DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah; sekretariat; bidang pendataan dan lain-lain pendapatan daerah; bidang penetapan an perencanaan; bidang penagihan dan pembukuan; kelompok jabatan fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, terencana, dan berbasis riset serta inovasi, diperlukan suatu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk pengelolaan pendapatan daerah guna mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belitung;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas… SALINAN C:\Users\LegalDrafter\Dropbox\Bagian Hukum\BAGIAN HUKUM (SHARED)\PHD\2025\PERBUP\3-PERBUP SOTK BAPENDA HARMON KANWIL.docx 2 Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8.Peraturan… C:\Users\LegalDrafter\Dropbox\Bagian Hukum\BAGIAN HUKUM (SHARED)\PHD\2025\PERBUP\3-PERBUP SOTK BAPENDA HARMON KANWIL.docx 3
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 181);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.Bupati adalah Bupati Belitung.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah.
4.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6.Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah.
7.Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah.
8.Sub… C:\Users\LegalDrafter\Dropbox\Bagian Hukum\BAGIAN HUKUM (SHARED)\PHD\2025\PERBUP\3-PERBUP SOTK BAPENDA HARMON KANWIL.docx 4
8.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pendapatan Daerah.
9.Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah.
10.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

BAB II

KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan, sebagai berikut:

a.perumusan kebijakan teknis pada sumber-sumber pendapatan Daerah;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada penerimaan pendapatan Daerah dari sumber pajak Daerah, dana transfer, lain-lain pendapatan Daerah, dan lain- lain pendapatan asli Daerah yang sah;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas pada penerimaan pendapatan Daerah;
d.pelaksanaan… C:\Users\LegalDrafter\Dropbox\Bagian Hukum\BAGIAN HUKUM (SHARED)\PHD\2025\PERBUP\3-PERBUP SOTK BAPENDA HARMON KANWIL.docx 5
d.pelaksanaan pengembangan potensi pada sumber-sumber pendapatan Daerah;
e.pengawasan, pengendalian teknis serta mengevaluasi pada seluruh sumber-sumber penerimaan pendapatan Daerah; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pendapatan Daerah serta lain-lain pendapatan Daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

a.Kepala Badan;
b.Sekretariat;
c.Bidang Pendataan dan Lain-lain Pendapatan Daerah;
d.Bidang Penetapan dan Perencanaan;
e.Bidang Penagihan dan Pembukuan; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal.… C:\Users\LegalDrafter\Dropbox\Bagian Hukum\BAGIAN HUKUM (SHARED)\PHD\2025\PERBUP\3-PERBUP SOTK BAPENDA HARMON KANWIL.docx 6

Pasal 7

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan dan aset;
b.pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
c.pengoordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah di bidang pendapatan Daerah serta lain-lain pendapatan Daerah;
d.pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat terdiri atas:

a.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024