DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) Bab dan 16 (enam belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Penerima Insentif; Sumber Dan Besaran Insentif; Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemeérintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); sy 3. 4. 6. Menetapkan : 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688 1); 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 2); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 8); 9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 8); Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 9); Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 21); Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 33); Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 64); Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 7 1); Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 73 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 73); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Bengkalis. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis. 4. 5. 3

6.Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkalis tugas dan fungsinya yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
7.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas_ kinerja_ ttertentu. dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 10.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dalam mekanisme pemberian insentif bagi pihak yang berperan dalam pemungutan Pajak dan Retribusi.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan penerimaan Daerah melalui optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sehingga dapat digunakan untuk pembangunan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.penerima Insentif;
b.sumber dan besaran Insentif; dan c. penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

BAB II

PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

(1)Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)4 Karakteristik dan kondisi objektif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
1. a.kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam membiayai pembangunan Daerah, terutama yang menjadi program dan prioritas di Daerah;
2. b.tingkat kesulitan dalam melaksanakan pemungutan; tanggung jawab dan intensitas_ keterlibatan dalam melaksanakan pemungutan; dan
3. d.capaian kinerja_ tertentu. pemungutan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional] dibayarkan kepada:

a.pejabat dan pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
b.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
c.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; dan
d.pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat, dan tenaga lainya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah; dan
e.pihak lain yang membantu Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah. Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberikan remunerasi berupa tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja. Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
a.kinerja perangkat Daerah;
b.semangat kerja bagi pejabat atau pegawai perangkat Daerah; pendapatan Daerah; dan9 pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif apabila mencapai target pencapaian kinerja penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 5

(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
2. b.sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)};
3. c.sampai dengan triwulan III :75%(tujuh puluh lima persen); dan
4. d.sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
(3)Dalam hal target suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(4)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayar untuk triwulan sebelumnya.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 7

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Besarnya Insentif ditetapkan 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
(2)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

(1)Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
1. a.dibawah Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. b.Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. c.diatas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 {tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; 6
4. d.diatas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
5. e.tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.
(2)Besarnya pembayaran Insentif untuk pungutan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8.
(3)Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8.

Pasal 10

Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 11

(1)Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan besarnya pembayaran _Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pelaksanaan lebih lanjut besaran Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi pada setiap Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…