DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tata cara pemberian penghargaan berupa beasiswa bagi pemuda berprestasi; kerja sama dengan perguruan tinggi mitra; hak dan kewajiban penerima beasiswa; penghentian pemberian beasiswa; monitoring dan evaluasi; pelaporan; standar operasional prosedur; sistem informasi; pembiayaan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Berupa Beasiswa Bagi Pemuda Berprestasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038); 2
4.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);
5.Peraturan Daerah Kabupatcn Bckasi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA BEASISWA KEPADA PEMUDA BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bekasi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Devvan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda.
7.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pembcrdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda.
8.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non matcril.
9.Prestasi adalah taraf keberhasilan Pemuda baik dalam bidang Akademik maupun non akademik.
10.Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk membantu melanjutkan studi.
11.Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor/lintas Perangkat Daerah dan lintas pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran koordinasi strategis penyelenggaraan program Beasiswa. 3
12.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
14.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
15.Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
16.Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. 17.1ndeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Penghargaan berupa Beasiswa Kepada Pemuda berprestasi pada jalur akademik maupun non akademik.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.menghargai dan mengapresiasi Pemuda yang berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda; dan
b.menumbuhkembangkan semangat dan motivasi Pemuda dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 4

Pemberian Penghargaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.manfaat, artinya pemberian Penghargaan dilaksanakan untuk memajukan potensi Pemuda dan meningkatkan pembangunan Kepemudaan;
b.kepatutan, artinya pemberian Penghargaan harus mencerminkan kepantasan secara akademik, moral, etika, dan budaya;
c.akuntabilitas, artinya pemberian Penghargaan didasarkan pada hasil penilaian yang objektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
d.keterbukaan, artinya pemberian Penghargaan bersifat transparan, terbuka, dan dapat dikontrol oleh Masyarakat; 4
e.keadilan, artinya pemberian Penghargaan dilaksanakan secara proporsional, tidak memihak kepada kepentingan kelompok, golongan, suku, agama, ras, daerah, dan kepentingan politik; dan
f.kecermatan, artinya pemberian Penghargaan harus dilaksanakan dengan hati-hati, saksama, dan teliti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA BEASISWA BAGI PEMUDA BERPRESTASI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan berupa Beasiswa bagi Pemuda Berprestasi.
(2)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.biaya pendidikan; dan
2. b.uang saku.
(3)Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Prestasi:
1. a.akademik; dan
2. b.non akademik.

Pasal 6

(1)Beasiswa berupa biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, digunakan untuk membayar biaya perkuliahan per semester.
(2)Beasiswa berupa biaya pendidikan pada ayat (1), diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) semester.
(3)Beasiswa berupa uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diberikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bulan selama mendapatkan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(4)Beasiswa berupa uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pemenuhan kebutuhan perkuliahan.

Pasal 7

(1)Besaran nominal beasiswa berupa biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), didasarkan pada bukti tagihan uang kuliah dari Perguruan Tingg i kepada Pemerintah Daerah untuk dan atas nama setiap penerima Beasiswa per semester. r- O
(2)Dalam hal terdapat tagihan uang kuliah lebih besar clari dana Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2), kelebihan tagihan uang kuliah tersebut menjadi tanggung jawab penerima Beasiswa.

Pasal 8

(1)Pemuda berprestasi yang dapat diberikan Penghargaan berupa Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam 5 harus memenuhi kriteria dan persyaratan.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.calon mahasiswa berprestasi pada jalur akademik atau non akademik di tingkat pendidikan menengah atas atau kejuruan dan telah terdaftar di Perguruan Tinggi program sarjana atau sarjana terapan; atau
2. b.mahasiswa berpestasi pada jalur akademik atau jalur non akademik program sarjana atau sarjana terapan.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.persyaratan umum; dan
2. b.persyaratan khusus.
(4)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu:
1. a.penerima merupakan Pemuda yang dibuktikan dengan:
  1. 1.kartu keluarga;
  2. 2.kartu tanda penduduk;
  3. 3.kartu identitas anak; dan/atau
  4. 4.kartu pclajar.
2. b.tidak sedang menerima Beasiswa pendidikan dari pihak lain; dan
3. c.berstatus tidak menikah.
(5)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebagai berikut:
1. a.jalur akademik:
  1. 1.bagi pemuda yang merupakan calon mahasiswa lulusan sekolah menengah akhir, sekolah menengah kejuruan, atau madrasah aliyah meliputi: a) nilai rapor dan surat keterangan Prestasi peringkat 1, peringkat 2, dan/atau peringkat 3 dari kepala satuan pendidikan; dan b) bukti telah diterima sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi.
  2. 2.bagi Pemuda yang merupakan mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan meliputi: a) paling tinggi semester 7 (tujuh); dan 6 b) memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk PTN atau 3,00 (tiga koma nol nol) untuk PTS di semester berjalan. b.jalur non akademik pada bidang seni budaya, olahraga atau kepemudaan dengan syarat mempunyai Prestasi:
  3. 1.juara 1 di tingkat kabupaten;
  4. 2.juara 1, juara 2 atau juara 3 di tingkat provinsi; atau
  5. 3.juara 1, juara 2 , juara 3, juara harapan 1, juara harapan 2 atau juara harapan 3 di Tingkat Nasional, yang dibuktikan dengan piagam Penghargaan dari instansi pemerintah atau lembaga baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan pemberian Penghargaan berupa Beasiswa bagi Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati membentuk Tim Koordinasi dan Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
1. a.Ketua, yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
2. b.Sekretaris, yang dijabat oleh sekretaris pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga; dan
3. c.Anggota, yang terdiri dari:
  1. 1.Inspektur Daerah;
  2. 2.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
  3. 3.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  4. 4.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  5. 5.Kepala Perangkat Daerah yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  6. 6.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah;
  7. 7.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika;
  8. 8.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan; 7
  9. 9.Kepala Bagian di Sekretariat Daerah yang mengurusi hukum dan kesejahteraan rakyat;
  10. 10.Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat;
  11. 11.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi; dan
  12. 12.Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi.
(2)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima Penghargaan berupa Beasiswa;
2. b.melakukan sosialisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Penghargaan berupa Beasiswa;
3. c.melaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
4. d.Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

(1)Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari unsur:
1. a.akademisi;
2. b.praktisi;
3. c.tokoh pemuda/tokoh masyarakat;
4. d.tokoh seni dan budaya;
5. e.tokoh olahraga; dan
6. f.instansi/lembaga terkait, yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, kompetensi dan kewenangan terkait pemberian Penghargaan berupa Beasiswa.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.melakukan penilaian dan/atau meneliti kelengkapan persyaratan calon penerima penghargaan;
2. b.memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian penghargaan melalui Tim Koordinasi;
3. c.melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima penghargaan;
4. d.melakukan penominasian calon penerima penghargaan;
5. e.mengusulkan daftar calon penerima penghargaan kepada bupati;
6. f.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemberian penghargaan; dan 8
7. g.meneliti, menganalisa dan memberikan rekomendasi serta melaporkan terkait usulan pembatalan dan pencabutan pemberian Penghargaan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…