DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1): Bab ini mendefinisikan istilah-istilah terkait organisasi dan operasional rumah sakit, seperti Rumah Sakit, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Susunan Organisasi. BAB II Pembentukan dan Kedudukan (Pasal 2-3): Bab ini menetapkan pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si. sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kabupaten Bengkayang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bengkayang melalui Sekretaris Daerah. BAB III Susunan Organisasi (Pasal 4-13): Bab ini mengatur struktur organisasi RSUD yang terdiri dari Direktur, Sub Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan (dibagi menjadi Seksi Pelayanan Medik dan Seksi Pelayanan Keperawatan), Bidang Penunjang dan Pengembangan (dibagi menjadi Seksi Penunjang dan Seksi Pengembangan), serta kelompok jabatan fungsional, dan mengatur pengangkatan serta pemberhentian Direktur. BAB IV Tugas dan Fungsi (Pasal 14-23): Bab ini menguraikan tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi, mulai dari Direktur, Sub Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan, hingga Seksi-seksi di bawahnya. BAB V Tata Kerja (Pasal 24-25): Bab ini mengatur mekanisme kerja di RSUD, menekankan pentingnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit kerja. BAB VI Ketentuan Lain-Lain (Pasal 26): Bab ini menetapkan bahwa Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Bupati. BAB VII Ketentuan Peralihan (Pasal 27): Bab ini mengatur bahwa penetapan Peraturan Bupati ini tidak membatalkan atau mengubah pejabat, surat keputusan, atau perjanjian yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 28-29): Bab ini mencabut peraturan lama (Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021) dan menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si;

b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang sudah tidak sesuai dengan tuntutan pelayanan di rumah sakit sehingga perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si.;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 77);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksananaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten BengkayangTahun 2016 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Ka bu paten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
9. 1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
10. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabu paten Bengkayang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. 3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
12. 4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
13. 5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. 6.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
15. 7.Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
16. 8.Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kabupaten Bengkayang sebagai unit organisasi bersifat khusus.
17. 9.Direktur adalah direktur RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang.
18. 10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 1 1. Jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
19. 12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. 13.Pejabat fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Kabupaten Bengkayang.
21. 14.Komite medik adalah organisasi non struktural di rumah sakit yang beranggotakan staf medis rumah sakit, bertugas membantu pimpinan rumah sakit dalam menetapkan kebijakan medis melalui proses kredensial, rekredensial, menjaga mutu profesi staf medis dan etika profesi di rumah sakit.
22. 15.Komite Keperawatan adalah organisasi non struktural di rumah sakit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka pembinaan profesi keperawatan yang meliputi kredensial, rekredensial, pemeliharaan mutu profesi, menjalankan praktik keperawatan sesuai standar dan etika profesi keperawatan di rumah sakit.
23. 16.Komite lainnya adalah kornite non structural di rumah sakit yang dibentuk oleh pimpinan Rumah Sakit untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di rumah sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta etika rumah sakit.
24. 17.Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis di rumah sakit.

BAB II

III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Ors. Jacobus Luna, M.Si pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Kabupaten Bengkayang.
(2)RSUD Ors. Jacobus Luna, M.Si sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelas C.

Pasal 3

(1)RSUD Ors. Jacobus Luna, M.Si merupakan unit organisasi yang bersifat khusus yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Ors. Jacobus Luna, M.Si memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3)RSUD Ors. Jacobus Luna, M.Si dipimpin oleh seorang direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(4)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
1. a.pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan kepegawaian;
2. b.tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis;
3. c.pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. d.mutu dan keselamatan pasien; dan
5. e.kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku.
(5)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah serta laporan kepegawaian RSUD Ors. Jacobus Luna, M. Si.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si, terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Bagian Tata Usaha, membawahi:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. 3.Subbagian Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Pelayanan, membawahi: 1 . Seksi Pelayanan Medik; dan
  1. 2.Seksi Pelayanan Keperawatan;
4. d.Bidang Penunjang, membawahi:
  1. 1.Seksi Penunjang Medik; dan
  2. 2.Seksi Penunjang Non Medik.
5. e.Bidang Pengendalian, membawahi:
  1. 1.Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat; dan
  2. 2.Seksi Rekam Medik dan Akreditasi.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si dapat membentuk satuan organisasi yang bersifat non struktural seperti Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Lainnya serta Satuan Pengawas Internal/SPI.
(3)Bagan susunan struktur organisasi RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawatjalan dan gawat darurat sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
d.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Pasal 7

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas memimpin penyelenggaraan RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
2. b.pengkoordinasian pelayanan kesehatan RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si dengan institusi lain;
3. c.penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
4. d.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
5. e.penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dalam hal Direktur berhalangan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 8

(1)Bagian Tata Usaha sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(2)Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, serta perlengkapan dan rumah tangga RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. a.pengkoordinasian dalam penyusunan program kerja di lingkungan RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si.;
2. b.pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana di lingkungan RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si.;
3. c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan pelayanan administrasi di lingkungan RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si.;
4. d.pengkoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si.;
5. e.pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
6. f.Pengkoordinasian pengelolaan informasi dan dokumentasi serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
7. g.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
8. h.pengkoordinasian pelaporan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
9. i.pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar pelayanan dan/ atau standar operasional prosedur sesuai bidang tugasnya; j . pengkoordinasian laporan hasil penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit;
10. k.pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan program kerja serta penganggaran RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si;
11. l.pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
12. m.pengkoordinasian pengelolaan pola tarif dan pelayanan administrasi keuangan;
13. n.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
14. o.pelaksanaan tugas lain di bidang ketatausahaan yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 9

(1)Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufbangka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
(2)Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pengelolaan urusan rumah tangga, tata usaha, surat menyurat, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta tata usaha kepegawaian.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
2. b.pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, perizinan rumah sakit, ekspedisi, urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kantor, penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dinas, kepustakaan dan pengelolaan diklat serta pengembangan profesi tenaga rumah sakit;
3. c.fasilitasi pelaksanaan rapat pada RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si;
4. d.pelaksanaan perencanaan dan penyusunan produk hukum dan regulasi kesehatan;
5. e.penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
6. f.pelaksanaan pembinaan, ketatalaksanaan dan disiplin pegawai;
7. g.pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan seluruh perlengkapan dan peralatan;
8. h.pengkoordinasian dengan bidang lain dalam penyusunan data perencanaan kebutuhan dan pengembangan pegawai;
9. i.penyiapan bahan dan memproses pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, hukuman disiplin, mutasi, cuti bebas tugas, kenaikan gaji berkala dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian; J. penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pegawai untuk mengikuti kursus, tugas belajar dan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan mutu dan keterampilan serta pengembangan karir pegawai;
10. k.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Umum dan Kepegawaian; dan I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 10

(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
(2)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan, menyusun perencanaan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan program dan kegiatan di lingkungan RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si;
2. b.pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Strategis Bisnis (RBS) RSUD Drs.Jacobus Luna, M.Si dengan bidang-bidang terkait;
3. c.pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kerja pengembangan rumah sakit yang sesuai dengan rencana strategis serta kebijakan operasional RSUD Drs. Jacobus Luna,M.Si berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. d.pengkoordinasian penetapan indikator-indikator penilaian kualitas pelayanan;
5. e.pelaksanaan pemantauan, telaah dan analisa dalam pencapaian cakupan rumah sakit berdasarkan indikator dan standar mutu pelayanan;
6. f.pengkoordinasian penyusunan laporan hasil penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit;
7. g.pengkoordinasian penyusunan perjanjian kinerja, penyusunan rencana kerja tahunan, laporan forum konsultasi publik, laporan pengendalian pelaksanaan program, laporan pemantauan pelaksanaan rencana dan laporan akuntabilitas kinerja RSUD Drs.Jacobus Luna, M.Si
8. h.evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan program dan kegiatan di lingkungan RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
  1. 1.penyiapan bahan perumusan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang; j . pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang;
9. k.pengkoordinasian penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang; I. evaluasi dan pelaporan program atau kegiatan di lingkungan RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
10. m.pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan anggaran rutin/pembangunan berdasarkan data dan informasi keuangan sebagai pertanggungjawaban di lingkungan RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang; dan
11. n.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
(1)Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
(2)Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan anggaran dan perbendaharaan serta akuntansi dan keuangan dan aset rumah sakit.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program kerja bagian keuangan;
2. b.membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis keuangan dan aset;
3. c.pelaksanaan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang;
4. d.pelaksanaan bimbingan dan pembinaan bendaharawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. e.mengkoordinasi pelaksanaan penyelesaian pertanggungjawaban perbendaharaan termasuk pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. f.pengkoordinasian dalam penyusunan laporan keuangan dari sumber dana APBD, BLUD dan sumber dana lainnya di lingkungan RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang;
7. g.melakukan pengelolaan kas, pendapatan, biaya dan utang-piutang;
8. h.penyelenggaran sistem informasi manajemen keuangan;
  1. 1.pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaminan kesehatan di rumah sakit, termasuk klem penagihan jaminan kesehatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan;
9. j.pengelolaan pencairan dana jaminan kesehatan, termasuk yang bersumber dari BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan/jasa raharja/taspen/pihak ketiga;
10. k.penyusunan dan pengarsipan dokumen keuangan jaminan kesehatan; I. pelaksanaan pendataan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan aset rumah sakit;
11. m.evaluasi dan pelaporan bidang keuangan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
12. n.penyiapan dokumen dalam rangka audit keuangan oleh internal atau eksternal;
13. o.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 12

(1)Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(2)Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok pelaksanaan manajemen pelayanan medis dan pelayanan keperawatan.
(3)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan program kerja kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
2. b.pengoordinasian penyusunan tata kelola manajemen dan pengembangan pelayanan medik dan keperawatan;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan manajemen mutu bidang pelayanan medik dan keperawatan;
4. d.pengoordinasian pengelolaan data bidang pelayanan medik dan keperawatan;
5. e.pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar pelayanan dan/ atau standar operasional prosedur bidang tugasnya;
6. f.pengkoordinasian dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
7. a.pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
8. b.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…