DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur mengenai Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang meliputi Ketentuan umum, Klasifikasi dan nomenklatur jabatan dan pelaksana, Penetapan nomenklatur jabatan pelaksana, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang… SALINAN C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2025\PERBUP\1_NOMENKLATUR JAB PELAKSANA.docx 2
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9.Keputusan… C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2025\PERBUP\1_NOMENKLATUR JAB PELAKSANA.docx 3
9.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang jabatan pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Beliutung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembartan Daerah Kabupaten Belitng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Bupati adalah Bupati Belitung.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Jabatan … C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2025\PERBUP\1_NOMENKLATUR JAB PELAKSANA.docx 4
5.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat dengan JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9.Klerek adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.
10.Operator adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum.
11.Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.
12.Instansi Teknis adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai tugas dan fungsinya menjadi instansi pengguna suatu jabatan pelaksana.
13.Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.
14.Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
15.Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatanyang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

BAB II

KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

(1)Jabatan pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
(2)Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Pasal 3

(1)Karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: kedudukan, ruang lingkup tugas jabatan, serta jenis dan tanggung jawab pekerjaan.
(2)Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi proses dan cara kerja dalam menjalankan Tugas Jabatan.

Pasal 4

Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas:

a.Klerek;
b.Operator; dan
c.Teknisi.

Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan syarat dan Tugas Jabatan sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 6

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digunakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk:

a.penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b.penentuan … C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2025\PERBUP\1_NOMENKLATUR JAB PELAKSANA.docx 6
b.penentuan kelas jabatan;
c.pengembangan karier;
d.pengembangan kompetensi;
e.penilaian kinerja;
f.penggajian dan tunjangan; dan
g.pemberhentian.

Pasal 7

Dalam hal tidak ada PNS yang memenuhi Kualifikasi Pendidikan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka diberikan nama jabatan dengan Kualifikasi Pendidikan minimal dengan kelas jabatan terendah.

Pasal 8

Penamaan Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melakukan penetapan penyesuaian nama jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III

PENETAPAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 10

Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Untuk menjamin kualitas PNS sesuai dengan kualifikasi jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian… C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2025\PERBUP\1_NOMENKLATUR JAB PELAKSANA.docx 7 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk melaksanakan pemetaan jabatan guna melaksanakan penataan PNS.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…