DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1): Bab ini mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan, seperti Pakaian Dinas, Pakaian Dinas Harian, Pakaian Sipil Lengkap, dan berbagai jenis pakaian dinas lainnya. BAB II Maksud dan Tujuan (Pasal 2): Bab ini menetapkan bahwa maksud peraturan adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam memakai Pakaian Dinas, dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. BAB III Pakaian Dinas ASN (Pasal 3-15): Bab ini menguraikan jenis-jenis Pakaian Dinas ASN (Pakaian Dinas Harian, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Lapangan, dll.), model, serta jadwal penggunaannya, termasuk Pakaian Dinas Harian khaki (Senin dan Selasa), kemeja putih (Rabu), dan batik/tenun/lurik (Kamis dan Jumat). BAB IV Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas (Pasal 16-24): Bab ini mengatur jenis atribut (tanda jabatan, lencana Korpri, papan nama, dll.), bentuk, dan penggunaannya, serta jenis kelengkapan pakaian dinas (tutup kepala, ikat pinggang, sepatu). BAB V Pendanaan (Pasal 25): Bab ini menetapkan bahwa pendanaan Pakaian Dinas bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. BAB VI Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 26): Bab ini mengatur bahwa Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas, dengan pengawasan kedisiplinan dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian. BAB VII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 27-29): Bab ini memuat ketentuan tentang penyesuaian pakaian bagi ASN wanita berhijab/hamil, kewajiban ASN untuk berpakaian dinas dengan atribut lengkap, dan sanksi disiplin bagi ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
b.bahwa Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); - 1 - 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah depgan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2000 Nomor 1 Seri D);
9.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Hari Jadi Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2014 Nomor 5); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG. - 3

BAB I

KETENTUAN UMUM sebagai unsur yang memimpin yang menjadi Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. - 4

14.Pakaian khas daerah adalah pakaian adat yang memiliki model tersendiri digunakan pada acara khusus memiliki nuansa kedaerahan, warna dan corak spesifik yang diakui sebagai ciri khas Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam memakai Pakaian dinas dan atribut pada hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB III

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang meliputi:

a.Pakaian Dinas Harian;
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap;
d.Pakaian Dinas lapangan;
e.Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
g.Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
h.pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
c.Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 5

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional. - 5
(2)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan kedalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resm1.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional baju dimasukkan kedalam celana.
(4)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, digunakan oleh ASN pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pakaian batik pongah bipokat.
(3)Pakaian batik pongah bipokat digunakan pada hari Kamis.

Pasal 8

Bagi Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun. - 6

Pasal 10

(1)Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN pada :
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas keluar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwama gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
(4)Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
(2)Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…