DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 13 (tiga belas) Bab dan 20 (dua puluh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Keanggotaan Dewan Pendidikan; Mekanisme Pemilihan Dewan Pendidikan; Masa Jabatan Dewan Pendidikan; Hak, Kewajiban Dan Larangan Dewan Pendidikan; Pemberhentian Dewan Pendidikan; Tata Hubungan Kerja; Pengawasan; Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten /Kota ditetapkan oleh bupati/walikota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962); wy 5. 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 10); 7. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis. 3. 4 . Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Bupati adalah Bupati Bengkalis. yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab di bidang Pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab dalam bidang pendidikan di Kabupaten Bengkalis. . Dewan pendidikan Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya6. disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dewan Pendidikan berkedudukan di ibukota Bengkalis. y # 3

Pasal 3

(1)Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomondasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
(2)Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media cetak, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
(3)Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomondasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
(4)Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Pasal 4

(1)Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di Daerah.
(2)Dewan Pendidikan dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri, profesional dan tidak dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak lain

BAB III

KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Anggota Dewan Pendidikan terdiri dari tokoh yang berasal dari:
1. a.pakar pendidikan;
2. b.penyelenggara pendidikan;
3. c.organisasi profesi; dan
4. d.organisasi sosial kemasyarakatan.
(2)Pakar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
2. b.orang yang memiliki pengalaman di bidang Pendidikan.
(3)Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.badan musyawarah perguruan swasta; dan
2. b.yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. ; 4
(4)Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.persatuan Guru Republik Indonesia; dan
2. b.lembaga persatuan profesi atau organisasi sejenis.
(5)Organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap dunia Pendidikan di Daerah.

Pasal 6

(1)Susunan keanggotaan Dewan Pendidikan, terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota;
3. c.bendahara merangkap anggota; dan
4. d.anggota.
(2)Keanggotaan Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
(3)Struktur keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
(4)Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berkedudukan sebagai penduduk di Daerah;
b.sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah; 9 berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
d.berpendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana Strata 1;
e.mendapatkan rekomendasi tertulis dari Lembaga yang mengusulkan, dibubuhi tanda tangan, cap dan stempel;
f.tidak pernah dipidana atau tidak sedang dalam status tersangka dalam kasus tindak pidana Kejahatan; dan
g.bukan sebagai pengurus partai politik.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 8

(1)Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan.
(2)Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak, elektronik dan laman./ 4 5

Pasal 9

(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), bertugas:
1. a.menyusun rencana pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan;
2. b.melakukan pengumuman rekruitmen calon anggota Dewan Pendidikan melalui media cetak, elektronik dan laman; ° melakukan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan;
3. d.menuangkan hasil pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan dalam berita acara;
4. e.mengusulkan kepada calon anggota Dewan Pendidikan yang tertuang hasil pemilihan untuk bermusyawarah secara mufakat (Pleno) memilih Ketua Dewan Pendidikan.
5. f.mengusulkan calon anggota Dewan Pendidikan dan Ketua Dewan Pendidikan kepada Bupati; dan
6. g.mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pemilihan anggota Dewan Pendidikan kepada Bupati.
(2)Anggota Panitia Pemilihan berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang berasal dari unsur:
1. a.Akademisi; Inspektorat Daerah; Dinas Pendidikan; Kantor Kementerian Agama; c. d. Organisasi Profesi Pendidik;e. Organisasi Kemasyarakatan; dan
2. g.Media Massa. f.
(3)Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan rekomendasi tertulis dari Lembaga yang diusulkan.
(4)Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.penanggungjawab;
2. b.ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.anggota.
(5)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Panitia pemilihan mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapat usulan dari:
1. a.organisasi profesi pendidik;
2. b.organisasi profesi lain; atau
3. c.organisasi kemasyarakatan./ 4 6
(2)Bupati menerima hasil pemilihan dari panitia pemilihan dan menetapkan anggota dewan pendidikan paling banyak 11 (sebelas) orang dari 22 (dua puluh dua) orang yang diusulkan oleh panitia pemilihan.
(3)Panitia pemilihan dinyatakan selesai tugasnya setelah Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pendidikan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…