DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023, termasuk Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 yang mengatur besaran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD), tahapan pencairan, ketentuan penyaluran, serta penggunaan dana BHPRD di tingkat desa. Pasal II: Menetapkan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendorong peningkatan kemandirian desa, pemerataan pembangunan dan optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pembagian hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa;
b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang perlu dilakukan penyesuaian karena adanya dinamika kebijakan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kondisi fiskal daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 1
3.Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5495) sebagairnana teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nornor 77, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 77, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856);
5.Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6757);
6.Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 3 , Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5539) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nornor 1 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 2 1 , Tarn bahan Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Nornor 6623);
7.Peraturan Pernerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nornor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Urnurn Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 85, Tarnbahan Lernbaran Negara 2 Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sadan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10); 1 1. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 33); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN SENG KAY ANG. Pasal l Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 33) di ubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Dana BHPRD ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari target penerimaan basil pajak dan retribusi Daerah diluar retribusi pelayanan kesehatan pada Sadan Layanan Umum Daerah {BLUO).
(2)Dana BHPRD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.
(3)Dana BHPRD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.

2.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 5 berb unyi sebagai berikut: 3

Pasal 5

(1)Pengajuan pencairan dana BHPRD dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan.
(2)Pengajuan Dana BHPRD dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan :
1. a.Tahap I sebesar paling banyak 60% (enam puluh persen) dari besaran Bagi Hasil Pajak dan retribusi, persyaratan yang harus dicukupi antara lain : 1 . Surat Permohonan Pencairan BHP Tahap I dari Kepala Desa dan Camat;
  1. 2.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa bermaterai;
  2. 3.Rencana Penggunaan Dana (RPO) BHP dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) BHP;
  3. 4.Dokumen Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya;
  4. 5.Buku Pembantu Pajak Tahun sebelumnya; dan
  5. 6.Laporan PBB-P2 Semester II Tahun sebelumya minimal 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh data objek pajak di Desa.
2. b.Tahap II sebesar paling banyak 40% (empat puluh persen) atau sebesar kekurangan dana yang belum direalisasikan dari besarnya bantuan Bagi Hasil Pajak, persyaratan yang harus dicukupi antara lain :
  1. 1.Surat Permohonan Pencairan BHP Tahap II dari Kepala Desa dan Camat;
  2. 2.Laporan realisasi Penyerapan dan pemanfaatan BHP Tahap I telah mencapai 75% (Tujuh lima puluh persen) dari dana yang telah direalisasikan (BHP Tahap I);
  3. 3.Berita Acara Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan BHP Tahap I oleh Camat;
  4. 4.Dokumen Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran BHP Tahap I;
  5. 5.Buku Pembantu Pajak atas objek pajak BHP Tahap I; dan
  6. 6.Laporan PBB-P2 Tahun berkenaan minimal 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh data objek pajak di Desa.
  7. 3.Ketentuan Pasal 6 ayat ( 1 ) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penyaluran Dana BHPRD dilakukan berdasarkan hasil realisasi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah tahun berkenaan dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :

a.Tahap I pada sebesar 60% (enam puluh persen); dan
b.Tahap II pada sebesar 40% (empat puluh persen). 4

(1)Penyaluran Dana BHPRD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah APBD Kabupaten diundangkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak dan Retribusi Daerah.
(2)Penyaluran Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dalam tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
1. a.Tahap I paling cepat bulan Maret; dan
2. b.Tahap II paling cepat bulan Oktober.
(3)Dalam hal terdapat selisih lebih atau kurang salur atas Penyaluran Dana BHPRD yang telah disalurkan sebagairnana dimaksud pada ayat
(3), maka selisih lebih atau kurang salur akan diperhitungkan dalam rencana BHPRD tahun anggaran berikutnya.
(4)Nilai selisih lebih atau kurang salur diperhitungkan atas total Penyaluran Dana BHPRD yang telah disalurkan kepada masing-masing desa terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

4.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat baru yaitu ayat (l.a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit 50% (lima puluh persen) diperuntukan kegiatan optirnalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu:
1. a.penyediaan sarana prasarana desa yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah;
2. b.kegiatan pendataan pajak daerah dan pemutakhiran data PBB-P2 sesuai dengan potensi yang dimiliki desa masing-masing, diutarnakan melakukan pendataan pelaku usaha sarang burung walet dan petani kebun sawit mandiri / pribadi, yang memiliki lahan lebih dari 5 Ha (Hektar), Koperasi Perkebunan dan Bangunan Pabrik, Gudang dan sejenisnya;
3. c.kegiatan sosialisasi pajak daerah dan sosialisasi pemutakhiran data PBB-P2 dan Pelatihan penggunaan Aplikasi E-PBB LAMUS dan Aplikasi SIMPLE MANTAP bagi Operator Desa;
4. d.kegiatan biaya penyampaian dan penagihan PBB-P2; dan
5. e.biaya honorarium petugas pendataan PBB-P2 objek khusus dan honorarium Operator Desa untuk pelayanan PBB-P2 di Desa. (1.a) sisa pengunaan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan:
6. a.penyelenggaraan pemerintahan;
7. b.pernbangunan desa; 5
8. c.pembinaan kemasyarakatan; dan
9. d.pemberdayaan masyarakat.
(2)Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk belanja aparatur dan belanja operasional pemerintah Desa.
(3)Belanja pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik pelayanan umum.
(4)Belanja pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan di desa.
(5)Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2)huruf d digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Bengkayang. Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal Diundangkan di Bengkayang pada tanggal ai dengan aslinya HUKUM, .�-- .. _ . i .H A jPembin/F / IV-b - F7 10 0 6 0 4 1 0 1 3 6

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 33 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023