD kelas A. d) UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Wilayah IV Tambelang berkedudukan di Tambelang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambelang, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Cabangbungin, dan Kecamatan Muaragembong, merupakan UPTD kelas A.
m.UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu UPTD Pengendalian Penduduk, terdiri dari : a) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah I berkedudukan di Kecamatan Cibarusah dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cibarusah dan Kecamatan Bojongmangu, merupakan UPTD kelas A; b) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah II berkedudukan di Kecamatan Cikarang Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Selatan dan Kecamatan Serang Baru, merupakan UPTD kelas A; c) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah III berkedudukan di Kecamatan Cikarang Timur dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Timur dan Kecamatan Cikarang Pusat, merupakan UPTD kelas A; d) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah IV berkedudukan di Cikarang Utara dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Utara dan Kecamatan Karang Bahagia, merupakan UPTD kelas A; e) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah V berkedudukan di Kecamatan Cikarang Barat dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Setu, merupakan UPTD kelas A; 0 UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah VI berkedudukan di Kecamatan Cibitung dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Tambelang, merupakan UPTD kelas A; g) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah VII berkedudukan di Kecamatan Tambun Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambun Selatan, merupakan UPTD kelas A; h) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah VIII berkedudukan di Kecamatan Tambun Utara dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambun Utara dan Kecamatan Sukawangi, merupakan UPTD kelas A; i) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah IX berkedudukan di Kecamatan Babelan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya, merupakan UPTD kelas A; j) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah X berkedudukan di Kecamatan Pebayuran dengan wilayah keija meliputi Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Kedungwaringin, merupakan UPTD kelas A; 9 k) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah XI berkedudukan di Kecamatan Sukatani dcngan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Sukakarya, merupakan UPTD kelas A; 1) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah XII berkedudukan di Kecamatan Cabangbungin dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cabangbungin dan Kecamatan Muaragembong, merupakan UPTD kelas A;
n.UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berkedudukan di Delta Silicon III Lippo Cikarang Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat dengan wilayah keija meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A.
1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

UPTD pada Dinas Kesehatan berupa Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri dari:

a.UPTD Puskesmas Tarumajaya;
b.UPTD Puskesmas Sctiamulya;
c.UPTD Puskesmas Babelan I;
d.UPTD Puskesmas Bahagia;
e.UPTD Puskesmas Babelan II;
f.UPTD Puskesmas Sukatenang;
g.UPTD Puskesmas Tambelang;
h.UPTD Puskesmas Sriamur;
i.UPTD Puskesmas Srimahi;
j.UPTD Puskesmas Karangsatria;
k.UPTD Puskesmas Tambun;
1. 1.UPTD Puskesmas Mekarsari;
m.UPTD Puskesmas Jatimulya;
n.UPTD Puskesmas Mangunjaya;
o.UPTD Puskesmas Sumberjaya;
p.UPTD Puskesmas Tridaya Sakti;
q.UPTD Puskesmas Setiamekar;
r.UPTD Puskesmas Lambangsari;
s.UPTD Puskesmas Wanasari;
t.UPTD Puskesmas Cibuntu;
u.UPTD Puskesmas Wanajaya;
v.UPTD Puskesmas Sukajaya;
w.UPTD Puskesmas Telagamurni;
x.UPTD Puskesmas Danauindah;
y.UPTD Puskesmas Cikarang;
z.UPTD Puskesmas Mekarmukti; aa. UPTD Puskesmas Karangbahagia; bb. UPTD Puskesmas Sukaraya; cc. UPTD Puskesmas Kedungwaringin; dd. UPTD Puskesmas Karangsambung; ee. UPTD Puskesmas Lemahabang; ff. UPTD Puskesmas Cipayung; gg. UPTD Puskesmas Pebayuran; hh. UPTD Puskesmas Karangreja; ii. UPTD Puskesmas Karangharja; jj. UPTD Puskesmas Sukaindah; kk. UPTD Puskesmas Sukatani;
1. 11.UPTD Puskesmas Cabangbungin; 10
a.UPTD Puskesmas Muaragembong;
b.UPTD Puskesmas Setu I;
c.UPTD Puskesmas Setu II;
d.UPTD Puskesmas Sukadami;
e.UPTD Puskesmas Sukasejati;
f.UPTD Puskesmas Cibatu;
g.UPTD Puskesmas Sukamahi;
h.UPTD Puskesmas Sirnajaya;
i.UPTD Puskesmas Cibarusah;
j.UPTD Puskesmas Ridogalih;
k.UPTD Puskesmas Karangmulya;
1. 1.UPTD Puskesmas Waluya;
m.UPTD Puskesmas Banjarsari;
n.UPTD Puskesmas Telaga Asih;
o.UPTD Puskesmas Karangmukti;
p.UPTD Puskesmas Nagasari; dan
q.UPTD Puskesmas Setu III. Pasal II
1. 1.UPTD Puskesmas Telaga Asih, UPTD Puskesmas Karangmukti, UPTD Puskesmas Nagasari, dan UPTD Puskesmas Setu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf zz sampai dengan huruf ccc ditetapkan menjadi UPTD setelah memenuhi syarat UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. 2.Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. Ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal : 14 Juli 2025 BUPATI BEKASI, ttd. ADE KUSWARA KUNANG Diundangkan di : Cikarang Pusat Pada tanggal-ÿ : 14 Juli 2025 SEKf?ETARIS/DAERAH KABUPATEN BEKASI ÿ2- SfEDY SUPRIYADI / BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 14

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…