DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) Bab dan 8 (delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

1.Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Menetapkan : 10. 11. Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 8); 9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28); Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 9); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonasia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%. 6. Hari Raya adalah hari raya idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:

a.Pejabat Negara;
b.Aparatur Negara;
c.PNS
d.PPPK; dan
e.CPNS. Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bupati Bengkalis dan Wakil Bupati Bengkalis. Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi PNS Kabupaten Bengkalis dalam jabatan:
a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;

(5)
(6)
1. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas; fungsional utama; fungsional ahli madya; fungsional ahli muda; d. fungsional ahli pertama; rR mo fungsional penyelia; fungsional mahir; fungsional terampil;
2. k.fungsional pemula;
3. l.pelaksana; dan
4. m.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi PPPK Kabupaten Bengkalis. CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi CPNS Kabupaten Bengkalis.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan dalam hal: a. b.

(1)
(2)sedang cuti diluar tanggungan negara; atau sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d terdiri atas:

a.gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan oO Ff 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang reprensentasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD. i. j

(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan bagi CPNS terdiri atas:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; tunjangan keluarga; tunjangan Pangan; tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan oF 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.

Pasal 6

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan, paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025. Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025. Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 didasarkan pada besaran komponen yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 19 Meret 2°95 BUPATI BENGKALIS, Xr KASMARNI Diundangkan di Bengkalis pada tanggal 19 Maret 2725 SEKRETARIS DAZRAH KABUPATEN BENGKALIS, ERSAN SAPUTRA TH BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 46

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…