DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Perbup No. 2 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik di Kabupaten Bekasi. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bekasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, yang saat ini masih dijumpai adanya kendala koordinasi, integrasi, dan standardisasi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik antar Perangkat Daerah sehingga diperlukan penguatan tata kelola untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan efisien;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bekasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarn bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4.Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
5.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 2);
6.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Keija Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN BEKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 2), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayatyakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut: 3

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
(2)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui kolaborasi penerapan SPBE terhadap unsur SPBE.
(3)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE;
2. b.Peta Rencana SPBE;
3. c.Rencana dan anggaran SPBE;
4. d.Proses Bisnis;
5. e.Data dan Informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE;
7. g.Aplikasi SPBE;
8. h.Keamanan SPBE; dan
9. i.Layanan SPBE.
(4)Kolaborasi Penerapan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya bersama antar-unit kerja, antar-Perangkat Daerah, serta dengan pemangku kepentingan eksternal untuk menyelenggarakan SPBE secara terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(5)Bentuk Kolaborasi Penerapan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
1. a.integrasi sistem aplikasi dan basis data;
2. b.penyusunan standar prosedur layanan bersama; dan/atau
3. c.bentuk kolaborasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
  1. 2.Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Daerah. 4
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat domain arsitektur.
(3)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskipsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur Data dan Informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.
(4)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
(5)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(6)Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi SPBE.
(7)Dalam proses penyusunan Arsitektur SPBE, Perangkat Daerah menyiapkan data dukung yang diperlukan berupa domain dan referensi Arsitektur SPBE yang meliputi:
1. a.domain dan referensi Proses Bisnis SPBE;
2. b.domain dan referensi Aplikasi SPBE;
3. c.domain dan referensi data dan informasi; dan
4. d.domain dan referensi layanan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat
(6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Daerah; 5
3. c.perubahan Arsitektur SPBE; atau
4. d.hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
(4)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ay at (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi SPBE.
(5)Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada tim koordinasi.
(6)Setiap Perangkat Daerah menyusun Peta Rencana SPBE Perangkat Daerah dan dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui tim koordinasi.

4.Diantara ayat (4) dan ayat (5) dalam Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Lay an an SPBE.
(2)Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
(3)Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Organisasi dan Tata Laksana dengan Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.
(4)Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.
(4a)Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan, melakukan inovasi, dan merancang usulan perubahan proses bisnis di lingkup tugas dan fungsinya. 6 (4b)Usulan dari setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang organisasi dan tata laksana dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika.
(4c)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang organisasi dan tata laksana dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika bertugas untuk mengintegrasikan, menyelaraskan, dan memvalidasi usulan sebagimana dimaksud pada ayat (4b) sesuai dengan Arsitektur SPBE Daerah secara keseluruhan dan memastikan tidak ada tumpang tindih serta menjaga keterpaduan lay an an.
(5)Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

5.Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat

(3)sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Seluruh Perangkat Daerah di Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
(2)Penggunaan Jaringan Intra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
2. b.mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
3. c.mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
(3)Perangkat Daerah dapat membangun jaringan lokal sebagai bagian dari ekosistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang teknologi informasi dan komunikasi. 7

6.Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Sistem Penghubung Layanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
(2)Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan jaringan pemerintah;
2. b.memenuhi standar interoperabilitas antar- Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
3. c.mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
4. d.mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
(3)Setiap aplikasi yang dibangun Perangkat Daerah harus mendaftarkan an tar muka pemrograman aplikasi yang digunakan ke dalam Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

7.Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan pusat data di Daerah.
(2)Layanan pusat data di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(3)Seluruh Perangkat Daerah di Daerah harus memanfaatkan layanan pusat data di Daerah. 8
(4)Layanan pusat data di Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5)Reviu layanan pusat data di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE Daerah.
(6)Penggunaan layanan Pusat Data di luar Pusat Data Daerah, dilakukan dalam rangka cadangan data atau kepentingan lainnya, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
(7)Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud ayat
(6)dapat berupa:
1. a.pemulihan data akibat bencana seperti banjir, gempa, dan kebakaran;
2. b.kebutuhan teknologi spesifik yang tidak tersedia atau tidak efisien jika harus disediakan oleh Pusat Data Daerah;
3. c.penggunaan layanan perangkat lunak atau aplikasi yang sudah jadi yang secara otomatis data layanan tersimpan di pusat data milik penyedia layanan;
4. d.kebutuhan ketersediaan tinggi geografis yaitu layanan publik yang sangat kritikal dan tidak boleh mati yang sistemnya perlu dijalankan secara aktif di dua atau lebih pusat data yang berbeda lokasi secara bersamaan untuk memastikan dalam hal satu lokasi gagal, lokasi lain langsung mengambil alih tanpa gangguan; dan/atau
5. e.proyek rintisan atau pengembangan cepat yaitu proyek percontohan yang butuh pengembangan cepat dan bersifat sementara, yang lebih efisien dan cepat apabila menggunakan layanan komputasi awan publik.
  1. 8.Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(3)dilaksanakan sebagai berikut: 9
1. a.perencanaan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. b.penganggaran, keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
3. c.pengadaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang dan jasa;
4. d.kepegawaian diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah;
5. e.kearsipan dinamis diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan;
6. f.pengawasan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan urusan pemerintahan; dan
7. g.akuntabilitas kinerja diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan tata laksana.

Pasal 2

OB Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dilaksanakan sebagai berikut:

a.layanan Pengaduan Pelayanan Publik diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
b.1 ayanan Data Terbuka diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
c.jaringan dokumentasi dan informasi hukum diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum; dan 10
d.Layanan Publik Berbasis Elektronik lainnya dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1. 9.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
(2)Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaaan SPBE di Daerah.
(2a)Setiap pelayanan berbasis elektronik yang dilaksanakan Perangkat Daerah harus melaksanakan manajemen risiko SPBE.
(3)Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
(4)Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…