DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I – Ketentuan Umum: Mengatur pengertian istilah yang digunakan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah. BAB II – Asas, Maksud, dan Tujuan: Menetapkan asas penghormatan terhadap harkat manusia, maksud pelaksanaan PUG untuk kesetaraan gender, serta tujuan sebagai pedoman bagi SKPD, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa. BAB III – Perencanaan dan Pelaksanaan: Menjelaskan kewajiban Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan program responsif gender, pembentukan Pokja PUG, serta tugas dan fungsi Focal Point di setiap SKPD. BAB IV – Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi: Mengatur kewajiban pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PUG oleh SKPD, Kecamatan, dan Desa. BAB V – Peran Serta Masyarakat: Menetapkan hak masyarakat, organisasi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan PUG. BAB VI – Pembinaan: Menjelaskan peran Bupati dalam pembinaan pelaksanaan PUG termasuk penetapan panduan teknis, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas Pokja PUG. BAB VII – Pembiayaan: Menetapkan sumber pembiayaan PUG yang berasal dari APBD, APBN, atau pihak lain yang tidak mengikat. BAB VIII – Ketentuan Penutup: Menyatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan akan ditempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
b.bahwa agar ·. Pengarusutatnaan Gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diwujudkan d i , Kabupaten Bengkayang secara terentc~'n~,' terpadu dan bersinambungan, perlu disusun pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daLam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan. 1 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang. Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala' Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indnesia tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran negara Republk Indonesia Nomor 3277);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 1999 tentang. Pengesahan Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indnesia tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran negara Republk Indonesia Nomor 3836); Menimbang :
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang· Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Norior 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencan~an Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahu 2004 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ,6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 Tentang· Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1 9 8 8 . tentang Kegiatan Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah '(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan ' G e n d e r di Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2 0 1 1 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10.Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor Tahun 2 0 1 7 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat; 1 1 . Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembarn Daerah Kab~paten Bengkayang Tahun 2016 'Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 1 ) . . ' . Menctapkan MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH PEDOMAN GENDER BAB I . KETENTUAN UMUM . Pasal I 1 . Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Daerah adalah Kabupaten Bengkayang; .
2.Pemerintah Daerah adalh: Bupati Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan' Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; . .
3.Bupati aldalah Bupati Bengkayang;
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; . · ·
5.Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Kabupaten Bengkayang yang dipjimpin oleh Cam~t; ' z •
6.Kelurah#n adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang di bawah Kecamatan;
7.Desa adalah kesatuan.masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah; yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintergrasikan gender menjadi laki dan perempuan;
9.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat; • } '
10.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil t~rhadap laki-laki dan perempuan; 1 1 . An al i s i sGender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang k~ndisi laki-laki dan Perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses partisipasi, kontrol dan perolehan • I manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan fungsi, peran dantanggung jawab antara laki-laki dan perempuan;
12.Gender 'budget statement selanjutnya disingkat GBS adalah dokumeh yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permaslahan kesenjangan gender;
13.Focal foint PUG adalah Aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan genderdi unit kerjanya masing-masing; . . j T 1 l .
14.Kelompk Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG.adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan pengerak pengurusutamaan gender dari berbagai SKPd dan Desa di lingkungan Pemerintah daerah. + + +

BAB II

ASAS MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(l). PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

(2). Maksud PUG supaya menciptakan kesetaraan dan kcadilan gender.
(3). Tujuan PUG memberikan pedoman kepada SKPD, Kecamatan,Kelurahan, dan Desa. dalam · penyelenggaraan Pemerintah yang responsif gender. '

Pasal 3

I Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan :

a.memberikan acuan bagi SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintergrasian yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi atas kebijakan ,program dan kegiatan pembangunan;
b.mewujudkan perencanaan berperspektip gender melalui pengintergrasian pengalaman, aspirasi kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahn laki-la'.ki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara; I
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggang jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran'dan ker~ndirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. + I

BAB III

i PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN + ' + %

Pasal 4

( 1 ) . Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategi SKPD dan Rencana Kerja SKPD,

(2). Penyusunan Kebijakan program dan kegiatan pembanguanan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

( 1 ) . Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (gender analisy pathway) atau metode analisis lain.

(2). Analisis gender terhadap rencanl kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD. I • • • • •
(3). Pelaksanaan analisis gender terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strtegis SKPD, rencana kerja SKPD dan rencana kerja anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 6

I (l). hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat

(3)dituangkan dalam penyusunan GBS
(2). hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan'kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

Pasal 7

(1). Bupati bertanggung jawab dalam peniyelenggaraan PUG di Daerah.
(2). Tanggung Jawab Bupati sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
(3). Satuan kerja yang menangani urusan Perencanaan Daerah mengkoordinasikan penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang responsif gender.
(4). Bupati menetapkan Badan yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pasal 8

( 1 ) . Untuk penguatan kelembagaan dan pengoptimalan percepatan penyelenggaraan PUG di Daerah di bentuk kelompok kerja PUG yang susunan anggota terdiri Kepala SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ':

(2). Bupati.menetapkan Kepala Satuan Kerja yang menanggani urusan perencanaan daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai sekretaris Pokja PUG di Daerah. . · . . i Pasal 9 Pokj~ PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut: . : . ;' . '
1. a.mempromosikan dan theirf~silitasi PUG kepada masing-masing SKPD: . · · ' . •
2. b.melaksanakan sosialisasi dan advkasi kepada camat, Lurah dan Kepala Desa; .
3. c.menyusun program kerja setiap tahun;
4. d.rendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; "
5. e.menyusun rencana kerja pokja PUG setiap Tahun;
6. f.bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
7. g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
8. h.menyusun Propil Gender Daerah;
9. i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD;
10. j.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap Anggaran Daerah;
11. k.menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG;
12. l.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal foint di masing-masing SKPD; dan
13. m.melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

Pasal 10

( 1 ) .

(2). Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf J 1 ' beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender. y , ' ; . . Recana Aksi Daerah (RANDA) Pug di Daerah dimaksud dalam pasal 9huruf k memuat: . "
1. g.PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
2. b.PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
3. c.Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
4. d.Penguatan peran serta masyarakat di D~erah. . . . · I " 'Bagian ketiga Focal Foint Pasal 1 1
(1). Focal Foint pada setiap SKPD di daerah terdiri dari pejabat dan /atau staf yang membidanggi tugas perencanaan dan/atau program; ' . ' ' .
(2). Focal Foiht PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: ' . : .a. membantu pengambil ; ; kebijakan untuk memfasilitasi • penyelenggara~n PUG di s~atuan kerjanya; . . .
1. b.mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. c.memf~silitasi penyususnan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender; .
3. d.melaksanakan sosialisasi dan, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan SKPD;
4. e.' melapprkan Pelaksanaan PUG Kepada Kepala SKPD;
5. f.mendrong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatgn pada unit kerja; dan
6. g.memf~silitasi penyususunan data gender pada setiap SKPD.
(3). Focal foint PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala atau Pimpinan SKPD. · · BAB IV · · · , PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

I •

1.Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan PUG diwilayahnya kepada Camat. ·
2.Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG diwilayahnya kepada Bupati.

(3). Kepala SKPD melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.
(4). Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
1. a.program kerja PUG Tahun Anggaran yang bersangkutan;
2. b.hal-hal telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaransebelumnya dan yang sedang berjalan;
3. c.hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; , dan . .
4. d.upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 13

1). Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab memantau pelaksanaan PUG. 2). Kepala SKPD, Camat Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG. 3). Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang. . ' . .

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…