DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM berisi definisi-definisi yang relevan, seperti Daerah, Bupati, Pegawai, Pekerja Radiasi di bidang kesehatan, Bahaya radiasi, dan Tunjangan Bahaya Radiasi. BAB II: MAKSUD DAN TUJUAN menjelaskan bahwa Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian tunjangan dan bertujuan memberikan kompensasi serta perlindungan kepada tenaga kesehatan yang terpapar radiasi. BAB III: RUANG LINGKUP mengatur tentang penerima tunjangan bahaya radiasi, tingkat risiko dan besaran tunjangan, serta mekanisme pemberian dan penghentian tunjangan bahaya radiasi. BAB IV: PENERIMA TUNJANGAN BAHAYA RADIASI menetapkan bahwa yang berhak menerima tunjangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pekerja Radiasi, seperti dokter spesialis radiologi, radiografer, tenaga teknisi elektromedis, dan perawat yang bekerja pada pelayanan radiologi. BAB V: TINGKAT RESIKO DAN BESARAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI menggolongkan tunjangan berdasarkan empat tingkat risiko bahaya radiasi (Tingkat I - IV) dengan besaran tunjangan bulanan yang berbeda, didasarkan pada total nilai faktor risiko (RLDTL, JR, dan BR). BAB VI: PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI mengatur tata cara penetapan, pembayaran, penyesuaian, dan kondisi-kondisi yang menyebabkan penghentian (seperti meninggal dunia atau pindah unit/jabatan) atau penghentian sementara (seperti cuti besar atau tugas belajar lebih dari enam bulan) tunjangan bahaya radiasi. BAB VII: KETENTUAN PENUTUP menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 8 Juli 2025.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pekerja radiasi di bidang kesehatan memiliki resiko kerja yang tinggi akibat terpapar bahaya radiasi yang berasal dari sumber radiasi atau yang berada dalam medan radiasi;
b.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan, maka pekerja radiasi pada Bdadan Layanan Umum RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si dapat diberikan tunjangan sebagai kompensasi atas risiko bahaya radiasi yang mungkin dihadapi dalam pekerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang;

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3823);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi Di 2 Bidang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Norn or 6 Tahun 2017 Ten tang Perubahan Atas Perarturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi Di Bidang Kesehatan {Serita Negara Republik Indonesian Tahun 2017 Nomor 423);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sadan Layanan Umum {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sadan Layanan Umum {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
10.Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 6 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten bengkayang {Lembaran Daerah Kabupaten bengkayang Tahun 2016 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang nomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang {Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Bengkayang Nomor 6); 3 1 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Menetapkan Bengkayang Nomor 7); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI PADA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5.Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
6.Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang disebut BLVD RSUD Kabupaten Bengkayang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. 4
7.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang.
8.Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang.
9.Pegawai adalah Pegawai RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan tenaga profesional lainnya
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 1 1. Pekerja radiasi di bidang kesehatan adalah tenaga kesehatan yang dalam pelaksanaan tugasnya berinteraksi langsung atau tidak langsung dengan sumber radiasi pengion di fasilitas pelayanan Kesehatan untuk tujuan diagnostik, terapi, maupun penelitian.
12.Bahaya radiasi adalah merupakan risiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan langsung dengan sumber radiasi baik secara langsung ataupun tidak langsung dan dalam jangka waktu terus menerus ataupun sewaktu-waktu.
13.Tunjangan bahaya radiasi adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada tenaga kesehatan, khususnya mereka yang bekerja sebagai pekerja radiasi, untuk mengkompensasi risiko terpapar radiasi pengion dalam pekerjaan. Besaran tunjangan bervariasi tergantung pada tingkat risiko bahaya radiasi yang dihadapi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian tunjangan bahaya radiasi pada BLUD RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si;
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan:
1. a.memberikan kompensasi yang layak kepada tenaga kesehatan yang terpapar radiasi dalam melaksanakan tugasnya secara rutin di fasilitas pelayanan kesehatan; 5
2. b.mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan pegawai yang menjalankan tugas dengan risiko paparan radiasi sebagai bagian dari kewajibannya;
3. c.mendorong peningkatan keselamatan kerja dan kepatuhan terhadap standar proteksi radiasi sesuai peraturan perundang-undangan;
4. d.meningkatkan motivasi dan kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan medis yang menggunakan teknologi berbasis radiasi; dan
5. e.menyesuaikan kebijakan daerah dengan ketentuan nasional tentang kompensasi bagi pekerja radiasi sesuai arahan regulasi BAPETEN dan Kementerian Kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

l.penerima tunjangan bahaya radiasi;
1. 2.tingkat resiko dan besaran tunjangan bahaya radiasi;
2. 3.mekanisme pemberian dan penghentian tunjangan bahaya radiasi.

BAB IV

PENERIMA TUNJANGAN BAHAYA RADIASI

Pasal 4

(1)Pekerja radiasi yang berhak menerima tunjangan bahaya radiasi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Pekerja Radiasi, dan diberi tugas serta tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dan atau tidak Jangsung dengan sumber radiasi serta berada dalam medan radiasi.
(2)Pekerja radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.dokter spesialis radiologi;
2. b.radiograler;
3. c.tenaga teknisi elektromedis; dan
4. d.perawat yang bekerja pada pelayanan radiologi. 6 BABV TINGKAT RESIKO DAN BESARAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI

Pasal 5

(1)Tunjangan bahaya radiasi yang diberikan kepada Pekerja Radiasi digolongkan berdasarkan tingkat risiko bahaya radiasi
1. a.risiko bahaya radiasi tingkat I merupakan risiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan langsung dengan sumber radiasi secara terus menerus sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
2. b.risiko bahaya radiasi tingkat II merupakan risiko bagi Pekerja Radiasi yang berhubungan langsung dengan sumber radiasi sewaktu-waktu sebesar Rp 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
3. c.risiko bahaya radiasi tingkat III merupakan risiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan dengan sumber radiasi tidak langsung dan berada dalam medan radiasi terus menerus, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
4. d.risiko bahaya radiasi tingkat IV merupakan risiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan dengan sumber radiasi tidak langsung dan berada dalam medan radiasi sewaktu-waktu, sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
(2)Dalam hal pekerja radiasi menenma tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pekerja radiasi memilih salah satu tunjangan yang lebih menguntungkan.
(3)Tingkat risiko bahaya radiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada total nilai faktor tingkat risiko bahaya radiasi yang diterima pekerja radiasi.
(4)Faktor tingkat risiko bahaya radiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.faktor langsung atau tidak langsung (RLDTL);
2. b.faktor jenis radiasi (JR); dan
3. c.faktor besarnya radiasi (BR).
(5)Jumlah total nilai faktor untuk tiap tingkat tunjangan bahaya radiasi yang dapat dipenuhi pekerja radiasi ditetapkan 7
1. a.Bahaya radiasi tingkat I bagi pekerja radiasi yang mempunyaijumlah nilai faktor 720, yang diperoleh dari penjumlahan faktor RLDTL 450, faktor JR 180 dan faktor BR 90, yaitu dokter spesialis radiologi dan radiografer;
2. b.Bahaya radiasi tingkat II bagi pekerja radiasi yang mempunyai jumlah nilai faktor 480 sampai dengan 7 1 9 , yang diperoleh dari penjumlahan faktor RLDTL 300, faktor JR 120 dan faktor BR 60, yaitu tenaga teknisi elektromedis dan perawat yang bekerja pada pelayanan radiologi;
3. c.Bahaya radiasi tingkat III bagi pekerja radiasi yang mempunyai jumlah nilai faktor 320, yang diperoleh dari penjumlahan faktor RLDTL 200, faktor JR 80 dan faktor BR 40, yaitu tenaga kamar gelap radiologi dan perawat; dan
4. d.Bahaya radiasi tingkat IV bagi pekerja radiasi yang mempunyai jumlah nilai faktor 160, yang diperoleh dari penjumlahan faktor RLDTL 100, faktor JR 40 dan faktor BR 20, yaitu tenaga administrasi radiologi.

BAB VI

PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI

Pasal 6

(1)Pemberian dan penghentian tunjangan bahaya radiasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah menerima usu! dari direktur RSUD Ors. Jacobus Luna, M.Si.
(2)Tunjangan bahaya radiasi dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Togas dari pejabat yang berwenang.
(3)Permintaan pembayaran tunjangan bahaya radiasi diajukan oleh petugas pengelola administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Bupati melalui pembina kepegawaian menetapkan kembali keputusan mutasi tunjangan bahaya radiasi bagi Radiasi karena adanya perubahan pekerjaan atau pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya
(5)Tunjangan bahaya radiasi dihentikan apabila Pekerja Radiasi yang bersangkutan: 8
1. a.meninggal dunia;
2. b.diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
3. c.pindah ke instansi lain atau pindah ke unit lain yang tidak berada dalam medan radiasi;
4. d.pindah ke jabatan lain di luar jabatan pekerja radiasi;
5. e.tidak dapat bekerja sebagai pekerja radiasi;
6. f.menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
7. g.pekerja radiasi yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat karena dijatuhi hukuman disiplin berat karena alasan lain.
(6)Pekerja radiasi yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g yang kemudian mengajukan banding kepada Sadan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), tunjangan bahaya radiasinya dibayarkan kembali setelah ada keputusan dari BAPEK bahwa pekerja radiasi yang bersangkutan tidak dijatuhi hukuman disiplin berat.
(7)Penghentian tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terhitung bulan berikutnya sejak pekerja radiasi berhenti atau diberhentikan.
(8)Pekerja radiasi yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhak mendapat tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Tunjangan bersangkutan menjalani cuti besar, dan cuti bersalin bahaya radiasi dihentikan sementara apabila pekerja radiasi yang
(10)Tunjangan bahaya radiasi dihentikan sementara mulai bulan pada saat Pekerja Radiasi cuti sakit, cuti besar dan cuti bersalin berlaku tanggal 1 (satu) pada bulan berjalan dan apabila berlaku pada tanggal selanjutnya maka tunjangan bahaya radiasinya dihentikan mulai bulan berikutnya ( 1 1 ) Pekerja radiasi yang melaksanakan tugas belajar atau pendidikan dan pelatihan selama lebih dari enam bulan, pembayaran tunjangan bahaya radiasi dihentikan sementara mulai bulan ketujuh. 9

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bengkayang. Ditetapkan di Bengkayang Pada tanggal 2025 Diundangkan di Bengkayang Pada tanggal ai dengan aslinya IAN HUKUM, ' :zit 1 1. / I V - b 00604 1 0 1 3 10

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…