DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Hal pokok yang diatur: 1. Perhitungan Bantuang Keuangan 2. Penganggaran 3. Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan 4. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Partai Politik 5. Penyerahan Bantuan Keuangan 6. Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 7. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;

b.Foto copy surat keterangan Nomor Wajib Pajak;
c.Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir olehketua atau sekretarisKPU Kabupaten Bekasi;

(1)@)
(3)
(4)
(1)2
1. d.Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
2. e.Rencana penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik;
3. f.Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
4. g.Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 8

Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Tim Verifikasi. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi. Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Pengeloaan Keuangan Daerah; Inspektorat Daerah; dan o a0 o Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara. Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana Pasal 7 ayat (4).

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi kepada pimpinan Partai Politik dengan Berita Acara Serah Terima, Surat tanda terima bantuan keuangan yang berupa kwitansi yang ditandatangani diatas materai oleh pimpinan Partai Politik dengan menggunakan Cap Stempel Partai Politik; Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan secara bertahap, maksimal 2 (dua) tahapan. Apabila bantuan keuangan diserahkan secara bertahap maka penyerahan tahap berikutnya dapat dilakukan setelah ada laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan pada tahap sebelumnya. Dalam hal bantuan keuangan diserahkan sekaligus dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka laporan pertanggungjawabannya wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan administrasi :

a.Surat keterangan dari Bank Jabar Banten (BJB) yang menyatakan kepemilikan Nomor Rekening Bank atas nama Dewan Pimpinan Daerah yang masih berlaku;
b.Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

Bantuan keuanganPartaiPolitikdigunakansebagaidana penunjang kegiatan Pendidikan Politik pada Partai Politik serta operasional sekretariat.

Pasal 12

(1)Kegiatan pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meningkatkan partisipasi Politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2)Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
1. a.pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal lka, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
(3)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 13

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 berkaitan dengan:

a.administrasi umum;
b.pelangganan daya dan jasa;
c.pemeliharaan data dan arsip;dan
d.pemeliharaan peralatan kantor.

Pasal 14

Pemerintah Daerahdapatmeminta Badan Kesatuan BangsadanPolitik KabupatenBekasiuntuk melakukan pemeriksaanataspenggunaandana bantuan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 15

(1)Partai Politik wajib membuat pembukuan dan mengarsipkan bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
(2)Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan secara bertahap 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima. @ Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.

Pasal 16

Partai politik wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling Lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 17

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berjalan sampai laporan pertanggungjawabannya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 206 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 206) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…