DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Bab ini berisi ketentuan dan definisi umum dari istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati, mulai dari Daerah hingga Insentif Tidak Langsung dan Surat Peringatan. BAB II Bab ini menjelaskan maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati, yaitu memberikan landasan hukum insentif dan bertujuan meningkatkan motivasi, kualitas layanan, dan fleksibilitas pengelolaan keuangan. BAB III Bab ini mengatur tentang asas dan prinsip yang mendasari pemberian insentif, yaitu proporsionalitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, kelayakan, dan keadilan penghargaan. BAB IV Bab ini mengatur hak dan kewajiban pegawai, di mana setiap pegawai berhak mendapat insentif dan wajib bekerja secara optimal dan profesional. BAB V Bab ini mengatur pembentukan, komposisi, tugas pokok, dan proses kerja Tim Perumus Pemberian Insentif Atas Pelayanan Kesehatan. BAB VI Bab ini menentukan ruang lingkup Peraturan Bupati, yang mencakup penerima insentif, sumber dana, metode, komponen, dan proporsi insentif. BAB VII Bab ini merinci penerima insentif atas pelayanan kesehatan dan ketentuan pemotongan insentif (denda) bagi pegawai yang dikenakan Surat Peringatan (SP1, SP2, SP3).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengamanatkan rumah sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Atas Pelayanan Kesehatan, Jasa Jaga Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dan Tunjangan Bahaya Radiasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian lnsentif Atas Pelayanan Kesehatan Pada Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang;

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
9.Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah labupaten bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten bengkayang Tahun 2016 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang [lomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Sengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7); 1 . Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi BLVD pada RSUD Kabupaten Bengkayang (Serita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 1 1 ) ;
12.Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Serita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 3 1 ) ;
13.Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Pada Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang (Serita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 6); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

2.Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5.Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
6.Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut BLVD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang yang menerapkan pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Oaerah.
7.Rumah Sakit Umum Oaerah yang selanjutnya disingkat RSUO adalah Rumah Sakit Umum Oaerah Ors. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang.
8.Pernimpin BLUO RSUO adalah Oirektur Ors. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang.
9.Pegawai adalah Pegawai RSUO Ors. Jacobus Luna, M.Si yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan tenaga profesional lainnya
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 1 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12.Pegawai yang yang selanjutnya disebut Tenaga Profesional adalah Pegawai pada RSUO Ors. Jacobus Luna, M.Si yang ahli menjalankan tugasnya dalam suatu profesi tertentu, memiliki pengetahuan, kecakapan dan/atau ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan profesi di bidang kesehatan atau di luar bidang kesehatan yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap dan status kepegawaiannya bukan sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara.
13.Tunjangan Tetap adalah upah yang dananya bersumber dari pemerintah daerah dan/ atau biaya operasional rumah sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14.Tarif rumah sakit yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun kegiatan non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
15.Pendapatan BLUO RSUO adalah bersumber darijasa pelayanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
16.Tim perumus adalah tim yang dibentuk oleh Oirektur RSUO untuk menyusun usulan perhitungan insentif atas jasa pelayanan BLUO RSUO.
17.Metode prospektif (prospective payment system) adalah sistem pembayaran pada pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebelum/setelah pelayanan medik atau lamanya perawatan di rumah sakit;
18.Insentif atas pelayanan adalah insentif berbasis kinerja yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji bagi seluruh pegawai rumah sakit yang dananya bersumber dari pendapatan pelayanan dan non pelayanan rumah sakit dan dibayarkan setiap bulan;
19.Indikator penilaian adalah indeks untuk menentukan besaran nilai individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya;
20.Sistem indeks adalah ketentuan untuk menentukan besaran skor yang dimiliki masing-masing pegawai BLUD RSUD; 2 1. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat kesehatan dan pemeliharaan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
22.Indonesian Case Base Groups yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sebuah sistem untuk menentukan tarif standar yang digunakan oleh Rumah Sakit sebagai referensi biaya klaim ke pemerintah selaku pihak BPJS atas biaya pasien BPJS.
23.Belanja insentif Pelayanan adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk membayar belanja insentif pelayanan yang diberikan oleh BLVD RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si kepada seluruh pegawai BLUD RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si;
24.Belanja Operasional adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk membayar belanja jasa operasional, meliputi belanja barang/jasa dan belanja modal.
25.Insentif Langsung, yang selanjutnya disingkat IL adalah jumlah insentif langsung darijasa pelayanan yang diperuntukkan bagi seluruh pegawai rumah sakit yang bekerja di pusat pendapatan ( revenue center), petugas klaim/ casemi.x dan Manajer Pelayanan Pasien/ case manager, sesuai dengan proporsi yang ditentukan;
26.Insentif Tidak Langsung, yang selanjutnya disingkat ITL adalah jumlah insentif tidak langsung dari jasa pelayanan yang diperuntukkan bagi seluruh pegawai rumah sakit dengan mekanisme pembagian berdasarkan indeks.
27.Surat Peringatan Pertama (SPl) adalah peringatan tertulis yang diberikan kepada pegawai sebagai teguran pertama atas pelanggaran disiplin yang bersifat ringan atau pelanggaranpertamakali. Bentuk pelanggaran berupa ketidakhadiran tanpa keterangan tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan, pelanggaran terhadap ketentuan kerja/disiplin sebanyak 3 (tiga) kali dalam l (satu) bulan, keterlambatan pengisian laporan medis sebanyak 3 (tiga) laporan medis dalam 1 (satu) bulan, dan/atau alasan administrasi lainnya sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.
28.Surat Peringatan Kedua (SP2) adalah peringatan tertulis yang diberikan kepada pegawai setelah menerima SP 1 dan masih melakukan pelanggaran yang sama dan/ atau pelanggalaran lainnya, pelanggaran ini disebut sebagai pelanggaran sedang.
29.Surat Peringatan Ketiga (SP3) adalah peringatan tertulis ketiga atau terakhir yang diberikan kepada pegawai setelah menerima SP 1 dan SP 2, dan masih melakukan pelanggaran yang sama dan/atau pelanggaran lainnya, pelanggaran ini disebut sebagai pelanggaran berat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud:
1. a.memberikan landasan hukum dalam pemberian insentif atas pelayanan kesehatan kepada seluruh pegawai BLUD RSUD;
2. b.menjamin transparansi, kepatutan dan kewajaran dalam pemberian insentif atas pelayanan.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan:
1. a.meningkatkan motivasi agar memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja;
2. b.meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat;
3. c.membangun tim kerja yang solid; dan
4. d.memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

(1)Asas pemberian insentif atas pelayanan kesehatan BLUD RSUD, vaitu:
1. a.proporsionalitas, diukur berdasarkan besarnya beban kerja, tingkat pelayanan-produktivitas dan besaran pendapatan rumah sakit;
2. b.kepatutan, diukur dari besarnya nilaijasa pelayanan yang dihasilkan analisis dan evaluasi jabatan;
3. c.kewajaran, dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLVD RSUD Kabupaten Bengkayang; dan
4. d.kinerja, yaitu dengan mengacu pada kinerja layanan dan kinerja keuangan, mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.
(2)Insentif atas pelayanan kesehatan BLUD RSUD Kabupaten Bengkayang d.iberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
1. a.kelayakan, memenuhi kewajaran tingkat kehidupan pegawai dalam memenuhi tingkat kebutuhan fisik maupun sosial di lingkungan tempat pegawai ditugaskan bekerja;
2. b.keadilan penghargaan pekerjaan, disesuaikan dengan posisi dan jabatan yang berkaitan langsung dengan beban kerja serta bertanggungjawab atas posisi atau jabatan yang diemban;
3. c.keadilan penghargaan kinerja, disesuaikan dengan nilai kinerja pada pekerjaannya yaitu nilai kinerja atas nilai pekerjaannya dalam bentuk pencapaian target kinerja (tingkat produktivitas).
(3)Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian insentif atas pelayanan kesehatan harus seimbang, pantas, sesuai keadaan, berdasar tugas dan fungsi, terbuka dan dapat dipertanggungiawabkan.

BAB IV

HAK DAN KEW AJIBAN

Pasal 4

(1)Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapat insentif atas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(2)Setiap pegawai yang bekerja pada unit pelayanan pusat pendapatan (revenue center) harus bekerja secara optimal dan professional sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan produktif.
(3)Setiap pegawai yang bekerja pada unit penunjang (supporting) pusat pendapatan harus bekerja secara optimal dan professional dalam mendukung pelayanan pada pusat pendapatan berupa ketersediaan sarana, prasarana, fasilitas, SOM, prosedur pelayanan dan kebutuhan lain yang diperlukan. B AB V TIM PERUMUS PEMBERIAN INSENTIF ATAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

(1)Direktur membentuk tim perumus pemberian insentif atas pelayanan kesehatan rumah sakit yang diangkat dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
(2)Tim perumus pemberian insentif atas pelayanan kesehatan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.komite medis 4 (empat) orang;
2. b.komite keperawatan dan kebidanan 3 (tiga) orang;
3. c.komite lainnya l(satu) orang;
4. d.pegawai administrasi dan keuangan 3 (tiga) orang; dan
5. e.Struktural 7 (tujuh) orang.
(3)Tim perumus mempunyai tugas pokok merumuskan pemberian insentif atas pelayanan kesehatan BLVD RSUD Ors. Jacobus Luna, M.Si serta mengevaluasi dan melaporkan hasilnya kepada direktur.
(4)Hasil dari tim perumus pemberian insentif atas pelayanan kesehatan rumah sakit adalah dalam bentuk berita acara rekomendasi sistem pemberian insentif atas pelayanan kesehatan yang harus ditanda tangani oleh ketua, wakil ketua, sekretaris dan seluruh anggota tim.
(5)Berita acara rekomendasi sistem pemberian insentif atas pelayanan kesehatan yang sudah ditandatangani diserahkan kepada direktur.
(6)Pemberian insentif atas pelayanan kesehatan rumah sakit ditetapkan oleh direktur berdasarkan rekomendasi tim perumus dengan pertimbangan tertentu serta memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan rumah sakit.
(7)Keputusan pemberian insentif atas pelayanan kesehatan oleh direktur bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh tim perumus pemberian insentif atas pelayanan kesehatan rumah sakit.
(8)Direktur menyampaikan keputusan pemberian insentif atas pelayanan kesehatan rumah sakit kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

BAB VI

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a.penerima insentif atas pelayanan kesehatan;
b.sumber dana;
c.metode dan komponen;
d.proporsi insentif atas pelayanan kesehatan;

BAB VII

PENERIMA INSENTIF ATAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

(1)Penerima insentif atas pelayanan kesehatan BLVD RSUD adalah:
1. a.Pegawai BLVD RSUD dan pegawai lain yang ditugaskan di BLVD RSUD;
2. b.Pegawai manajerial, dokter, perawat dan penunjang lainnya yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh karena diklat (diklat fungsional/diklat lainnya) dengan perhitungan insentif jasa pelayanan untuk indeks bobot kerja (resiko dan emergency kerja) menjadi nol;
3. c.Pegawai manajerial, dokter, perawat dan penunjang lainnya yang menerima SPl dibuktikan dengan Serita Acara dari atasan langsungnya dikenakan pemotongan insentif atas total jasa pelayanannya sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 bulan sejak SPl dikeluarkan, sebagaimana tercantum dalan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. d.Pegawai manajerial, dokter, perawat dan penunjang lainnya yang menerima SP2 dibuktikan dengan Serita Acara dari atasan langsungnya dikenakan pemotongan insentif atas total jasa pelayanannya sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 bulan sejak SP2 dikeluarkan, sebagaimana tercantum dalan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
5. e.Pegawai manajerial, dokter, perawat dan penunjang lainnya yang menerima SP3 dibuktikan dengan Serita Acara dari atasan langsungnya dikenakan pemotongan insentif atas total jasa pelayanannya sebesar 70% (tujuh puluh pdrsen)selama3 bulan sejak SP3 dikeluarkan, sebagaimana tercantum dalan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
6. f.Dokter spesialis mitra yang melakukan pelayanan langsung kepada pasien.
(2)Insentif atas pelayanan kesehatan BLUD RSUD tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai BLUD RSUD yang ditugaskan pada badan/instansi lain di luar lingkungan RSUD;
2. b.Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
3. c.Pegawai yang menjalankan cuti dalam 1 (satu) bulan penuh;
4. d.Pegawai tugas belajar yang dibebastugaskan dari jabatannya terhitung sejak Surat Keputusan Tugas Belajar ditetapkan; dan
5. e.Pegawai mitra yang tidak melakukan pelayanan langsung kepada pasien.

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 8

(1)Insentif atas pelayanan Kesehatan pegawai BLUD RSUD bersumber dari pendapatan pelayanan dan non pelayanan dan atau pendapatan lain lain BLUD RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang.
(2)insentif atas pelayanan diberikan setiap bulan, rutin secara periodik dan besarnya bersifat dinamik sesuai dengan perolehan pendapatan pelayanan rumah sakit.

BAB IX

METODE DAN KOMPONEN

Pasal 9

(1)Metode yang digunakan dalam pemberian insentif atas pelayanan kesehatan kepada pejabat BLUD RSUD dan pegawai BLUD RSUD adalah metode prospektif (prospective payment system) dengan penghitungan proporsional.
(2)Pemberian insentif terdiri atas pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas komponen pemberian insentif atas pekerjaan/jabatan dan pemberian insentif atas kinerja.
1. a.komponen pemberian insentif atas pekerjaan/jabatan (pay for position) sebagaimana dimaksudavat (2) terdiri atas masa keria.
2. b.komponen pemberian insentif atas kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas insentif atas pelayanan yang diberikan berkaitan kinerja pegawai secara periodik sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan rumah sakit dengan tujuan pemacu motivasi kinerja pegawai (pay for performance). Besaran insentif bersifat dinamis bergantung kepada pendapatan rumah sakit.
(3)Alokasi dana setiap komponen sebagaiman dimaksud pada ayat (2) yang tidak digunakan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) BLUD RSUD. B AB X PROPORSI INSENTIF ATAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

( 1 ) Insentif atas pelayanan pasien umum dan ikatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai dengan pendapatan pelayanan terhadap tarif pelayanan.

(2)Proporsi insentif yang bersumber dari tarif paket Jaminan Kesehatan Nasional menggunakan tarif paket INA CBG's. Perhitungan proporsi insentif pelayanan umum dikonversikan kedalam insentif Jaminan Kesehatan Nasional.
(3)Proporsi insentif yang bersumber dari pasien umum dan pasien dengan jaminan selain Jaminan Kesehatan Nasional/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dihitung dengan kisaran besaran 30%-50% dari total pendapatan rumah sakit.
(4)Perhitungan pembagian insentif atas pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)Insentif atas pelayanan terbagi menjadi IL dan !TL.
(2)IL
1. a.IL diperuntukkan bagi pemberi pelayanan langsung di unit penghasil atau Revenue Center, yaitu pelaksana dan kelompok pendamping (asisten);
2. b.IL terdiri dari IL Pelaksana dan IL Asisten;
3. c.IL pelaksana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah seorang dokter, psikolog, psikiater;
4. d.IL Asisten, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari IL Asisten Bersama, IL Asisten Ruang, dan IL Asisten Perawat Manajerial, adalah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bekerja pada masing-masing unit pelayanan revenue center.
  1. 1.IL Asisten Bersama, adalah insentif yang diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bekerja pada unit penghasil pendapatan atau revenue center; kecuali perawat manajerial (kepala ruangan unit pelayanan, petugas klaim/ casemix dan Manajer Pelayanan Pasien/ case manager).
  2. 2.IL Asisten Ruangan diberikan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bekerja di masing-masing unit pelayanan.
  3. 3.IL Asisten Perawat Manajerial diberikan kepada seluruh kepala ruangan unit pelayanan, petugas klaim/ casemix dan Manajer Pelayanan Pasien/ case manager.
(3)!TL
1. a.!TL diperuntukkan bagi seluruh pegawai rumah sakit yang terdiri dari jajaran manajemen, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
2. b.!TL terdiri dari:
  1. 1.ITL Struktural; dan
  2. 2.!TL Bersama.
3. c.!TL Struktural diberikan kepada manajerial, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang bekerja di pusat biaya/ cost center
4. d.ITL Bersama diberikan kepada seluruh pegawai rumah sakit baik yang bekerja di pusat pendapatan/revenue center, maupun di pusat biaya/ cost center.
5. e.Ketentuan distribusi jasa tidak langsung berdasarkan rekomendasi tim perumus insentif atas layanan kesehatan rumah sakit dengan mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan di rumah sakit dan kemampuan keuangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…