Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) Bab dan 10 (sepuluh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Standar Satuan Harga; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2. 10. 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); Ne8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nbomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 11. 12. 13. 14. 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Bupati adalah Bupati Bengkalis. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. 6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 7. 8. 10.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai salah satu acuan bagi SKPD dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD berjalan dengan efektif, dan efisien; Peraturan Bupati ini bertujuan agar:
BAB II
SSH adalah adalah Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dan lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja; SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
BAB ILL
Dalam hal SKPD/ Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berlokasi atau mempunyai kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/ Kota di luar wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dapat berpedoman pada Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat. 6
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah tercantum dalam e-cataloque dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar e-cataloque Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam hal barang dan jasa yang tidak terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dapat mengacu pada aturan umum pengadaan barang dan jasa serta ketentuan lain yang relevan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 33 Juni 28925 BUPATI BENGKALIS, i KASMARNI Diundangkan di Bengkalis pada tanggal 78 Juni 2125 SEKRETARIS DA H KABUPATEN BENGKALIS, ERSAN SAPUTRA TH BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 28 BUPATI BENGKALIS, £ aKASMARNI 228 1§
Membuka PDF…