DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang eknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada : a. PNS dan CPNS; b.Pejabat Negara c. Pimpinan dan Anggota DPRD; d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan f. PPPK

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025. :1.Pasal18Ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-Undangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2011Nomor82, TambahanLembaranNegara RepublikNomor5234) sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdengan Undang-UndangNomor13Tahun2022tentang PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor12Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang- undangan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2022Nomor143,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia6801); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan Lembaran Republik IndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah beberapakalidiubahterakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor2Tahun 10. 2022tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2023Nomor 41,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor6856); Undang-UndangNomor30Tahun2014tentang AdministrasiPemerintahan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor292,TambahanLembaran RepublikIndonesiaNomor5601)sebagaimanatelah beberapakalidiubahterakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun2023tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun 2022tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023Nomor 41TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 6856); Undang-UndangNomor101Tahun2024tentang KabupatenBekasidiProvinsiJawaBarat(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2024Nomor 287,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor7038); PeraturanPemerintahNomor11Tahun2025tentang Pemberian TunjanganHariRayadanGajiKetiga Belas KepadaAparaturNegara,Pensiunan, PenerimaPensiun danPenerimaTunjangan Tahun2025(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2025Nomor27,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor7099); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor2036) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018tentangPerubahan AtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun 2015tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2019Nomor157); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor 1781); KeputusanMenteriDalamNegeriNomor100.2.1.3.221 Tahun2025 tentangPengesahan PengangkatanKepala Daerahdan Wakil KepalaDaerah padaKabupatendan KotaHasilPemilihan KepalaDaerah SerentakTahun2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030; Peraturan Daerah KabupatenBekasiNomor6Tahun2016 tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah KabupatenBekasi(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi A Ke 12. 13. 14. Memperhatikan : Menetapkan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 2); Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 10); Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 56); Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 63); KeputusanBupati BekasiNomor100.3.3.2/Kep.49- BPKD/2025tentangPengesahanDokumenPelaksanaan Anggaran(DPA)PeraturanBupati BekasiNomor63Tahun 2024tentangPenjabaranAnggaran PendapatanBelanja Daerah(APBD)TahunAnggaran2025. SuratKementerian DalamNegeriRepublik Indonesia Nomor100.2.1.6/1876/OTDAtanggal13Maret 2025 tentangPercepatanPembentukanPeraturan KepalaDaerah TentangTeknisPemberianTunjanganHariRayadanGaji Ketiga BelasyangBersumberdariAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerahTahun2025. MEMUTUSKAN : PERATURANBUPATITENTANGTEKNISPEMBERIAN TUNJANGANHARIRAYA DANGAJIKETIGA BELAS YANG BERSUMBERDARIANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENBEKASITAHUN ANGGARAN2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatiiniyangdimaksud dengan: 1.Daerah Kabupatenadalah Daerah Kabupaten Bekasi.

2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati, Wakil Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Perangkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
4.Pejabat Negara adalah Pejabat yang Lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
6.Pegawai Negeri Sipil yang seclanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)PemberianTunjanganHariRayadanGajiKetiga Belasdiberikankepada: a.PNSdanCPNS; PejabatNegara PimpinandanAnggotaDPRD; Pimpinan Badan LayananUmumDaerah; Pegawai Non Pegawai AparaturSipilNegara padaperangkat daerah yangmenerapkanpolapengelolaanKeuanganBadan LayananUmum Daerah; dan fiPPPK
(2)PNSsebagaimana dimaksudpadaayat(1)meliputiPNS dalamjabatan: a.pimpinantinggiataudalam jabatansetarajabatanpimpinantinggi; administratoratau dalam jabatan yangsetarajabatan administrator; pengawasataudalam jabatan yangsetarajabatan pengawas; Fungsional dan pelaksana. o a0 o p00
(3)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS :
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara, atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Gaji Pokok; 2) Tunjangan Keluarga; 3) Tunjangan Pangan; 4) Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum; dan 5) Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sesuaipangkat,jabatan, peringkat jabatan,ataukelasjabatannya.
(2)Dalamhalguruyanggajipokoknya bersumberdarianggaranpendapatan dan belanjadaerahtidakmenerima tambahanpenghasilansebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufe,dapat diberikanpalingbanyaksebesar tunjanganprofesiguruatau palingbanyaksebesartambahanpenghasilan guruAparaturSipilNegara yangditerimadalam1(satu)bulan.
(3)TunjanganHariRayadangajiketiga belasbagiPimpinandanAnggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah,palingbanyaksebesarakumulasidari uangrepresentasi,tunjangankeluarga, dantunjanganjabatanPimpinan danAnggotaDewanPerwakilan RakyatDaerahsesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undanganyangmengaturhakkeuangandan administratifPimpinandanAnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah.
(4)TunjanganHariRayadanGajiKetiga Belasbagi: a.pimpinan Badan LayananUmum/BadanLayananUmumDaerah;dan b.pegawainon-PegawaiAparaturSipilNegara yang bertugas padainstansi pemerintahyangmenerapkanpolapengelolaankeuangan Badan LayananUmum/BadanLayananUmumDaerah,palingbanyaksebesar tunjanganHariRaya danGajiKetiga Belasyang diberikankepada PNS padaBadan LayananUmum/BadanLayananUmumDaerahtersebut yang pangkat, jabatan peringkat jabatan, atau kelasjabatannyasetara.
(5)TunjanganHariRaya danGajiKetiga BelasbagiPPPK dengan masakerja kurangdari1(satu)Tahundiberikan tunjanganHariRaya danGajiKetiga Belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yangmengacupada besaran penghasilan1(satu)bulan yang diterima.
(6)Dalamhalpenghasilan1(satu)bulanpada2(dua)bulansebelumbulan HariRayasebagimana dimaksudpadaayat(1)belum dibayarkansebesar penghasilanyangseharusnyaditerimakarenaberubahnyapenghasilan, kepadayangbersangkutantetapdiberikanselisihkekurangan Tunjangan HariRaya.
(7)Penghasilansebagaimanapadaayat(1)diberikanbagiCPNSmeliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji Pokok PNS; Tunjangan Keluarga;
2. c.Tunjangan Pangan; Tunjangan Umum; dan Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. o Q.

Pasal 4

BesaranPemberianGajiKetiga BelasberlakusecaraMutatisMutandis terhadapBesaranPemberian TunjanganHariRaya. 1) @)

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

TunjanganHariRayauntuk AparaturNegara,Pensiunan, Penerima PensiundanPenerimaTunjangandibayarkanpaling cepat15(lima belas) harikerjasebelumtanggalHariRaya. DalamhaltunjanganHariRayasebagaimana dimaksudpadaayat(1) belumdapatdibayarkan, tunjanganHariRaya dapatdibayarkansetelah tanggalHariRaya. Besaran tunjanganHariRaya yangdibayarkansebagaimana dimaksud padaayat(1)didasarkanpada besarankomponenpenghasilanyang dibayarkanpada bulan FebruariTahun2025. GajiKetiga Belassebagaimana dimaksuddalamPasal2dibayarkanpaling cepatpada bulan JuniTahun2025. DalamhalGajiKetiga Belassebagaimana dimaksudpadaayat(1)belum dapatdibayarkanGajiKetiga Belasdapatdibayarkansetelahbulan Juni Tahun2025. GajiKetiga Belassebagaimana dimaksudpadaayat(1)besarannyayaitu sebesarpenghasilan1(satu)bulan pada bulanMeiTahun 2025.

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

PeraturanBupatiinimulai berlaku padatanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerah KabupatenBekasi. Ditetapkan : di Cikarang Pusat pada tanggal : 13 Maret 2025 BUPATI BEKASI Ttd ADE KUSWARA KUNANG Diundangkandi:CikarangPusat Pada Tanggal:13Maret 2025 :USEKREDAERAH KABUPATENBEKASI(4. DEDY SUPRIYAD BERITADAERAH KABUPATENBEKASI TAHUN2025NOMOR3

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…