DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang insentif pemungutan pajak dan retribusi; penganggaran, pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban insentif pemungutan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bekasi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5.Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.
6.Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya, meliputi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi atau Badan.
9.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. lO.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ll.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. 12.Tenaga lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Instansi Perangkat Daerah Pemungut Pajak untuk membantu pelaksanaan pemungutan PBB-P2.
13.Kinerja adalah pencapaian target penerimaan Pajak atau Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan pada masing-masing Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan.
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pemungutan Pajak dan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional dibayarkan kepada :
1. a.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
2. b.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
3. c.Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak atau Perangkat Daerah pemungut Reribusi; dan
4. d.Pemungut PBB-P2 pada Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan Tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak.

Pasal 3

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan :
1. a.Kinerja perangkat daerah;
2. b.Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai perangkat daerah;
3. c.Pendapatan Daerah; dan
4. d.Pelayanan kepada masyarakat.
(2)Pemberian insentif didasarkan atas kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan pencapaian tahapan target penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per Triwulan oleh Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah.
(3)Tahapan target Penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Besaran dan Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 4

(1)Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1), ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
(2)Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

(1)Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
1. a.Insentif pemungutan Pajak Daerah, paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
2. b.Insentif pemungutan Retribusi Daerah, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(2)Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan 5% (lima persen) dari besaran insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 7

(1)Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan setiap triwulan kepada setiap Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah dan Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang dibayarkan terhitung mulai bulan Januari tahun berkenaan pada awal triwulan berikutnya apabila telah mencapai target kinerja triwulan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (3).
(2)Apabila target kinerja triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya, setelah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(3)Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
(4)Dalam hal target penerimaan pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.
(5)Dalam hal target penerimaan pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus persen) tetapi telah mencapai atau melebihi target triwulan III, maka insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
(6)Dalam hal terjadi perubahan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran berkenaan, pembayaran Insentif mengacu dan berpedoman kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah atau Pemungut Retribusi Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku; Peraturan Bupati Bekasi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 10) . dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…