DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 8 (delapan) Bab dan 24 (dua puluh empat) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas Pelayanan Publik; Pelayanan Penanganan Pengaduan; Peran Serta Dan Survei Kepuasan Masyarakat; Pemantauan Dan Evaluasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. 2

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5357); 10.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 11.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499), 14.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 1); 3 Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. 12. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bengkalis.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 9. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peratuan Perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perangkat Daerah, UPT, BUMD, Desa dan badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 4 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau, dan terukur. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik. Atasan Penyelenggara adalah Pimpinan Penyelenggara yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat lanjut usia, anak, wanita hamil, ibu menyusui, serta penyandang disabilitas. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan Pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran oleh Penyelenggara. Pengelola pengaduan pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat, pegawai atau orang yang ditugaskan oleh Penyelenggara untuk mengelola pengaduan masyarakat pada setiap penyelenggara pelayanan publik. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik. 5 24. 25. 26. Sarana pengaduan adalah tempat atau ruangan dan segala kelengkapannya yang disediakan secara khusus untuk menerima pengaduan dari pengadu atau penerima pelayanan. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala | (satu) sampai dengan 4 (empat).

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat; dan terwujudnya survei kepuasan masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 4

Pelayanan publik berasaskan: a. b. kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan; kepastian hukum, artinya menjamin terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan,; kesamaan hak, yaitu’ pemberian’ pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi; ¢. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima layanan; d. keprofesionalan, artinya pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas; partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat; f. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil; g. 6 keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan; h. akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 1. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan; ketepatan waktu, artinya penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan; dan k. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara tepat, mudah, dan terjangkau. 1

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: mo penyelenggaraan pelayanan publik; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; pelayanan penanganan pengaduan; peran serta dan survei kepuasan masyarakat; pemantauan dan evaluasi; dan pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 6

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan_ standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

a.sederhana yaitu standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara; partisipatif yaitu penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan, akuntabel yaitu hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan, berkelanjutan yaitu standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan; d. 7
e.transparansi yaitu standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
f.keadilan yaitu standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Pasal 7

(1)Penyelenggara menyusun rancangan standar pelayanan sebagai bahan kajian diskusi dengan masyarakat.
(2)Penyelenggara mengidentifikasi standar pelayanan yang sudah ada sebelumnya dalam menyusun rancangan standar pelayanan.
(3)Setiap standar pelayanan dipersyaratkan mencantumkan komponen yang terdiri dari:
1. a.komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery); dan
2. b.komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing).
(4)Komponen yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.persyaratan,
2. b.sistem, mekanisme, dan prosedur;
3. c.jangka waktu pelayanan;
4. d.biaya/tarif;
5. e.produk pelayanan; dan
6. f.penanganan pengaduan, saran dan masukan.
(5)Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.dasar hukum; sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan mo ot . evaluasi kinerja pelaksana. 8
(6)
(7)Partisipasi
(1)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)Komponen yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib dipublikasikan. Tahapan penyusunan rancangan’ standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Penyusunan rancangan- standar’ pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

(2)
1. a.pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan masyarakat pengguna layanan baik secara langsung maupun tidak langsung; stakeholder pelayanan publik; ahli/pakar/akademisi; organisasi masyarakat sipil; lembaga swadaya masyarakat; media massa; dan mmo Bo os tokoh masyarakat. Penetapan dan jumlah wakil masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta jumlahnya, ditentukan oleh penyelenggara dengan memperhatikan integritas, kompetensi dan kepedulian di bidang pelayanan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penyelenggara wajib membuat berita acara pembahasan standar pelayanan sebelum penetapan standar pelayanan. Pihak yang terlibat dalam pembahasan wajib menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Standar pelayanan yang telah disepakati ditetapkan oleh penyelenggara.

(3)
(4)
(1)
(2)
(3)Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)

Pasal 10

Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat pelayanan sebelum menerapkan standar pelayanan. (1 Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:

(2)
1. a.pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
2. b.pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan
3. c.pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak standar pelayanan ditetapkan melalui berbagai media antara lain melalui papan pengumuman, brosur, leaflet dan media informasi lainnya agar mudah diketahui, dilihat, dibaca dan diakses oleh masyarakat. Format maklumat pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diinternalisasi dan disosialisasikan kepada pihak terkait. Penyelenggara mendokumentasikan kegiatan internalisasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penjelasan penerapan standar pelayanan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 10

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…