DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penanganan penertiban bangunan liat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; perencanaan; penanganan penertiban bangunan liar; standar operasional prosedur; pencegahan; monitoring dan evaluasi; pelaporan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penanganan penertiban yang terintegrasi terhadap bangunan liar scbagaimana dimaksud dalam huruf a dibutuhkan adanya kolaborasi Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal di daerah;
c.bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kolaborasi Penanganan Penertiban Bangunan Liar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) scbagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 .2 - tentang Penetapan Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Opcrasional Proscdur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilavah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);
10.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 64). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOLABORASI PENANGANAN PENERTIBAN BANGUNAN LIAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerinlahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bekasi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
6.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi.
7.Bangunan Liar adalah bangunan yang berdiri di atas tanah negara atau bukan tanah milik sendiri pada fasilitas umum, jalur hijau, taman, dan tanah sepanjang pinggir bantaran rel kereta api, saluran udara tegangan ekstra tinggi, ruang milik Sungai dan ruang milik situ.
8.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan Kegiatan secara tentram, tertib, tcratur dan nyaman.
9.Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur - unsur alam dan mampu menjadi area penyerapan air.
11.Perorangan adalah pihak yang disebutkan dalam Surat Keputusan sebagai individu yang memiliki hak, kewajiban, atau tanggung jawab tertentu yang ditetapkan oleh keputusan tcrsebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi para pcmangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan penanganan penertiban Bangunan Liar secara efektif dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas Perangkat Daerah, inslansi vertikal, kelembagaan serta masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mendukung dan mempercepat pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah dalam :

a.menciptakan Ketertiban Umum; dan
b.penertiban Bangunan Liar pada beberapa kawasan diantaranya: 1) saluran udara tegangan ekstra tinggi; 2) bangunan ruang milikjalan; 3) ruang milik sungai; 4) ruang milik situ; 5) Taman; 6) Jalur Hijau; 7) bangunan di pinggir rcl kereta api dan di bawah jembatan kereta api; dan 8) mendirikan bangunan, mengalih fungsikan dan memanfaatkan sarana fasilitas sosial dan sarana fasilitas umum. -6"

BAB III

PERENCANAAN Pasal 4 Perencanaan kegiatan penanganan penertiban Bangunan Liar di Daerah, disusun setiap tahun oleh Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran setiap Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mcrupakan kegiatan yang terintegrasi antar Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

PENANGANAN PENERTIBAN BANGUNAN LIAR

Pasal 6

Pcmcrintah Daerah bcrtanggung jawab dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanganan penertiban Bangunan Liar.

Pasal 7

(1)Dalam rangka mendukung kegiatan penanganan penertiban Bangunan Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah membentuk tim kolaborasi.
(2)Tim kolaborasi scbagiamana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur:
1. a.Satpol PP;
2. b.Perangkat Daerah terkait;
3. c.instansi vertikal; dan
4. d.desa. „7-
(3)Susunan keanggotaan tim kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.pengarah : Bupati/Wakil Bupati
2. b.ketua : Kepala Salpol PP
3. c.sekretaris : kepala bidang ketertiban umum dan ketentcraman masyarakat;
4. d.anggota : 1. Kepala Pcrangkat Daerah Terkait
  1. 2.Instansi Vertikal
  2. 3.Desa
(4)Tim kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dcngan Keputusan Bupati.
(1)Penanganan penertiban Bangunan Liar, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.sosialisasi;
2. b.identifikasi; dan
3. c.penertiban.
(2)Sosialisasi dan identifikasi dilaksanakan oleh seluruh tim kolaborasi dan dilaksanakan sebelum penertiban.
(3)Sosialisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi :
1. a.sosialisasi dan pembinaan secara Perorangan;
2. b.identifikasi lokasi;
3. c.identifikasi peruntukan;
4. d.identifikasi pemilik bangunan atau penghuni; dan
5. e.identifikasi dokumen dalam pemanfaatan lahan.

Pasal 9

Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, diawali dcngan rapat persiapan yang agendanya meliputi :

a.penentuan hari dan tanggal pelaksanaan penertiban; dan
b.pembagian tugas anggota tim kolaborasi.

Pasal 10

Berdasarkan hasil rapat persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tim kolaborasi melakukan penertiban sesuai dengan standar operasional proscdur dan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR

Pasal 11

Standar Operasional Prosedur dalam penanganan penertiban Bangunan Liar dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sctiap Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan ketentuan scbagai berikut :

a.pembongkaran bangunan merupakan kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum;
b.penyiapan alat berat, normalisasi, pembuatan drainase merupakan kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
c.armada pengangkutan puing pembongkaran merupakan kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan
d.penanganan warga miskin yang terdampak dalam pembongkaran merupakan kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…