DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 16 (enam belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Penyelenggaraan DOD; Perubahan DOD; Olahraga Unggulan; Pemantauan Dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Desain Olahraga Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6962); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001); 5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212); 6. 2 Menetapkan :
7.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH.

BAB I

PENDAHULUAN Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan adalah dengan menumbuhkan pembangunan nasional dibidang keolahragaan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan _pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3.Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis. S. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
6.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
7.Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
8.Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah Kabupaten Bengkalis yang disusun berdasarkan DBON.
9.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
10.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
11.Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
12.Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga. 3 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus- menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan. Tim Koordinasi Kabupaten adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat daerah kabupaten. Induk Organisasi Cabang Olahraga yang selanjutnya disingkat IOCO adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.percepatan implementasi DBON di Daerah; dan
b.menghasilkan DOD yang operasional, implementatif, dan sinergis dengan DBON.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. b Cc. d penyelenggaraan DOD; . perubahan DOD; olahraga unggulan; dan . pemantauan dan Evaluasi. 4

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)

BAB II

VISI, MISI, PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN DOD Penyusunan DOD ini mengacu pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. Perpres ini mengatur mengenai Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Dunia Usaha dan Industri, Akademisi, Media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan. DBON memuat visi dan misi, prinsip, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategis, serta peta jalan DBON.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan DBON_ di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan DOD. DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BABI : pendahuluan;
b.BABII : visi, misi, prinsip, tujuan dan sasaran DOD;
c.BABII : kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan DOD;
d.BABIV : petajalan DOD Kabupaten Bengkalis; dan
e.BABV_ : penutup. Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat gambaran umum mengenai penyelenggaraan DOD yang efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan visi DBON. Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan sesuai dengan misi DBON. Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat prinsip yang digunakan dalam menjalankan misi dan mewujudkan tujuan DBON. Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat indikator pencapaian visi dan misi. Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)huruf c memuat arah kebijakan dan upaya yang dimuat dalam DOD dengan berpedoman pada DBON. Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c memuat tahapan pelaksanaan DOD. Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dalam 5 (lima) tahapan periode tahun 2021-2045. DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(9)disusun secara periodik dalam 5 (lima) tahapan dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahap pertama tahun 2021-2024; tahap kedua tahun 2025-2029; tahap ketiga tahun 2030-2034; tahap keempat tahun 2035-2039; dan tahap kelima tahun 2040-2045. ¢. d. e. 5
(2)Tahap pertama tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengatur mengenai penguatan fondasi implementasi DOD.
(3)Tahap kedua tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur mengenai penguatan fondasi penyelenggaraan DOD yang sudah terbangun pada tahap pertama melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, terpadu berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat daerah ke tingkat nasional.
(4)Tahap ketiga tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengatur mengenai pengembangan dan inovasi penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap kedua melalui inovasi pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasiskan ilmu pengetahuan dan __ teknologi keolahragaan. c
(5)Tahap keempat tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur mengenai pemantapan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ketiga melalui penerapan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan berkelanjutan.
(6)Tahap kelima tahun 2040-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengatur mengenai keberlanjutan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap keempat melalui_ sistem pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.
(7)Rincian peta jalan DOD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam rangka menyelenggarakan DOD di Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi.

Pasal 7

(1)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang olahraga dan perangkat daerah terkait.
(2)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua : Bupati;
2. b.wakil ketua : Wakil Bupati; 6
(3)
(4)
1. c.ketua pelaksana : Sekretaris Daerah;
2. d.sekretariat pelaksana : kepala perangkat daerah di bidang olahraga;
3. e.anggota : 1. kepala bagian hukum 10. 11. 12. 13. 14. sekretariat daerah; kepala perangkat daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; kepala perangkat daerah di bidang perencanaan daerah; 3. kepala perangkat daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah; 4. kepala perangkat daerah di bidang pendidikan; 5. kepala perangkat daerah di bidang pariwisata; kepala perangkat daerah di bidang kesehatan; 6. 7. kepala perangkat daerah di bidang perindustrian; 8. kepala perangkat daerah di bidang perdagangan; 9. kepala perangkat daerah di bidang pembinaan usaha kecil dan menengah; kepala perangkat daerah di bidang sosial; kepala perangkat daerah di bidang _sopekerjaan umum; kepala instansi_ vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama_ tingkat kabupaten; dan organisasi keolahragaan / pihak-pihak terkait. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di daerah. Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila diperlukan. 7 (S)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)Organisasi keolahragaan/ pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
1. a.Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bengkalis:
2. b.Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bengkalis;
3. c.National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kabupaten Bengkalis;
4. d.induk organisasi cabang olahraga Kabupaten Bengkalis;
5. e.Badan pembina olahraga pelajar seluruh Indonesia (BAPOPSI) Kabupaten Bengkalis;
6. f.akademisi;
7. g.dunia usaha dan industri di Kabupaten Bengkalis; dan
8. h.media. Susunan Keanggotaan dan uraian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PENYELENGGARAAN DOD Kebijakan Kebijakan DOD kami disusun atas dasar pemahaman bahwa setiap daerah memiliki karakteristik unik, tantangan, dan potensi tersendiri dalam hal olahraga. Oleh karena itu, kami mendorong penerapan pendekatan yang berbasis pada konteks lokal, melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, lembaga olahraga, dan sektor swasta.

Pasal 8

DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan sepanjang tidak bertentangan dengan DBON. Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat:

a.perubahan DBON;
b.perubahan rencana pemerintah jangka menengah nasional dan rencana pemerintah jangka menengah daerah;
c.perubahan target DOD; promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan DBON; dan/atau d.
e.alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Koordinasi. Tata cara penyusunan perubahan DOD dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

BAB IV

PETA JALAN DOD KABUPATEN BENGKALIS Peta jalan Desain Olahraga Daerah merupakan alat yang penting dalam menggarap pengembangan kegiatan olahraga di suatu wilayah. Dengan menggambarkan infrastruktur yang ada serta potensi yang dimiliki, peta ini memandu perencanaan strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik. Dari lintasan lari hingga lapangan sepak bola, setiap elemen olahraga direpresentasikan dalam peta ini, memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten menetapkan cabang olahraga unggulan DOD, meliputi:

a.cabang olahraga dari DBON yaitu atletik dan renang; dan
b.cabang olahraga unggulan daerah yaitu takraw dan anggar.

Pasal 10

(1)Dalam rangka penyelenggaraan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada IOCO.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.honorarium bagi olahragawan sesuai dengan kategorinya;
2. b.honorarium bagi pelatih sesuai dengan kategorinya; honorarium bagi manajer; honorarium bagi paling banyak 7 (tujuh) orang tenaga pendukung;
3. e.honorarium bagi pelatih warga negara asing dan tenaga pendukung warga negara asing;
4. f.akomodasi, konsumsi, dan transportasi;
5. g.peralatan latihan dan pertandingan /lomba;
6. h.peralatan sport science untuk mendukung peningkatan performa;
7. i.seragam latihan dan pertandingan/lomba;
8. j.uji coba (try out};
9. k.pemusatan latihan (training camp);
10. l.simulasi pertandingan;
11. m.pelayanan medis paripurna;
12. n.sewa tempat latihan; dan/atau oO. vitamin dan suplemen. d.
(3)Fasilitasi secbagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)
(2)
(2)

Pasal 11

Promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan dilakukan dalam rangka memenuhi target capaian prestasi sesuai DOD dan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…